Advertisement
KPU Klaten Jelaskan Masa Jabatan Bupati-Wabup Yang Hanya 4 Tahun
Ilustrasi pemungutan suara Pemilu 2019. (Instagram/kpu_ri)
Advertisement
Harianjogja.com, KLATEN--Tak seperti biasanya yang menjabat selama lima tahun, masa jabatan bupati dan wakil bupati (wabup) hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 mendatang hanya empat tahun.
Anggota Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Klaten, Wandyo Supriyatno, mengatakan masa jabatan kepala daerah hasil Pilkada 2020 itu merujuk pada UU No. 10/2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU.
Advertisement
Pada Pasal 201 UU No. 10/2016 disebutkan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota hasil pemilihan 2020 menjabat sampai dengan 2024. Sementara Pilkada serentak secara nasional bakal digelar pada November 2024.
“Sampai hari ini belum ada perubahan,” kata Wandyo saat berbincang dengan Solopos.com, Senin (17/6/2019).
BACA JUGA
Pilkada 2020 dijadwalkan digelar September 2020. Wandyo mengatakan masa jabatan kepala daerah Klaten periode 2016-2021 tetap lima tahun.
Sebagai informasi, masa jabatan Bupati-Wakil Bupati Klaten periode kali ini berakhir pada Februari 2021. “Tetap lima tahun karena pemilihannya di September 2020 dan pelantikan diperkirakan baru dilakukan pada 2021. Soal tahapan dan jadwal, sampai saat ini kami masih menunggu keputusan dari KPU RI,” ungkapnya.
Di sisi lain, Ketua Bawaslu Klaten, Arif Fatkhurrahman, mengatakan Bawaslu juga sudah ancang-ancang persiapan menghadapi Pilkada 2020. Beberapa waktu lalu, Bawaslu sudah mengusulkan rencana anggaran pelaksanaan Pilkada ke Pemkab Klaten.
Soal nilai anggaran yang diusulkan ke Pemkab, Arif mengaku tak lebih dari Rp20 miliar. Nilai itu lebih sedikit dibanding usulan KPU Klaten sekitar Rp61 miliar.
“Usulan anggaran kami lebih banyak untuk honor dan bintek seperti untuk Panwascam serta pengawas di tingkat desa. Soal jadwal pelaksanaan pilkada, kami menunggu keputusan dari KPU,” urai dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : solopos.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Natal 2025, KPK Pastikan Hak Ibadah 12 Tahanan Terpenuhi
Puncak Arus Nataru, Hampir 1 Juta Kendaraan Tinggalkan Jabodetabek
KPK Dalami Aset Usaha Ridwan Kamil yang Tak Dilaporkan di LHKPN
Polisi Tetapkan Dokter Detektif sebagai Tersangka UU ITE
Advertisement
Kardinal Suharyo Dijadwalkan Pimpin Misa Pontifikal Natal di Katedral
Seusai Laporan MAKI, KPK Limpahkan Penanganan Etik ke Dewas
25 Rest Area di Jalur Tol Jateng Siap Layani Arus Nataru
Hujan Lebat, Permukiman di Pidie Jaya Aceh Terendam Banjir
Malam Natal 2025, Menkopolkam Ajak Umat Doakan Korban Bencana
Advertisement
Bom Meledak di Moskow, Terjadi Dekat Lokasi Pembunuhan Jenderal
PO Cahaya Trans Setop Operasional Bus AKAP Usai Kecelakaan Maut
Busana Hitam dan Wajah Datar di Foto Natal Donald Trump
Ledakan Panti Jompo di Pennsylvania, Dua Tewas akibat Gas Bocor
Skandal Pangeran Palsu Saudi, Elite Politik Lebanon Tertipu
Advertisement
Kecelakaan Maut Tol Krapyak, Sopir Bus Akui Lalai
Berita Pilihan
Advertisement
Tim SAR Selamatkan Empat Wisatawan Terseret Ombak Parangtritis
Advertisement
Mencicipi Jaja Bendu dan Lawar Klungah, Ikon Kuliner Jembrana
Advertisement
Berita Populer
- BNPB Targetkan Huntara Aceh Selesai Sebelum Ramadan 2026
- PSIM Jogja Curi Satu Poin Dramatis Lawan Persijap Jepara
- Pencairan Dana Desa Tahap II Tetap Sesuai PMK 81 Tahun 2025
- Lumbung Mataraman DIY Pasok Bahan MBG dari Petani Lokal
- Brimob Sterilkan Gereja Katedral Jakarta Jelang Natal 2025
- KB Pascapersalinan Didorong Cegah Stunting dan Turunkan AKI
- Gunungkidul Pusatkan Perayaan Tahun Baru 2026 di Pantai Sepanjang
Advertisement
Advertisement
