Advertisement
Komisi X DPR: PPDB Bertujuan Baik, tapi di Indonesia Tak Bisa Disamaratakan
Aksi demo warga Jatim yang menuntut penghapusan sistem zonasi pendaftaran peserta didik baru (PPDB) di depan Grahadi Surabaya, Rabu (19/6/2019). - Bisnis/Peni Widarti
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Penerapan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 belum tepat jika diberlakukan secara merata. Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi X DPR Ferdiansyah.
Ferdiansyah meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengevaluasi PPDB sistem zonasi yang memicu polemik di tengah masyarakat.
Advertisement
"Sebenarnya PPDB ini dari tujuannya sangat baik, namun di Indonesia kondisinya tidak dapat disamaratakan. Harus dibuat bertahap, sama seperti penerapan kebijakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK),” ujar Ferdiansyah, Jumat (21/6/2019).
Menurut Ferdiansyah, belum tepatnya penerapan zonasi di seluruh Indonesia dikarenakan masih banyak daerah yang belum siap, baik dari sisi ketersediaan guru yang berkualitas, sarana prasana, hingga daya tampung sekolah.
BACA JUGA
“Jadi jika sistem zonasi tetap dipaksakan, berpotensi merugikan peserta didik,” ujar Ferdiansyah.
Ferdiansyah menambahkan bahwa PPDB dengan sistem zonasi tidak akan bermasalah jika kualitas guru maupun sarana prasana juga merata.
Politisi dari Partai Golkar ini mengingatkan agar penerapan PPDB dengan sistem zonasi jangan dibuat kaku, karena kondisi Indonesia dinamis. PPDB Zonasi perlu disesuaikan dengan daerah dan pemerintah perlu membuat road map dalam memberlakukan sistem ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Seoul Longgarkan Sensor Media Korea Utara, Rodong Dibuka
Atalia Tegaskan Gugatan Cerai Tak Libatkan Perempuan Lain
Angka Pernikahan Nasional 2025 Naik, Tren Penurunan Terhenti
Pengumuman Swasembada Beras-Jagung Diundur karena Bencana
Advertisement
Malam Tahun Baru, Sejumlah KA Berhenti di Stasiun Jatinegara
Jakarta Rayakan Tahun Baru 2026 dengan Doa dan Donasi
Korupsi PJUTS ESDM 2020, Mantan Irjen Jadi Tersangka
Kejagung Copot Jabatan Jaksa yang Kena Sanksi Berat
Thailand Bebaskan 18 Tentara Kamboja Pasca Gencatan Senjata
Advertisement
BMKG Catat 11 Gempa Guncang Aceh Sehari
Prabowo Tinjau Jembatan Bailey Sungai Garoga Tapsel
Kejagung Ungkap 4 Kasus Korupsi Terbesar Jampidsus
OTT KPK di HSU, Penyidik Telusuri Modus Pemotongan
BMKG: Segmen Kajai-Talamau Picu Potensi Tsunami Danau Maninjau
Advertisement
Mensos: BLTS 2025 Sudah Tersalurkan ke 33 Juta KPM
Berita Pilihan
- Trump Pertimbangkan Jual Jet Tempur F-35 ke Turki, Israel Waspada
- Trump Klaim 95 Persen Rencana Damai Rusia-Ukraina Telah Disepakati
- 46.207 Penumpang Tinggalkan Jakarta dengan Kereta Api Hari Ini
- Ratusan Warga Terdampak Banjir Bandang Kalimantan Selatan
- Kunjungan ke IKN Tembus 36.700 Orang saat Libur Natal 2025
Advertisement
Libur Akhir Tahun, Wisatawan Bantul Diminta Beli Tiket Online
Advertisement
Musim Liburan, Wisata Jip Merapi Diserbu hingga 20 Ribu Orang
Advertisement
Berita Populer
- Gibran Ajak Anak Muda Terlibat Bangun Ibu Kota Nusantara
- Pakar BRIN Ingatkan Hubungan Krisis Iklim dan Seringnya Cuaca Ekstrem
- Mulai 2026, Sampah Organik Kering Dikumpulkan di Kelurahan
- Diskon Tarif Tol Tahap II Berlaku 31 Desember, Ini Daftarnya
- KAI Daop 6 Layani 61.174 Penumpang di Puncak Nataru
- 2026, Smart TV Samsung Terintegrasi Google Photos Berbasis AI
- Yaman Tetapkan Darurat Nasional, Putus Kerja Sama UEA
Advertisement
Advertisement
