Advertisement
Anies Baswedan: Hak Warga Negara, Pemprov DKI Tak Bisa Larang Orang demo di Jakarta
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan - Harian Jogja/Bernadheta Dian Saraswati
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan angkat bicara ihwal aksi demo 22 Mei yang berlangsung di Jakarta.
Anies menegaskan, Pemprov DKI tidak memiliki wewenang untuk melarang warga melakukan aksi penolakan hasil Pilpres 2019 di Ibu Kota. Anies mengatakan setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam menyampaikan pendapatnya.
Advertisement
"Setiap warga negara untuk mengungkapkan pandangannya, dimana pun mereka berada, seperti juga imbauan tidak usah ke Jakarta kalau habis Lebaran, Jakarta itu bukan wilayah tersendiri, Jakarta adalah Ibu Kota," kata Anies seusai meninjau lokasi kerusuhan 22 Mei di depan Kantor Bawaslu, Jalan M. H. Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (23/5/2019).
Ia menegaskan, hal yang paling mendasar dalam kehidupan berdemokrasi adalah kebebasan berpendapat dan berserikat.
BACA JUGA
"Kita tidak bisa justru memangkas hal paling mendasar di demokrasi kita, kebebasan berkumpul dan berserikat," ucap Anies.
Meski begitu, Mantan Mendikbud itu menjamin Pemprov DKI telah berkoordinasi dengan pohak kepolisian dan TNI untuk mengamankan Jakarta selamademo penolakan hasil Pilpres 2019.
"Semua titik yang strategis yang punya resiko kumpulan massa di Jakarta sudah diidentifikasi beberapa minggu yang lalu sebelum pelaksanaan pemilu," katanya.
Terkait kerusuhan kemarin, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta ada sebanyak 737 orang terluka dan 8 orang meninggal selama kerusuhan yang terjadi pada 21 sampai 22 Mei 2019 di sejumlah tempat di Jakarta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Krisis Pupuk Global Mengintai, Petani Indonesia Terancam
KPK Tegaskan Prosedur Pengalihan Tahanan Yaqut Cholil Qoumas Sah
Merasa Difitnah Menteri HAM Natalius Pigai Siapkan Langkah Hukum
Mensos Bakal Sanksi 2.708 Pegawai Kemensos Bolos Kerja Usai Lebaran
Advertisement
Respons Yaqut Cholil Qoumas Seusai Diperiksa KPK Hari Ini
Lalu Lintas Melandai, Korlantas Hentikan One Way Nasional Rabu Sore
Tiket Tak Hangus, KCIC Beri Layanan Reschedule Gratis Penumpang Whoosh
Kim Jong Un Tegaskan Korea Utara Akan Terus Setia Bersama Rusia
KPK Dalami Pihak Sentral Lain dalam Kasus Korupsi Kuota Haji Hari Ini
Advertisement
Kebijakan WFH Final, Menkeu Purbaya Sebut Pengumuman Segera Dilakukan
WFH Nasional Mulai Dibahas, Ini Kata Kemendagri
Pemeriksaan Yaqut Berlanjut Setelah Kembali ke Rutan KPK
Rabu Tak Lagi ke Kantor, ASN di Jatim Mulai WFH Rutin
Kementerian Pertahanan Pastikan Pemberlakuan WFH Karyawan
Advertisement
Pembangunan Ratusan Sekolah Rakyat Dikebut, Ditarget Kelar Juli 2026
Berita Pilihan
Advertisement
Dispar Kulonprogo Catat Lonjakan Wisatawan, Congot Ungguli Glagah
Advertisement
Sukolilo Pati Sempat Viral, Ternyata Simpan Banyak Tempat Wisata
Advertisement
Berita Populer
- Bos OnlyFans Meninggal, Masa Depan 377 Juta Pengguna Disorot
- Pantai Kulonprogo Berbahaya, Petugas Larang Wisatawan Berenang
- Konflik Iran Memanas, AFC Ubah Total Format ACL Elite
- Dipanggil Timnas, Dua Pemain Asing Persita Justru Batal Berangkat
- 157 Ribu Wisatawan Serbu Gunungkidul, PAD Tembus Rp1,9 Miliar
- 'GO' Melejit di AS, Album BLACKPINK Bertahan di Billboard
- Usai Podium di GP Brasil, Veda Ega Incar Hasil Besar di AS
Advertisement
Advertisement
