Advertisement
Pansus Pemindahan Ibu Kota Segera Dibentuk DPR
Rapat paripurna DPR RI. - Bisnis Idonesia/Dwi Prasetya
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Ketua Komisi II DPR RI Zainuddin Amali mengatakan DPR akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) terkait pemindahan ibu kota negara, nantinya akan membahas undang-undang tentang Ibu kota.
"Ya pasti [membuat pansus]," kata Amali di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (9/5/2019).
Advertisement
Dia mengatakan, Komisi II DPR akan mengkaji secara keseluruhan terkait UU Ibu Kota karena sudah ada UU nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Namun menurut Amali, untuk urusan pengkajian pemindahan tersebut mulai dari tempat hingga anggaran diserahkan kepada pemerintah.
BACA JUGA
"Kita serahkan pada pemerintah karena menyangkut teknis, teknisnya mereka yang akan putuskan. Kita terserah bagaimana kajian pemerintah disampaikan pada DPR, ini kan baru wacana-wacana, ada di sekitar Jakarta, Jawa, luar jawa," ujarnya.
Dia mengatakan kalau pemerintah sudah melakukan perencanaan terkait pemindahan ibukota, pasti sudah ada perhitungannya, dan itu tidak dalam satu tahun anggaran namun dibagi dalam "multiyears".
Amali menilai pemerintah sudah melakukan pengkajian dan apabila pemerintah sudah menghitungnya maka dirinya yakin pemindahan ibukota bisa dilakukan.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan ada tiga kandidat wilayah yang bakal menjadi lokasi pemindahan ibu kota, yakni Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi dan Pulau Kalimantan.
Tiga kandidat wilayah itu merupakan kelanjutan dari Rapat Terbatas (Ratas) membahas tindak lanjut rencana pemindahan ibu kota di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4/2019).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kemenkop Tegaskan Posisi Manajer Tak Gantikan Pengurus Kopdes
Sebanyak 5.997 Jamaah Haji RI Tiba di Madinah, Ini Imbauannya
Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Dituntut 14 Tahun Penjara
KPK Usul Ketum Parpol Dibatasi Dua Periode, Ini Alasannya
Advertisement
Prabowo Setujui Desain Kawasan Legislatif di IKN, Ini Lokasinya
KPK Kembali Periksa Khalid Basalamah Terkait Kasus Korupsi Kuota Haji
Pemadaman Listrik Ganggu Jakarta, Ini Penjelasan PLN
Masuk Makkah Tanpa Izin Haji Terancam Denda Ratusan Juta
Bareskrim Tindak Tegas Penjual Phishing Tools Lintas Negara
Advertisement
Indonesia Protes Keras Spanduk Israel di RS Gaza
KPK Usut Suap Kereta Api Mantan DPR Sudewo
YouTube Patuhi PP Tunas Nonaktifkan Akun Anak
Peserta UTBK Undip Semarang Kena Tipu Alat Palsu
Pelajar SMK Magetan Hilang Diduga Tercebur Bengawan
Advertisement
KPK Usut Surat Resign Bupati Tulungagung Peras OPD
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Aturan Baru Pajak Mobil Listrik Berlaku, Industri Diminta Tetap Tumbuh
- Indonesia Protes Keras Spanduk Israel di RS Gaza
- Polisi Buru 5 Anggota Geng Remaja Tewaskan Pelajar Bantul
- Pemda Punya Peluang Investasi Kendaraan Listrik
- KPK Usut Suap Kereta Api Mantan DPR Sudewo
- MA Tolak Kasasi Terpidana Penipuan Jual Beli Perusahaan di Bantul
- 190 Pejabat Sleman Resmi Dilantik Bupati Harda
Advertisement
Advertisement
