KPK Panggil Nusron Wahid Terkait Kasus Suap HGB Summarecon

Harianjogja.com, JAKARTA— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid pada pekan ini. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan perkara dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan penyidik telah mengirimkan surat panggilan kepada Nusron Wahid pada pekan lalu. Ia meyakini surat tersebut telah diterima oleh Menteri ATR/BPN.

"Setahu saya penyidik sudah melayangkan surat panggilan, ya. gitu, tapi kalau tidak salah waktunya minggu ini ya [diperiksa]," katanya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (6/10/2026).

Meski pemeriksaan dijadwalkan berlangsung pekan ini, Setyo belum menyampaikan kepastian mengenai hari pemeriksaan Nusron. Ia meminta informasi lebih detail mengenai jadwal tersebut dikonfirmasi kepada Direktur Penyidikan KPK.

Setyo juga mengingatkan bahwa memenuhi panggilan aparat penegak hukum merupakan kewajiban hukum bagi warga negara yang diminta memberikan keterangan.

"Kemudian sudah dipahami bahwa salah satu kewajiban hukum terhadap warga negara manakala ada panggilan adalah menghadiri atau memenuhi panggilan tersebut ya untuk memberikan keterangan," ujarnya.

KPK Dalami Aliran Dana Rp106,3 Miliar

Pemanggilan Nusron dilakukan ketika KPK masih menelusuri aliran dana dari barang bukti senilai Rp106,3 miliar yang disita dalam perkara korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

KPK mendalami dugaan aliran dana tersebut karena muncul informasi yang mengaitkannya dengan Nusron Wahid. Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan penyidik juga menelusuri peruntukan uang tersebut.

Salah satu informasi yang didalami berkaitan dengan dugaan penggunaan dana untuk membiayai agenda muktamar ormas keagamaan.

"Tentunya uang-uang yang sebesar Rp106 (miliar) sekian miliar itu untuk penggunanya nanti akan diterusuri lagi dalam proses penyidikan ke depan apakah itu memang benar seperti yang disampaikan tadi informasi-informasi penggunaan untuk kegiatan kegiatan organisasi atau bahkan untuk kegiatan-kegiatan pribadi saudara NW itu tentu menjadi bahan yang akan diperdalam oleh tim penyidik," kata Taufik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (22/9/2026).

Perkara Berawal dari Pengurusan HGB Summarecon

Perkara yang tengah ditangani KPK tersebut berkaitan dengan suap pengurusan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atau pemecahan HGB menjadi SHM (Sertifikat Hak Milik) atas tanah yang dikelola PT Summarecon Agung Tbk. Tanah tersebut berlokasi di Kabupaten Bogor.

Dalam perkara tersebut, terdapat sejumlah bidang tanah yang masih bersengketa. Ahli waris diketahui memiliki SHM atas bidang tanah tersebut dan kemudian mengajukan gugatan ke PTUN Bandung atas penerbitan 9 SHGB Summarecon.

Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bogor I sempat melakukan mediasi dengan pihak ahli waris. Namun, proses tersebut berlanjut dengan pengajuan blokir oleh ahli waris terhadap SHGB Summarecon.

Setelah pemblokiran dilakukan, pihak Summarecon mengutus orang untuk bernegosiasi guna membuka blokir atas SHGB tersebut.

KPK kemudian mendalami perkara tersebut melalui proses penyidikan, termasuk menelusuri aliran dana serta pihak-pihak yang berkaitan dengan pengurusan HGB tersebut. Pemanggilan Nusron Wahid pekan ini menjadi bagian dari proses pemeriksaan yang sedang berjalan.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com