Advertisement
Penangkapan Ikan Ilegal Jadi Sorotan di Pertemuan G20
Petugas menangkap kapal ikan asing ilegal berbendera Malaysia di Selat Malaka, Selasa (18/6/2019) - dok. KKP
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA -Penangkapan ikan ilegal atau yang dikenal dengan illegal unreported unregulated fishing menjadi salah satu fokus para pemimpin dunia yang tergabung dalam G20.
Aksi ini masuk dalam poin ke 40 dalan Osaka Leaders's Declaration yang merupakan rangkuman kesepakatan para pemimpin negara anggota G20 yang tercetus dalam pertemuan di Osaka, Jepang yang berlangsung pada 28-29 Juni 2019.
Advertisement
Para pemimpin tersebut sepakat bahwa aksi penangkapan ikan ilegal merupakan suatu tindakan yang mengancam keberlanjutan laut dan segala sumber daya dan keragaman yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, aksi ini harus dihentikan.
"IUU fishing masih menjadi anacaman serius terhadap keberlanjutan lautan di berbagai belahan dunia. Okeh karena itu, kami mengakui perlunya pemanganan IUU fishing demi memastikan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya laut dan konservasinya termasuk keberagaman di dalamnya juga menegaskan kembali komitmen untuk mengakhiri IUU Fishing," demikian deklarasi para pemimpin negara G20 seperti dikutip dari salinannya pada Minggu (30/6/2019).
IUU fishing sendiri mencakup sejumlah tindakan seperti penangkapan ikan tanpa izin atau menggunakan izin palsu, menggunakan alat tangkap terlarang, menangkap ikan tidak sesuai jenis atau izin dan lainnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Advertisement
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
Sertipikat Elektronik Diterapkan Bertahap, Sertipikat Tanah Lama Tetap Berlaku
Advertisement
Berita Pilihan
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Top Ten News Harianjogja.com, Jumat 11 Juli 2025: Dari Polda Jateng Grebek Pabrik Pupuk Palsu sampai Penemuan Mayat Pegawai Kemendagri
Advertisement
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Sertipikat Elektronik Diterapkan Bertahap, Sertipikat Tanah Lama Tetap Berlaku
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
Advertisement
Advertisement
