Advertisement
PA 212 & GNPF Ngotot Demo saat Putusan MK, Instruksi Prabowo Dianggap Tak Didengar Pendukungnya

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Rencana sejumlah kelompok ormas berdemonstrasi pada saat sidang putusan sengketa pilpres ditanggapi kubu capres Joko Widodo.
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi - Maruf Amin Arsul Sani angkat bicara terkait adanya massa dari Persaudaraan Alumni 212 dan Gerakan Pengawal Fatwa Ulama (GNPF) yang tetap melakukan aksi pada sidang putusan sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK).
Advertisement
Padahal diketahui, Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto dan tim pendukungnya sudah mengimbau dan melarang pendukungnya agar tidak mengeragkan massa untuk aksi di sekitsar MK.
Arsul pun menilai sikap massa PA 212 dan GNPF yang tetap bersikeras melakukan aksi tersebut sebagai tanda bahwa kelompok massa tersebut tidak patuh terhadap Prabowo. Seperti diketahui, PA 212 dan GNPF selama ini mendukung paslon 02 Prabowo - Sandiaga.
"Ya kalau ada katakan lah kelompok atau elemen masyarakat yang masih tetap ingin aksi, berarti elemen atau kelompok masyarakat tersebut rnggak patuh sama Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo dari awal sudah menyampaikan untuk tidak usah untuk berbondong-bondong datang ke MK," tutur Arsul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (24/6/2019).
Terkait ucapan Jubir PA 212 Novel Bakmumin yang menyatakan gelaran aksi untuk mengawal putusan MK sekaligus sebagai sarana halal bi halal, Arsul turut menanggapi.
Menurutnya, alasan aksi dilakukan untuk halal bi halal sangat tidak tepat. Mengingat lokasinya yang berada di sekitar MK.
"Kalau itu katakan lah ekspresi keagamaan dalam langkah silaturahmi atau halal bi halal kan enggak usah harus di depan MK atau di sekitar MK, kan bisa di tempat-tempat lain di Masjid. Kalau pun di Istiqlal bahkan lebih baik lagi karena itu Masjid yang bisa menampung banyak orang," ujar Arsul.
Diketahui, Persaudaraan Alumni (PA) 212 dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) akan menggelar aksi massa pada sidang putusan gugatan sengketa Pemilihan Presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi pada 28 Juni mendatang. Rencananya, aksi massa itu akan dihadiri oleh 100 ribu orang.
Juru Bicara PA 212 Novel Bamukmin menjelaskan aksi massa tersebut sengaja digelar sebagai wujud dari komitmen mengawal ketidakadilan yang dirasakan terjadi saat Pemilu 2019. Ia menyebut ada ratusan ribu yang akan ikut dalam aksi massa itu.
"Tanggal 28 Juni itu puncaknya kurang lebih 100 ribuan," kata Novel saat dihubungi Suara.com, Jumat (21/6/2019).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Kasus Pemerasan Artis Sinetron MR, Polisi Menyita Enam Video Syur Sesama Jenis
- Adik Ipar Ganjar Pranowo Dituntut 5,5 Tahun Penjara karena Korupsi Pembangunan Jembatan Sungai Gintung
- Akan Tenggelam, Ribuan Warga Tuvalu Ajukan Visa Iklim untuk Bermigrasi ke Australia
- Buntut Tragedi di Maluku Tenggara, UGM Evaluasi Sistem KKN
- Para Advokat Perekat Nusantara dan TPDI Somasi Gibran, Untuk Segera Mundur Sebagai Wapres
Advertisement

Keputusan MK 135 Belum Jadi Solusi Persoalan Demokrasi Elektoral
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Bahas Isu Jual-Beli Pulau Bersama Komisi II DPR RI, Menteri ATR/Kepala BPN Tegaskan Tanah di Indonesia Tidak Bisa Dimiliki Asing
- Jumlah Jemaah Haji Meninggal Dunia Terus Bertambah, Capai 418 Orang
- Dirut Sritex Iwan Lukminto Klaim Uang Tunai Rp2 Miliar Disita Kejagung Adalah Tabungan Keluarga
- Viral Video Pria Pamer Senjata Api dan Mengaku dari Ring 1 Istana, Pelaku Diringkus Polisi
- KPK Cekal Mantan Wadirut BRI ke Luar Negeri Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan EDC
- Kejagung Periksa Pihak Google Terkait Penyidikan Dugaan Korupsi Laptop Chromebook
- Kemenag Siapkan Regulasi Terkait Tata Kelola Rumah Doa
Advertisement
Advertisement