Prabowo dan Gibran Saksikan Karnaval Kemerdekaan di Monas
Prabowo dan Gibran menyaksikan Karnaval Bersatu Harmoni Nusantara di Monas, menampilkan parade kendaraan hias dan program prioritas pemerintah.
Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara anggota G20 tengah berpose untuk membuat foto resmi Pertemuan Menteri Keuangan G20 di Buenos Aires Argentina, Sabtu (21/7/2018)./Reuters-Marcos Brindicci
Harianjogja.com, BEIJING--Asisten Menteri Luar Negeri China Zhang Jun pada Senin mengatakan bahwa China tidak akan mengizinkan Kelompok 20 membahas isu mengenai Hong Kong di pada konferensi tingkat tinggi (KTT) G20 mendatang.
Masalah Hong Kong adalah urusan internal China, kata Zhang saat konferensi pers di Beijing sebagaimana dikutip Reuters. Jutaan warga Hong Kong Juni ini turun ke jalan guna memprotes rancangan undang-undang ekstradisi. RUU tersebut akan memungkinkan orang-orang diekstradisi ke China daratan untuk menghadapi persidangan di pengadilan yang dikuasai Partai Komunis.
Skema tersebut memicu aksi protes paling buruk dalam beberapa dekade, saat aparat kepolisian menembakkan peluru karet dan gas air mata untuk membubarkan massa.
Pada 2014, tekanan Beijing berujung pada aksi protes prodemokrasi hingga melumpuhkan sejumlah kota selama 79 hari.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Prabowo dan Gibran menyaksikan Karnaval Bersatu Harmoni Nusantara di Monas, menampilkan parade kendaraan hias dan program prioritas pemerintah.
Daftar bansos PKH dan BPNT kini bisa dilakukan secara mandiri melalui portal perlinsos Kemensos. Cukup pakai HP dan IKD aktif. Simak langkah-langkah dan syarat
Lamborghini menegaskan belum berencana menghadirkan mobil transmisi manual dan memilih fokus pada pengembangan supercar hybrid berperforma tinggi.
BPBD NTT mencatat 7.968 rumah dan 744 fasilitas umum rusak akibat gempa magnitudo 7,7 di Nagekeo. Pendataan masih terus dilakukan.
Penelitian terbaru mengungkap AI membantu industri minyak dan gas meningkatkan produksi, memicu emisi karbon lebih besar dibanding dampak pusat data.
Komisi III DPR menargetkan RUU Perampasan Aset disahkan sebelum Desember 2026 dan membuka ruang partisipasi publik dalam pembahasannya.