Advertisement
BPN Prabowo-Sandi lebih sering Berseteru dengan Penyelenggara Pemilu daripada dengan Kubu Lawan

Advertisement
Harianjogja.com,, JAKARTA — Pemilu 2019 telah usai dan segera dumumkan hasilnya. Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi merasa lebih sering berhadapan dengan penyelenggara pemilu dan pemerintah di ajang demokrasi.
Direktur Relawan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan merasa aneh. Padahal lawan politiknya adalah Koalisi Indonesia Kerja (KIK) Jokowi-Amin.
Advertisement
“Tapi kok yang sering menghadpi kita, membantah, dan melakukan tanggapan adalah pihak penyelenggara. Ini yang peserta pemilu siapa?” Katanya di Media Center Prabowo-Sandi, Jakarta, Jumat (17/5/2019).
Ferry mencontohkan timnya mengklaim menemukan kecurangan selama pilpres. Ini mulai dari penggunaan aparatur sipil negara sampai penghitungan suara yang dicurangi.
Akan tetapi KIK dianggap diam saja. Malah pemerintah, Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang lebih aktif.
Sementara itu, Juru Bicara BPN Agnes Marcellina menjelaskan bahwa Jokowi-Amin harus didiskualifikasi karena ada dugaan terlibat dalam proses kecurangan proses input sistem informasi penghitungan (situng) di situs KPU. Hal ini karena timnya menemukan puluhan ribu salah input di situng.
“Menurut hemat saya satu dua kali mungkin human error. Kalau sudah beberapa kali artinya lalai. Tetapi kalau sudah puluhan ribu kali artinya mungkin ada human order,” jelasnya.
Sebelumnya, KPU diputus bersalah dalam proses administrasi situng. Meski begitu, situng tetap dianggap penting.
Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengatakan bahwa keberadaan situng sebagai teknologi informasi bukan tanpa masalah. Dalam pelaksanaannya banyak ditemukan kesalahan entri data yang menyebabkan hasil tidak sesuai.
“Sebagai aplikasi bisa saja terjadi. Tapi yang dapat dipastikan kesalahannya bukan pada situng tapi pada pengisian oleh petugas,” katanya dalam membacakan kesimpulan sidang di Gedung Bawaslu, Jakarta, Kamis (16/5/2019).
Meski ada kesalahan, KPU yang menerima laporan dari masyarakat dan menemukan sendiri kesalahan tersebut segera langsung diperbaiki.
“Oleh karenanya keberadaan situng hendaknya dipertahankan sebagai instrumen yang digunakan KPU dalam menjamin keterbukaan dan akses informasi dalam penyelanggaraan pemiu bagi masyarakat,” jelasnya, Kamis (16/5/2019).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Ulang Tahun ke-90, Dalai Lama Ingin Hidup hingga 130 Tahun
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
Advertisement

Jadwal KRL Solo Jogja Hari Ini, Senin (7/7/2025), Naik dari Stasiun Palur, Jebres, Purwosari dan Solo Balapan
Advertisement

Jalur Hiking Merapi di Argobelah Klaten Kian Beragam dengan Panorama Menarik
Advertisement
Berita Populer
- Nurmala Kartini Sjahrir, Adik Luhut yang Diunggulkan jadi Dubes Indonesia di Jepang, Berikut Profilnya
- Sekolah Rakyat Dibangun Mulai September 2025, Dilengkapi Dapur dan Asrama
- 29 Penumpang Belum Ditemukan, Manajemen KMP Tunu Pratama Jaya Minta Maaf
- DPR RI Bentuk Tim Supervisi Penulisan Ulang Sejarah
- Kemensos: Anak Jalanan Jadi Target Utama Ikuti Sekolah Rakyat
- Banjir di DKI Jakarta Rendam 51 RT
- Kementerian PKP Siapkan Rp43,6 Trilun untuk Merenovasi 2 Juta Rumah Tak Layak Huni
Advertisement
Advertisement