BPBD Bantul Gandeng BNPB Cari Titik Sumur Bor untuk Atasi Kekeringan
BPBD Bantul merencanakan pembangunan sumur bor sebagai solusi jangka panjang mengatasi kekeringan dengan menggandeng BNPB dan mitra CSR.
Ilustrasi perpesanan WhatsApp/Sputniknews
Harianjogja.com, JAKARTA--Anggota Ombudsman RI Adrianus Meliala memuji langkah pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah membatasi akses media sosial pada fitur mengunduh serta mengunggah video dan gambar di WhatsApp. Pembatesan dilakukan pemerintah karena aksi 22 Mei berujung kerusuhan.
Pembatasan itu diketahui guna mencegah penyebaran hoaks serta hasutan via Whatsapp terkait aksi yang menolak hasil Pilpres 2019.
"Kami berpendapat dalam situasi seperti itu memang betul bahwa hoaks keman- mana, maka perlu ada suatu pembatasan toh batasannya secara bertahap dan sementara," kata Adrianus di Gedung Ombudsman RI, Jakarta, Kamis (23/5/2019).
Menurut Adrianus, kebijakan pembatasan sudah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Kemenkominfo.
"Itu kami anggap masuk sebagai yang tadi bahwa Menkominfo bertindak dalam ranah kewenangannya untuk tujuan-tujuan yang baik, tidak terlambat, agar jangan sampai disangka pembiaran dan juga toh untuk tujuan yang baik maka kami anggap sebagai oke tidak masuk dalam ranah mal," ujarnya.
Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan pembatasan akses ke media-media sosial serta aplikasi pesan di Indonesia akan berlangsung selama tiga hari. Hal itu dilakukan untuk mencegah penyebaran hoaks serta hasutan.
Ketika ditanya oleh wartawan sampai kapan pembatasan ini berlangsung, Wiranto mengatakan penerapan batasan itu tergantung situasi.
"Kita juga sangat menyesalkan ini kita harus lakukan. Ini semata-mata bukan karena kami sewenang-wenang. Ini merupakan satu upaya untuk mengamankan negeri yang kita cintai ini," ucap Wiranto saat jumpa pers di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Rabu (22/5/2019).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
BPBD Bantul merencanakan pembangunan sumur bor sebagai solusi jangka panjang mengatasi kekeringan dengan menggandeng BNPB dan mitra CSR.
PSEL Bogor Raya menargetkan listrik 20 MW–30 MW dari 1.500 ton sampah per hari, sekaligus menangani timbunan lama TPAS Galuga.
Pemerintah menargetkan kontrak Giant Sea Wall Pantura sepanjang 575 km mulai dibagi pada awal 2027 untuk melindungi pesisir Jawa.
Penerimaan pajak ekonomi digital mencapai Rp57,23 triliun hingga Agustus 2026, dengan kontribusi terbesar berasal dari PPN PMSE.
Bandara Ahmad Yani Semarang memanfaatkan PLTS 100 kWp. Selama Januari-Juni, panel surya menghasilkan 63.800 kWh untuk kebutuhan listrik.
Batu sengaja diletakkan di rel Tulungagung hingga mengganggu dua perjalanan kereta. KAI mengingatkan ancaman pidana maksimal 15 tahun.