Advertisement
Penolak Perpanjangan Izin FPI Makin Banyak, Mendagri Belum Juga Lakukan Pembahasan
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo saat ditemui awak media seusai kegiatan di UGM, Rabu (6/2/2019). - Harian Jogja/Herlambang Jati Kusumo
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Masa berlaku izin ormas Front Pembela Islam (FPI) akan berakhir pada Juni 2019. Sampai saat ini, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengaku belum membahas soal perpanjangan izin itu.
"Kami belum bahas," ujar Tjahjo di Hotel Santika Premier, Hayam Huruk, Jakarta, Rabu (15/5/2019).
Menurut dia, belum membahas perpanjangan izin FPI, karena belum ada surat pengajuan perpanjangan izin dari FPI kepada Kemendagri.
"Karena belum ada pengajuan izinnya," kata dia.
Sementara itu, sebelumnya muncul petisi yang menuntut agar izin ormas Front Pembela Islam (FPI) tidak diperpanjang alias ditolak. Petisi penolakan tersebut terpantau semakin meningkat.
Pantauan Suara.com, petisi yang dibuat oleh akun bernama Ira Bisyir melalui laman Change.org berjudul 'Stop Ijin FPI' telah ditandatangani sebanyak 413.530 hingga pukul 12.52 WIB pada Rabu (15/5/2019).
Izin FPI akan berakhir pada 20 Juni 2019 mendatang. Berbagai polemik mulai muncul di kalangan masyarakat. Banyak yang menilai FPI sebagai ormas radikal dan penuh kekerasan sehingga mendesak agar Kemendagri mencabut izinnya.
Namun, tak sedikit pula orang yang merasakan manfaat dari kehadiran ormas ini. Salah satunya adalah aksi cepat tanggap para anggota FPI di lokasi bencana, lebih cepat dibandingkan pemerintah setempat.
Advertisement
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Aksi Buruh di Monas Hari Ini, 2.617 Personel Gabungan Dikerahkan
Musim Dingin Ekstrem Gaza Tewaskan 15 Orang, Tiga Bayi
Trump Klaim 95 Persen Rencana Damai Rusia-Ukraina Telah Disepakati
Arab Saudi Tangguhkan Perusahaan Umrah yang Telantarkan Jemaah
Advertisement
Panglima TNI Tegas soal Pengibaran Bendera GAM di Aceh
Basarnas Pantau Arus Nataru di Ketapang-Gilimanuk
PDIP Kirim 30 Ambulans dan Tim Medis ke Lokasi Banjir
KSAD Tuding Adanya Sabotase Jembatan Bailey di Lokasi Bencana
WNA China Berpotensi Jadi Tersangka Tambang Emas Ilegal
Advertisement
Pemerintah Tambah 280 Starlink Pulihkan Komunikasi Sumatera
DPR Desak Pemerintah Pulangkan 600 WNI Korban Scam
Respons Bendera GAM, Hasto PDIP: Di NKRI Hanya Ada Merah Putih
BMKG Peringatkan Hujan Ekstrem Ancam Pulau Belitung
Kemenhub: Arus Mudik Natal 2025 Lancar dan Terkendali
Advertisement
Gerindra Dukung Kepala Daerah Dipilih DPRD, Ini Alasannya
Berita Pilihan
- Trump Klaim 95 Persen Rencana Damai Rusia-Ukraina Telah Disepakati
- 46.207 Penumpang Tinggalkan Jakarta dengan Kereta Api Hari Ini
- Ratusan Warga Terdampak Banjir Bandang Kalimantan Selatan
- Kunjungan ke IKN Tembus 36.700 Orang saat Libur Natal 2025
- Kim Jong Un Dorong Produksi Rudal dan Amunisi Korut Diperkuat
Advertisement
Advertisement
Inggris Terbitkan Travel Warning Terbaru, Indonesia Masuk Daftar
Advertisement
Berita Populer
- Natal 2025, Sekda Jateng Kunjungi Panti Asuhan di Semarang
- Gempa M 4,6 Guncang Agam Sumbar, Dipicu Sesar Aktif
- Toyota Veloz Hybrid Lintas Nusa Capai 3.000 Km, Masuki Sumatera
- Tetap Buka, Kantor Pertanahan Kota Jogja Hadirkan Layanan Nataru
- Harga BBM Pertamina hingga Vivo Stabil Jelang Tahun Baru 2026
- Monas Ramai Dikunjungi 130 Ribu Wisatawan Saat Libur Natal 2025
- Trump Klaim AS Gantikan PBB Selesaikan Konflik Thailand-Kamboja
Advertisement
Advertisement
