Advertisement
GMNI Berharap Keputusan MK Terkait Sengketa Pemilu Sesuai dengan Fakta Hukum
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) memimpin sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6/2019). - Ist/Antara.
Advertisement
Harianjogja.com, SURABAYA--Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jawa Timur berharap Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga tinggi negara yang mempunyai kewenangan dalam memutuskan sengketa hasil pemilu untuk memberi keputusan sesuai dengan fakta hukum.
"Kami juga berharap MK tidak dapat diintervensi oleh pihak mana pun dan memutuskan segala sesuatunya berdasarkan fakta hukum yang ada," kata Ketua DPD GMNI Jawa Timur Nabrisi Rohid dalam siaran persnya yang diterima ANTARA di Surabaya, Minggu (16/6/2019).
Advertisement
Segala bentuk tudingan yang tidak mendasar, lanjut dia, harus segera disudahi agar memberikan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat. Selain itu, tidak ada upaya untuk memprovokasi masyarakat dengan berbagai pernyataan yang tidak mendasar.
"Indonesia sebagai negara hukum tentunya harus dihormati segala proses hukum yang sedang berjalan. Kita percayakan sengketa hasil pemilu ini kepada MK," katanya.
Oleh karena itu, GMNI Jatim mengimbau elite politik untuk tidak melakukan manuver yang berujung pada sikap inkonstitusional. "Kami juga berharap masyarakat tidak terprovokasi berbagai pernyataan selama jalannya sidang di MK, apalagi sampai terjadi bentrokan yang mengakibatkan perpecahan bangsa," ujarnya.
Sebelumnya, pada hari Jumat, digelar sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, dengan agenda mendengarkan permohonan pemohon.
Sidang PHPU Pilpres 2019 akan dilanjutkan pada hari Selasa (18/6/2019) dengan agenda mendengar jawaban Bawaslu, KPU, dan Pasangan Calon Nomor Urut 01.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Dewan Pers: Wartawan Aman dari Jeratan UU ITE jika Patuh Kode Etik
Revisi Devisit APBN 2026 Disepakati Rp689,1 Triliun
Heboh Food Tray MBG Mengandung Minyak Babi, Begini Penjelasan RMI-NU
Digugat Tutut Soeharto ke PTUN Jakarta, Ini Kata Menkeu Purbaya
Advertisement
Kasus Riza Chalid, Kejagung Kejar Aset hingga Perusahaan Afiliasi
Politik Jepang, Takaichi Incar Posisi Perdana Menteri
Wamen Eddy Desak Pengesahan RUU KUHAP, Ini Alasannya
Ditunjuk Jadi Menpora, Erick Thohir: Kita Harus Lakukan Terobosan
PMI Ilegal Dijadikan Operator Judi Online di Kamboja
Advertisement
Bareskrim Gelar Mediasi Ridwan Kamil dan Lisa Mariana
PDIP Hormati Keputusan Prabowo Ganti Kepala LKPP
DPR RI Setujui Revisi RAPBN 2026, Belanja Negara Rp3.842,7 Trilun
DPR RI Klaim Kelangaan BBM Shell BP Hanya di Jabodetabek
20 Ribu Koperasi Merah Putih Akan Peroleh Modal, Rp3 Miliar
Advertisement
BMKG Deteksi 2 Bibit Siklon Tropis, Waspada Cuaca Ekstrem
Berita Pilihan
- Dewan Pers: Wartawan Aman dari Jeratan UU ITE jika Patuh Kode Etik
- Kasus Riza Chalid, Kejagung Kejar Aset hingga Perusahaan Afiliasi
- Politik Jepang, Takaichi Incar Posisi Perdana Menteri
- Ribuan Orang Unjuk Rasa di London Tolak Kunjungan Donald Trump
- Deretan Selebritas Dunia Galang Dana untuk Palestina
Advertisement
Manunggal Fair Kulonprogo Targetkan 100 Ribu Pengunjung Tahun Ini
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- KPK Segera Umumkan Tersangka Dugaan Kasus Korupsi Kouta Haji
- Tugas ke Luar Kota, Wapres Gibran Tak Hadiri Acara Pelantikan Menteri Baru
- Pengamat Kritisi Kasus Pagar Laut Bekasi yang Hanya Berhenti di Tersangka
- Kuasa Hukum Ungkap Banyak Kejanggalan Terkait Kasus Pembunuhan Kacab Bank
- Putus Jaringan Komunikasi, Militer Israel Semakin Brutal Serang Gaza
- Tok! Bunga KPR Subsidi Tetap 5 Persen
- Trump Perpanjang Tenggat Larangan TikTok hingga 16 Desember 2025
Advertisement
Advertisement
