Advertisement
Amien Rais Sindir Menteri Jokowi yang Bentuk Tim Hukum Pemantau Ucapan Tokoh
Amien Rais. - Antara/Sigid Kurniawan
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Tokoh oposisi Amien Rais menyinggung sosok menteri Jokowi yang belakangan membentuk tim hukum pemantau ucapan tokoh.
Dewan Pembina Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno, Amien Rais menyinggung salah satu menteri yang membuat tim hukum. Namun, ia mengaku lupa nama menteri tersebut.
Advertisement
Hal itu pun disampaikan Amien Rais dalam deklarasi Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat yang diselenggarakan di Rumah Perjuangan Rakyat, Jakarta Pusat, Jumat (17/5/2019).
"Apalagi ada menteri, saya lupa namanya, yang kumpulkan ahli-ahli hukum, kemudian akan menghukum mereka yang mengatakan kurang pantas dan lain-lain," ujar Amien Rais di lokasi.
Tak sampai disitu, Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga menyinggung menteri tersebut dengan menyebutkan kasus pelanggaran HAM yang dilakukan.
"Sementara menteri itu saya lupa namanya, sampai sekarang masih punya file pelanggaran HAM. Jadi jangan main-main dengan kita, pak menteri kita bisa bawa ke International Court of Justice atau mahkamah konstitusional yang lain, jadi jangan main-main dengan rakyat," paparnya.
Amien Rais pun mengungkapkan bahwa pihaknya tidak takut dengan ancaman dari petahana dan juga menteri yang disinggungnya tadi. Maka dari itu, ia akan tetap memperjuangkan keadilan dalam Pemilu 2019 dengan gerakan kedaulatan rakyat.
"Jadi petahana dan menteri yang ngawur itu hati-hati, kita tidak takut sama sekali. Tidak ada contohnya rakyat rasa penguasa tidak ada. Jadi kita enteng-enteng saja kita terus saja go on kita terus aja move on nanti kita hanya mengikuti dari langit yang jelas rakyat jangan dientengkan," tutup Amien Rais.
Seperti diketahui, sebuah tim hukum yang bertugas memantau ucapan para tokoh apakah dianggap melanggar hukum atau tidak belakangan dibentuk oleh Menkopolhukam Wiranto.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Okezone.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
LaNyalla Bicara Soal 66 Tahun Dekrit Presiden
Pemerintah Diminta Memperhatikan Pemerataan Anggaran Pendidikan
Pemerintah Daerah Didorong Membangun Jalan dengan Aspal Plastik
Advertisement
Sekolah Rakyat di Jawa Tengah Diperkirakan Menampung 1.075 Siswa
Objek Diduga Bangkai Kapal Tunu Pratama Jaya Ditemukan Tim SAR
Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
Advertisement
Menghadiri KTT BRICS, Presiden Prabowo Hari Ini Tiba di Brasil
Menteri PKP Usulkan Kuota Rumah Subsidi Ditambah Jadi 500 Ribu Unit
Advertisement
Presiden Prabowo Beri Perhatian Serius Masalah Truk ODOL
Berita Pilihan
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
- Indonesia Siap Borong Alutsista dari AS
Advertisement
Tegas! UGM Tolak Peserta Masuk Ujian Mandiri yang Tak Sesuai Aturan
Advertisement
Jalur Hiking Merapi di Argobelah Klaten Kian Beragam dengan Panorama Menarik
Advertisement
Berita Populer
- 3 Event Balap Akan Digelar di Sirkuit Mandalika di Bulan Juli 2025
- Bayar PBB Kini Bisa Gunakan Aplikasi Lokal, Ini Caranya
- 500 Ribu Orang Terdampak Aksi Mogok Petugas di Bandara Prancis
- 29 Penumpang KMP Tunu Pratama Jaya Masih Belum Ditemukan, SAR Lanjutkan Pencarian
- Gempa Jepang: Warga Panik dengan Ramalan Komik Manga, Pemerintah Setempat Bantah Ada Keterkaitan
- Kebakaran di California AS Meluas hingga 70.800 Hektare Lahan
- 1.469 Guru Siap Mengajar di 100 Sekolah Rakyat
Advertisement
Advertisement
