Advertisement
Wacana Referendum, Ini Tanggapan KPU..
Umat muslim melaksanakan Shalat Tarawih pertama di Masjid Agung Baitul Makmur, Meulaboh, Aceh Barat, Aceh, Minggu (5/5/2019)./ANTARA - Syifa Yulinnas
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan isu referendum yang sempat mengemuka di beberapa daerah disebabkan oleh permainan politik para elite.
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid mengatakan bahwa perilaku ini dimaknai secara beraneka ragam oleh masyarakat termasuk salah satunya wacana referendum. Permainan di tingkat elite kadang dimaknai secara bermacam-macam oleh masyarakat.
Advertisement
“Di tingkat masyarakat yang menganggap poltical elektoral itu bukan sebuah game tapi sebagai sikap atas bangunan kebangsaan kita. Itu yang harus dihindari,” katanya di Gedung KPU, Jakarta, Jumat (31/5/2019).
Melihat kondisi demikian, Pramono mengimbau para elite agar segera melakukan rekonsiliasi agar bisa menjadi contoh kepada masyarakat. Semua pihak harus saling bergandengan tangan dan bersatu kembali untuk membangun bangsa.
“Oleh karena itu di tingkat bawah, tokoh baik itu tingkat lokal baik itu politik, agama, pemuda, dan media massa harus segera memulai memperlihatkan, mengajak, seru, gimana rekonsilisasi harus dilakukan di tingkat lokal. Karena sebagian masyarakat di bawah konflik menjadi persoalan personal bahkan bisa merembet ke agama, sikap politik terhadap bangunan kebangsaan kita,” jelasnya.
Sebelumnya Mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Komite Peralihan Aceh dan juga Ketua Umum Partai Aceh, Muzakir Manaf menyerukan agar Aceh melakukan referendum atau jajak pendapat. Pilihannya apakah tetap ingin dengan Indonesia atau berpisah menjadi negara baru.
Seruan itu dikatakan pada sambutannya saat peringatan sembilan tahun wafatnya Wali Negara Aceh, Paduka Yang Mulia Tgk. Muhammad Hasan Ditiro, Senin (27/5/2019) malam.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
10 SD Tidak Dapat Murid Baru di Gunungkidul Tak Langsung Ditutup
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
