Advertisement
Kemenkominfo Pakai UU ITE untuk Batasi Medsos
Menkominfo Rudiantara (kiri) dan Kepala BIN Budi Gunawan (kanan) menyampaikan perkembangan pascakerusuhan di Jakarta dini hari tadi, di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (22/5/2019). - ANTARA/Dhemas Reviyanto
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) membatasi pengunggahan dan pengunduhan di media sosial serta pesan instan untuk mencegah penyebarluasan berita bohong sampai provokasi terkait aksi 21 dan 22 Mei. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan pembatasan itu berdasarkan Undang-Undang No.19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
“Kewajiban UU ITE dibagi menjadi dua besar sebenarnya. Bagaimana meningkatkan literasi masyarakat kita mengenal digital, memanfaatkan digital dengan baik, kedua manajemen digital dari konten dan pembatasan-pembatasan,” katanya di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum, dan Keamanan, Jakarta, Kamis (23/5/2019).
Advertisement
Rudiantara menjelaskan pasal 40 ayat 2 menyebutkan pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik yang menganggu ketertiban umum.
Lalu pasal 40 ayat 2 a menerangkan pemerintah wajib mencegah penyebarluasan dan penggunaan informasi dan dokumen elektronik yang dilarang.
Kemudian pada poin b menyatakan pemerintah berwenang membatasi akses sebagai langkah pencegahan. “Kalau mengajak provokasi itu konten yang harus dilarang atau tidak. Masuk di situ. Jadi pemerintah wajib [melakukan pencegahan],” jelasnya.
Sebelumnya pemerintah melakukan pembatasan proses unggah dan video di beberapa media sosial (medsos) dan pesan instan. Untuk medsos yaitu Facebook, Instagram, Twitter, dan Youtube. Sementara pesan instan adalah WhatsApp dan Line.
Ini dilakukan untuk membatasi warga dalam menyebarkan video atau gambar yang tidak bersumber dan oleh orang tidak bertanggung jawab.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kapal Feri di Filipina Tenggelam, 51 Orang Tewas
BMKG Minta Nelayan Waspada, Gelombang Bisa Capai 4 Meter
Polres Tangsel Selidiki Unsur Pidana Kebakaran Gudang Pestisida
Pendaftaran Calon Pimpinan OJK Dibuka, Begini Tahapan dan Syaratnya
Advertisement
Habiburokhman Tolak Hukuman Mati untuk Ayah Pelaku Pembunuhan di Paria
DKPP Pecat Tiga Anggota KPU karena Pelanggaran Kode Etik
Dari Jogja, Hanbok Batik Djadi Batik Tembus Pasar Global
Ini Daftar Sektor yang Tetap WFO Saat WFA Lebaran 2026
Drone Jatuh di Kaesong, Korea Selatan Gerebek 18 Lokasi
Advertisement
Kasus Penganiayaan Ojol di Jakbar Berakhir Damai Lewat Mediasi
KPK Sita Uang 50.000 Dolar AS dari Penggeledahan Ketua PN Depok
Tewas di Sumur Tua, Polisi Dalami Aktivitas Terakhir Remaja Ponorogo
Tradisi Bukber Masih Menguat di Tengah Gaya Hidup Modern
Mudik Lebaran 2026, Kemenhub Siapkan 50 Ribu Tiket Gratis
Advertisement
PPATK Telusuri Aliran Dana Jaringan Etomidate di Tanjung Priok
Berita Pilihan
- Pendaftaran Calon Pimpinan OJK Dibuka, Begini Tahapan dan Syaratnya
- DKPP Pecat Tiga Anggota KPU karena Pelanggaran Kode Etik
- KPK Ungkap Alasan Negara Bisa Menyuap Negara di Kasus PN Depok
- Atraksi Naik Gajah Dilarang, Warga Diminta Melapor
- Kemensos Benahi PBI BPJS Kesehatan, 54 Juta Warga Belum Terdaftar
Advertisement
Advertisement
Siap-Siap Long Weekend! Libur Awal Ramadan Jatuh pada 18-20 Februari
Advertisement
Berita Populer
- Kasus Pelecehan Guru ke Siswa SMA Pasar Rebo Jakarta Diduga Meluas
- Penggemar K-Pop Korea Selatan Desak Standar Konser Rendah Karbon
- Kadin Dorong Magang Nasional untuk Lulusan SMK
- Khofifah Dijadwalkan Ulang Bersaksi di Kasus Dana Hibah Jatim
- Sekolah di Jogja Wajib Resik-Resik Kolektif Kelola Sampah Mandiri
- Lolos Seleknas, 3 Atlet Anggar DIY Bela Indonesia di Ajang Asia
- Pemerintah Siapkan Aturan E-Commerce Lindungi UMKM
Advertisement
Advertisement
