Advertisement
Penolak Perpanjangan Izin FPI Makin Banyak, Mendagri Belum Juga Lakukan Pembahasan
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo saat ditemui awak media seusai kegiatan di UGM, Rabu (6/2/2019). - Harian Jogja/Herlambang Jati Kusumo
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Masa berlaku izin ormas Front Pembela Islam (FPI) akan berakhir pada Juni 2019. Sampai saat ini, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengaku belum membahas soal perpanjangan izin itu.
"Kami belum bahas," ujar Tjahjo di Hotel Santika Premier, Hayam Huruk, Jakarta, Rabu (15/5/2019).
Menurut dia, belum membahas perpanjangan izin FPI, karena belum ada surat pengajuan perpanjangan izin dari FPI kepada Kemendagri.
"Karena belum ada pengajuan izinnya," kata dia.
Sementara itu, sebelumnya muncul petisi yang menuntut agar izin ormas Front Pembela Islam (FPI) tidak diperpanjang alias ditolak. Petisi penolakan tersebut terpantau semakin meningkat.
Pantauan Suara.com, petisi yang dibuat oleh akun bernama Ira Bisyir melalui laman Change.org berjudul 'Stop Ijin FPI' telah ditandatangani sebanyak 413.530 hingga pukul 12.52 WIB pada Rabu (15/5/2019).
Izin FPI akan berakhir pada 20 Juni 2019 mendatang. Berbagai polemik mulai muncul di kalangan masyarakat. Banyak yang menilai FPI sebagai ormas radikal dan penuh kekerasan sehingga mendesak agar Kemendagri mencabut izinnya.
Namun, tak sedikit pula orang yang merasakan manfaat dari kehadiran ormas ini. Salah satunya adalah aksi cepat tanggap para anggota FPI di lokasi bencana, lebih cepat dibandingkan pemerintah setempat.
Advertisement
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Raja Yordania Puji Presiden Prabowo atas Komitmen Membela Palestina
Jawa Barat Diprediksi Jadi Asal Pemudik Terbesar Lebaran 2026
Masjid Tepi Barat Dibakar, Hamas Kutuk Israel
4 Alumni LPDP Kembalikan Rp2 Miliar, Ini Sanksinya
Advertisement
Prabowo Putuskan Kirim Pasukan ke Gaza 28 Februari 2026
Bansos PKH dan BPNT Kuartal I 2026 Cair 90 Persen, Total Rp20 Triliun
LPDP Hitung Pengembalian Dana Alumni AP, Termasuk Bunga
Kasus Perdagangan Bayi Lintas Daerah, Harga Tembus Rp80 Juta
Sri Purnomo Bantah Dana Hibah Pariwisata untuk Pilkada
Advertisement
Kasus Bripda MS Tual: Ahmad Sahroni Desak Proses Hukum Tuntas
KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan Mantan Menhub Budi Karya Pekan Depan
BGN Larang Mobil Operasional MBG Dipakai Belanja ke Pasar
Korban Banjir dan Longsor di Minas Gerais Brasil Jadi 30 Jiwa
Prajurit TNI Gugur Diserang KKB Saat Monitoring di Nabire
Advertisement
Sekjen Kemenaker Diperiksa KPK soal Kasus Sertifikat K3
Berita Pilihan
- Bansos PKH dan BPNT Kuartal I 2026 Cair 90 Persen, Total Rp20 Triliun
- Kasus Perdagangan Bayi Lintas Daerah, Harga Tembus Rp80 Juta
- Sekjen Kemenaker Diperiksa KPK soal Kasus Sertifikat K3
- Sindikat SMS e-Tilang Palsu Dibongkar, WNA China Kendalikan Operasi
- KAI Buka Penjualan Tiket Kereta Ekonomi Kerakyatan Lebaran 2026
Advertisement
Sleman Perkuat Pengawasan Harga Pangan Jelang Idul Fitri 1447 H
Advertisement
Nawang Senja Jadi Spot Ngabuburit Favorit di Pantai Glagah
Advertisement
Berita Populer
- 200 Dosen Ikuti Diklat Pancasila BPIP di Semarang
- ZoSS Sleman 2026 Digencarkan, Tekan Kecelakaan Sekolah
- Harga Pangan Hari Ini Turun, Daging Sapi Rp137.867 per Kg
- Edutrip Maggot di Kampung Cokrodiningratan Jogja, Warga Olah Sampah
- 4 Kasus di Gunungkidul Selesai Kekeluargaan, Termasuk Pembuangan Bayi
- Top Ten News Harianjogja.com Edisi Rabu 25 Februari 2026
- 20 Agenda Menpora Erick, DBON hingga Dana Pensiun Atlet
Advertisement
Advertisement
