MUI Luruskan Pemahaman Sri Mulyani Soal Pajak sama dengan Zakat
Majelis Ulama Indonesia (MUI) meluruskan pemahaman zakat atau wakaf yang disamakan dengan pajak oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Panitia Seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/6/19)./ANTARA FOTO-Puspa Perwitasari
Harianjogja.com, JAKARTA - Seleksi calon pimpinan KPK menarik minat para peringgi Polri. Polri mengungkapkan bahwa ada 9 Perwira Tinggi (Pati) Polri yang sudah mendaftarkan dirinya untuk mengikuti tes seleksi calon pimpinan KPK pada 17 Juni-4 Juli 2019.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan Kepolisian akan melakukan penelitian secara internal kepada 9 Pati Polri tersebut sebelum mengikuti tes seleksi calon pimpinan KPK.
Dedi menjelaskan bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi para calon pimpinan KPK tersebut yaitu memenuhi syarat administrasi, kompetensi, bidang penugasan dalam menangani kasus tindak pidana korupsi.
"Setelah dari internal Kepolisian itu semua sudah terpenuhi, baru nanti akan diverifikasi oleh Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi [Wanjakti]. Nanti Wanjakti yang memutuskan," tuturnya, Selasa (18/6/2019).
Menurut Dedi, setelah diverifikasi, biasanya hanya tersisa beberapa Pati Polri yang mendapat surat rekomendasi dari Wanjakti untuk mengikuti proses seleksi calon pimpinan KPK.
"Misalnya dari 9 Perwira Tinggi tadi, hanya tersisa 5 orang. Nah 5 orang itu nanti yang akan diberikan surat tahapan rekomendasi untuk mengikuti tahap seleksi yang sudah dijadwalkan KPK," katanya.
Kendati demikian, Dedi masih merahasiakan 9 Pati Polri yang telah mendaftarkan diri untuk mengikuti proses seleksi calon pimpinan KPK. Namun, Dedi memastikan akan mengungkapkan nama 9 Pati itu setelah hasil verifikasi Wanjakti diberikan.
"Nanti akan disampaikan agar masyarakat bisa langsung memberi penilaian dan melihat rekam jejaknya juga," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
Majelis Ulama Indonesia (MUI) meluruskan pemahaman zakat atau wakaf yang disamakan dengan pajak oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Lima WNI ditahan Israel saat misi kemanusiaan ke Gaza. Pemerintah RI mendesak pembebasan dan perlindungan.
UMKM di RTP Bulak Tabak Kulonprogo mengeluh sepi pembeli saat musim haji 2026, dampak ekonomi dari embarkasi belum terasa.
Polda DIY lakukan asistensi kasus Shinta Komala di Sleman. Dua perkara diusut, polisi pastikan penanganan sesuai SOP.
DPRD DIY memastikan tidak ada pemberhentian guru non-ASN. Penugasan diperpanjang hingga 2026, kesejahteraan tetap dijaga.
Jumlah menara telekomunikasi di Bantul capai 300 unit. Diskominfo sebut minat investasi mulai menurun seiring kebutuhan yang tercukupi.