Nasdem: Jika Oposisi Bergabung, Indonesia Seperti Kembali ke Masa Orde Baru
Partai-partai koalisi pengusung Prabowo Subianto Sandiaga Uno pada Pilpres 2019, bersepakat menamakan blok politik mereka sebagai Koalisi Indonesia Adil Makmur. - Suara.com/Muhamad Yasir Harianjogja.com, JAKARTA-- Wacana kemungkinan bergabungnya partai oposisi dalam pemerintahan Jokowi-Ma'ruf ditanggapi oleh Politikus Nasdem Teuku Taufiqulhadi.
Ia memandang perlu adanya partai oposisi di dalam pemerintahan, sebagai penyimbang. Ia merasa bergabungnya semua partai ke pemerintahan malah bisa memunculkan masalah baru.
Maka dari itu, Taufiqulhadi tidak setuju apabila koalisi partai pendukung Jokowi -Maruf Amin menarik sejumlah partai yang kemarin menjadi rival dalam kontestasi Pilpres 2019. Ia justru khawatir bergabungnya seluruh partai akan mengembalikan demokrasi Indonesia seperti zaman orde baru.
"Harus ada pandangan berbeda [oposisi], kalau semua bergabung, maka nanti dianggap kita ini kembali ke masa orde baru. Itu tidak baik menurut saya bagi bangsa Indonesia," kata Taufiqulhadi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (1/7/2019).
Ia kemudian meminta agar sejumlah partai yang diketahui mengusung Praboso - Sandiaga untuk tetap berada pada jalur oposisi, alias tidak merapatkan barisan bergabung dengan Jokowi - Maruf Amin untuk lima tahun mendatang.
"Bahkan saya menyerukan kepada partai seperti Gerindra, PKS, PAN untuk tetap berada di luar, itu akan baik bagi rakyat Indonesia dan baik bagi demokrasi. Jadi tidak perlu, menurut saya, tidak perlu meminta ataupun diajak berada di dalam koalisi Pak Jokowi mendatang," ujar Taufiqulhadi.
Sebelumnya, politikus Gerindra Raden Muhammad Syafi'i mengatakan bahwa Gerindra tetap akan menjadi partai opisisi. Meski begitu, diakui Syafi'i, Gerindra belum mengajak partai lainnya yang sempat tergabung dalam koalisi adil makmur pendukung Prabowo - Sandiaga untuk menjadi partai oposisi, terutama PAN dan PKS.
Hal itu, kata Syafi'i karena kedua partai tersebut belum memastikan sikap politiknya apakah bergabung koalisi pemerintahan atau menjadi partai oposisi sama halnya dengan Gerindra.
"Ya sebenarnya kan oposisi itu tidak mesti bergabung dengan partai-partai lain, gabungan oposisi itu kan kalau partai lain juga memposisikan dirinya sebagai partai oposisi," kata Syafi'i di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, hari ini.
Jika PAN dan PKS pada kemudian hari memilih menjadi oposisi, maka kata Syafifi kemungkinan bergabung kembali dengan Gerindra tetap ada.
Namun sebaliknya, jika kedua partai pendukung Prabowo -Sandiaga dalam Pilpres itu beralih mendukung Jokowi - Maruf Amin untuk lima tahun ke depan, maka Gerindra memungkinan menjadi satu-satunya partai oposisi.
"Tapi pada prinsipnya kita beroposisi sendiri. Tapi kalau nanti kemudian ternyata PKS juga oposisi berati kita punya positioning yang sama kalau kemudian PAN juga mungkin oposisi," kata Syafi'i.
Sumber : Suara.com
