Advertisement
BPN Tegaskan Tak Ada Deal Politik dengan Kubu Jokowi Jelang Putusan MK
Saksi dari pihak terkait Anas Nashikin (tengah) mengikuti sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (21/6/2019). Sidang tersebut beragendakan mendengar keterangan saksi dan ahli dari pihak terkait yakni paslon nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin. - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Menjelang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal sengketa pilpres, Badan Pemenangan Nasional (BPN) membantah soal adanya deal politik Partai Gerindra ataupun kubu Prabowo-Sandi dengan kubu Jokowi-Ma’ruf.
Juru Bicara BPN Andre Rosiade mengatakan saat ini baik Prabowo Subianto maupun Sandiaga Uno masih konsentrasi terhadap hasil gugatan hukum di MK. Karena itu dia mengatakan sampai saat ini Gerindra membuat satu pun kesepakatan atau deal-deal dengan pihak Jokowi-Ma’ruf.
Advertisement
“Itu tidak benar. Tidak ada deal-deal politik antara Prabowo dengan pihak lain," kata Andre, Selasa (25/6/2019).
Meski demikian, tambah Andre, ada kemungkinan untuk dilakukan pertemuan antara Jokowi dengan Prabowo meski bukan untuk membahas deal politik.
Menurut Andre, menjelang pengumuman hasil gugatan di MK memang ada isu yang berkembang soal deal-deal politik antara Gerindra dengan kubu Jokowi. Deal politik tersebut termasuk isu pemberian jabatan tertentu di pemerintahan.
Sebelumnya, Wakil Ketua TKN Arsul Sani menyebutkan bahwa Partai Gerindra pantas ditawari ke kabinet pada periode 2019 - 2024.
"Ada juga yang berpendapat kalau pun partai koalisi di pemerintahan akan datang mau bertambah, Gerindra pantas ditawari," ujarnya.
Dia menambahkan bahwa pihaknya menilai Partai Gerindra merupakan partai yang gentleman dengan sikap ksatrianya dalam Pemilu 2019.
"Ada memang sebagian partai-partai di KIK yang, katakanlah, memberikan penghormatan lebih kepada Gerindra. Kenapa? Karena dianggap Gerindra lawan kontestasi yang gentleman, yang menggunakan jalur sesuai dengan UU untuk kontestasi," ujarnya.
Arsul membandingkan Partai Gerindra dengan partai yang dia sebut sebagai partai "pembelot" meski proses pemilu belum tuntas. Namun, dia tidak mau menyebutkan parpol yang dimaksud.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
Ruas JJLS Baron Ambles, Pengguna Jalan Diminta Berhati-Hati
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
