Advertisement
GMNI Berharap Keputusan MK Terkait Sengketa Pemilu Sesuai dengan Fakta Hukum
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) memimpin sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6/2019). - Ist/Antara.
Advertisement
Harianjogja.com, SURABAYA--Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jawa Timur berharap Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga tinggi negara yang mempunyai kewenangan dalam memutuskan sengketa hasil pemilu untuk memberi keputusan sesuai dengan fakta hukum.
"Kami juga berharap MK tidak dapat diintervensi oleh pihak mana pun dan memutuskan segala sesuatunya berdasarkan fakta hukum yang ada," kata Ketua DPD GMNI Jawa Timur Nabrisi Rohid dalam siaran persnya yang diterima ANTARA di Surabaya, Minggu (16/6/2019).
Advertisement
Segala bentuk tudingan yang tidak mendasar, lanjut dia, harus segera disudahi agar memberikan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat. Selain itu, tidak ada upaya untuk memprovokasi masyarakat dengan berbagai pernyataan yang tidak mendasar.
"Indonesia sebagai negara hukum tentunya harus dihormati segala proses hukum yang sedang berjalan. Kita percayakan sengketa hasil pemilu ini kepada MK," katanya.
BACA JUGA
Oleh karena itu, GMNI Jatim mengimbau elite politik untuk tidak melakukan manuver yang berujung pada sikap inkonstitusional. "Kami juga berharap masyarakat tidak terprovokasi berbagai pernyataan selama jalannya sidang di MK, apalagi sampai terjadi bentrokan yang mengakibatkan perpecahan bangsa," ujarnya.
Sebelumnya, pada hari Jumat, digelar sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, dengan agenda mendengarkan permohonan pemohon.
Sidang PHPU Pilpres 2019 akan dilanjutkan pada hari Selasa (18/6/2019) dengan agenda mendengar jawaban Bawaslu, KPU, dan Pasangan Calon Nomor Urut 01.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
AS Hentikan Dana Penitipan Anak, Skandal Minnesota Terungkap
Penduduk China Terus Menurun, PBB Prediksi Minus 3,2 Juta
China Terapkan Tarif Impor Daging Sapi 55 Persen Mulai 2026
Ledakan Bar Resor Mewah Swiss, 10 Orang Dilaporkan Tewas
Advertisement
Arab Saudi Pecahkan Rekor Eksekusi Mati 2025, 356 Orang
20 Ribu Buruh Akan Demo Tolak UMP 2026 di Jakarta dan Bandung
Prabowo: Bencana Sumatera Tak Perlu Status Nasional
Prabowo: Bantuan Bencana Harus Lewat Mekanisme Resmi
Pengguna Transportasi Nataru Tembus 16 Juta Orang
Advertisement
BMKG Catat 1.556 Gempa Guncang Aceh Sepanjang 2025
600 Hunian Danantara Siap Diserahkan ke Daerah
PBB Kecam Israel Hentikan Operasi UNRWA
Prabowo Minta Danantara Koordinasi Ketat Bangun Hunian Bencana
Kuala Lumpur Berlakukan Denda Sampah hingga Rp8,2 Juta
Advertisement
Polisi Selidiki Laka Laut KM Putri Sakinah di Labuan Bajo
Berita Pilihan
- Tanpa Kembang Api, Prabowo Rayakan Tahun Baru Bersama Pengungsi
- Trump Pertimbangkan Jual Jet Tempur F-35 ke Turki, Israel Waspada
- Trump Klaim 95 Persen Rencana Damai Rusia-Ukraina Telah Disepakati
- 46.207 Penumpang Tinggalkan Jakarta dengan Kereta Api Hari Ini
- Ratusan Warga Terdampak Banjir Bandang Kalimantan Selatan
Advertisement
Malam Tahun Baru 2026 di DIY Kondusif, 88 Lokasi Diamankan
Advertisement
Tiket Museum Nasional Disesuaikan, Lansia hingga Yatim Gratis
Advertisement
Berita Populer
- BYD Yuan Max Terpantau Uji Jalan, Crossover Listrik Baru
- Cegah Predator Digital, Polisi Denmark Patroli di Game
- Parakan Night Festival Dongkrak UMKM di HUT Temanggung
- Animal Rescue Dominasi Evakuasi Damkar Sleman 2025
- Donnarumma Prioritaskan City dan Tiket Italia ke Piala Dunia
- ByteDance Gandeng Vivo dan Lenovo Kembangkan Smartphone AI
- Legenda Brasil Roberto Carlos Jalani Operasi Jantung Darurat
Advertisement
Advertisement
