Ini 7 Permohonan BPN kepada MK, Salah Satunya Minta Prabowo Ditetapkan Jadi Presiden
Ketua Tim Hukum BPN Bambang Widjojanto (tengah) bersama penanggung jawab Hashim Djojohadikusumo (kanan) dan anggota Denny Indrayana (kiri) mendaftarkan gugatan perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (24/5/2019). - Antara/Hafidz Mubarak Harianjogja.com, JAKARTA – Tim Kuasa Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sudah mengajukan gugatan hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi pada Jumat malam (24/5/2019).
Kubu paslon 02 secara tegas menolak hasil penghitungan suara Pilpres 2019 yang dilakukan dan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum pada 22 Mei.
Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara KPU, paslon 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin mengumpulkan 85.607.362 suara atau setara dengan 55,5% dari total suara sah. Sementara itu, Prabowo-Sandi meraih 68.650.362 suara atau setara dengan 44,5% dari total suara sah.
BPN Prabowo-Sandi menuding telah terjadi kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematik, masif, dan brutal pada Pilpres 2019. Tuduhan tersebut telah disampaikan berulang kali oleh petinggi BPN, termasuk Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.
Berdasarkan dokumen yang diterima Jaringan Informasi Bisnis Indonesia, Tim Kuasa Hukum BPN memohon kepada MK untuk memberikan putusan sesuai dengan tuduhan dan alasan-alasan hukum. Berikut tujuh permohonan atau tuntutan Prabowo-Sandi kepada hakim MK:
- Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
- Menyatakan batal dan tidak sah keputusan KPURI No 987/PL.01.08-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu 2019 dan Berita Acara KPU RI No 135/PL.01.0-BA/06/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilu 2019.
- Menyatakan Pasangan Calon Presiden dan Wapres Nomor Urut 01 H. Joko Widodo dan K.H. Ma\'ruf Amin, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran dan kecurangan Pemilu Presiden/Wapres 2019 secara Terstruktur, Sistematif, dan Masif.
- Membatalkan (mendiskualifikasi) Paslon 01 Joko Widodo-KH Ma\'ruf Amin sebagai peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- Menetapkan Paslon Nomor Urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sebagai Presiden-Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024.
- Memerintahkan kepada termohon untuk seketika mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sebagai Presiden dan Wapres terpilih 2019-2024.
- Memerintahkan termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang secara jujur dan adil di seluruh wilayah Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 22E ayat (1) UUD 1945.
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
