Advertisement
Gara-Gara Pemilu 2019, Mendagri Duga Banyak Kepala dan Aparatur Desa Terpecah
Presiden Joko Widodo menghadiri Silaturahmi Presiden Jokowi bertemu Persatuan Perangkat Desa Indonesia di Istora Senayan, Senin (14/1). JIBI/BISNIS - Amanda Kusumawardhani
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri menduga ada pengelompokan kepala-kepala desa di Indonesia akibat pemilu 2019. Para kepala dan perangkat desa disebut menjadi alat bagi gerakan-gerakan politik tertentu.
Hal itu diungkapkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Menurutnya, kepala dan aparat desa terfragmentasi dan mengakibatkan munculnya banyak organisasi yang menaungi mereka.
Advertisement
"Jujur kami akui, ada pengelompokan-pengelompokan di aparatur desa dan di perangkat desa. Ini yang sebenarnya kami sayangkan. Harusnya [aparatur desa] satu organisasi; organisasi kepala desa, organisasi mantan kepala desa, satu organisasi perangkat desa. Jangan digerakkan oleh elemen-elemen politik," kata Tjahjo di Kantor Ditjen Dukcapil dan Bina Pemerintahan Desa, Jakarta, Selasa (11/6/2019).
Tjahjo menyebut fragmentasi itu membuat kebersamaan para kepala dan aparat desa menjadi rentan. Padahal, mereka dianggap berperan penting untuk menjaga persatuan di Indonesia.
BACA JUGA
Menteri dari PDI Perjuangan ini juga mengakui, pengelompokan kepala dan aparatur desa saat ini telah dimanfaatkan pada pemilu 2019. Karena itu, dia mengklaim sudah mengingatkan para kepala desa untuk ingat tugasnya yakni melayani masyarakat di wilayah masing-masing.
"Kemarin kami kumpulkan kepala desa untuk semata-mata mengingatkan kembali fungsi anda dipilih oleh rakyat, secara keseluruhan sama dengan presiden, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kalau sudah mengelompok, dibina oleh kekuatan partai politik, ya sangat disayangkan," tuturnya.
Pada kesempatan yang sama, Tjahjo juga mengaku hendak memaksimalkan masa jabatannya yang tersisa beberapa bulan lagi untuk optimalisasi regulasi dan membina kesatuan serta persatuan bangsa. Dia meminta hal itu dilanjutkan nantinya oleh Mendagri baru pasca presiden dan wakil presiden terpilih hasil pemilu 2019 dilantik.
"Silakan nanti diteruskan oleh Mendagri yang baru setelah tanggal 20 Oktober yang akan datang," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Prabowo Hadiri Forum KTT Perjanjian Damai Penghentian Perang Gaza
Tiongkok Sengaja Tabrak Kapal Filipina di Laut China Selatan
Kementerian Komdigi Kembali Tegur X soal Konten Pornografi
Hujan Lebat dan Angin Kencang Terjang Jember, 2 Warga Meninggal Dunia
Advertisement
Anak Riza Cholid dkk Didakwa Rugikan Negara Rp285 Triliun
Polisi Sebut KKB Kembali Bakar Gedung Sekolah di Kiwirok
Ketua Komisi XII DPR Laporkan Akun Media Sosial ke Polisi
Polisi Tangkap Guru Diduga Aniaya Siswa hingga Meninggal Dunia di NTT
Kejagung Umumkan Mutasi 73 Pejabat Termasuk Kajati DIY
Advertisement
Suhu Udara Terasa Panas, Begini Penjelasan BMKG
Pra Peradilan Ditolak, Kejagung Pastikan Proses Hukum Nadiem Sah
Pemerintah Siapkan Modifikasi Cuaca untuk Cegah Kebakaran Hutan
Muncul Lagi Kasus Keracunan MBG, Puluhan Siswa Muntah
Cek Daftar Lengkap UMP 2025 di Seluruh Indonesia
Advertisement
Permohonan Praperadilan Nadiem Makarim Ditolak
Berita Pilihan
Advertisement
Jadwal SIM Keliling Sleman Hari Ini Selasa 14 Oktober 2025
Advertisement
Thai AirAsia Sambung Kembali Penerbangan Internasional di GBIA
Advertisement
Berita Populer
- Perhatikan! Jadwal dan Tarif KA Prameks Jogja Kutoarjo Pekan Ini
- Jadwal dan Tarif Perpanjangan SIM Keliling di Jogja Hari Ini
- Hasil Skotlandia vs Belarus, Skor 2-1, Tartan Army Puncaki Klasemen
- Update Jadwal KRL Jogja Solo Keberangkatan Hari Ini 13 Oktober 2025
- Jadwal dan Tarif Angkutan Wisata Malioboro Jogja ke Borobudur Magelang
- Jadwal Pemadaman Listrik di Jogja Hari Ini, Senin 13 Oktober 2025
- Prabowo Dijadwalkan ke Mesir, Hadiri KTT soal Perdamaian di Gaza
Advertisement
Advertisement
