Advertisement
Sidang Sengketa Pilpres, BW Samakan KPU dengan Kesombongan Fir'aun
Ketua Tim kuasa hukum pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 Bambang Widjojanto selaku pemohon mengikuti sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (18/6/2019). - ANTARA/Hafidz Mubarak A
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA -- Kuasa hukum pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Bambang Widjojanto menganggap Komisi Pemilihan Umum (KPU) terlalu percaya diri menjalani sidang sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
Anggapan itu dimiliki Bambang setelah melihat tidak adanya saksi yang dihadirkan Tim Kuasa Hukum KPU dalam sidang sengketa Pilpres, Kamis (20/6/2019). Dia bahkan menyebut kesombongan KPU sama dengan sifat yang sudah ada sejak masa Fir'aun.
Advertisement
"Kalau pakai bahasa lain, mereka terlalu sombong. Saya tak ingin menjadi orang yang sombong. Saya ingin membuktikan sekecil apapun kemungkinan untuk melihat kecurangan itu kita buktikan. Kalau teman-teman itu sedang menunjukkan kesombongannya, dan kesombongan ini bukan soal biasa. Fir'aun dulu juga sombong," kata Bambang di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Jumat (21/6).
Dalam persidangan kemarin, kuasa hukum KPU hanya menghadirkan seorang ahli untuk menjawab petitum Tim Hukum Prabowo-Sandiaga, yakni Marsudi Wahyu Kisworo.
BACA JUGA
Marsudi banyak menjelaskan soal Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) KPU. KPU selaku pihak termohon di sengketa ini merasa cukup dengan kehadiran seorang ahli karena menganggap kualitas dan kapasitas saksi serta ahli pemohon patut dipertanyakan.
Menurut Bambang, ahli dan saksi yang dihadirkan timnya memiliki kredibilitas. Dia bahkan menyebut ahli timnya sudah menjelaskan proses penggelembungan suara pada Pilpres 2019.
Eks Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu menyebut kecurangan di Pilpres 2019 telah difabrikasi dan direproduksi sedemikian rupa. Penggelembungan suara disebutnya dimulai dari kemunculan Daftar Pemilih Tetap (DPT) siluman.
"Kalau kemudian dilihat dan dianalisis, ada pola di mana sebenarnya surat suara tak terpakai itu yang dipakai [untuk penggelembungan]. Itulah yang kemudian dipakai untuk penggelembungan. Jadi, kecurangannya itu sekarang lebih dahsyat," ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Hujan Deras dan Angin Kencang Ganggu 15 Penerbangan di Juanda
- Iran Sebut AS Minta Bantuan Negara Regional Amankan Selat Hormuz
- WHO: 14 Tenaga Medis Tewas dalam Serangan Fasilitas Kesehatan Lebanon
- Trump Sebut Banyak Negara Siap Kirim Kapal Perang ke Selat Hormuz
- Prabowo Perintahkan Polri Usut Tuntas Penyiraman Andrie Yunus
Advertisement
Libur Lebaran, Mas Marrel Minta Wisatawan Ikut Jaga Kebersihan Jogja
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Korupsi Dana Hibah Pariwisata, Tuntutan Sri Purnomo Dipersoalkan
- Kapolri Imbau Pemudik Lebaran 2026 Jangan Memaksakan Berkendara
- Jadwal Lengkap KRL Jogja-Solo 15 Maret 2026, Tarif Rp8.000
- Rest Area Industropolis Batang Dibuka, Pemudik Nikmati View Laut
- Inter Ditahan Atalanta 1-1, Jarak dengan AC Milan Terancam
- Jadwal KRL Solo ke Jogja Minggu 15 Maret 2026, Tarif Rp8.000
- Atletico Madrid Menang 1-0 atas Getafe, Molina Jadi Penentu
Advertisement
Advertisement








