Kasasi JPU Ditolak MA, Dahlan Iskan Bebas
Dahlan Iskan saat menjalani sidang Putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya. - Antara/Umarul Faruq Harianjogja.com, JAKARTA – Permohonan kasasi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan terkait putusan Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya yang memutus bebas mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan ditolak Mahkamah Agung (MA).
Juru Bicara MA Abdullah mengungkapkan bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya telah memutus bebas mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan terkait kasus pelepasan aset PT Panca Wira Usaha pada saat banding diajukan ke Pengadilan Tinggi Surabaya. Tidak terima dengan putusan bebas, JPU langsung mengajukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung dan hasilnya kasasi ditolak seluruhnya.
BACA JUGA :
“Iya benar, kasasinya sudah ditolak kemarin. Jadi artinya putusan tetap dari Pengadilan Tinggi,” tutur Abdullah kepada Bisnis, jaringan Harianjogja.com, Jumat (3/5/2019).
Dia berpandangan alasan pemohon mengajukan upaya kasasi yaitu pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya. Kemudian, majelis hakim salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.
Selain itu, menurutnya pengadilan lalai atau tidak memenuhi syarat yang diwajibkan pada peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.
“Bisa juga alasan yang disampaikannya dalam memori kasasi mengulang fakta yang sudah dipertimbangkan dalam putusan yang diajukan kasasi, kemungkinan juga ditolak,” kata Abdullah.
Seperti diketahui, Pengadilan Tinggi Surabaya mengabulkan banding Dahlan Iskan atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya yang memvonis dirinya bersalah ketika melepas aset Panca Wira Usaha (PWU).
Meski demikian, Majelis Hakim PT Surabaya tidak memutus dengan satu suara karena seorang hakim anggota menyatakan dissenting opinion dengan dua hakim lainnya.
Kasus ini terjadi ketika Dahlan Iskan menjadi Direktur Utama PWU sepanjang 2000—2010. Dahlan dianggap JPU merugikan keuangan negara karena mengizinkan penjualan aset milik badan usaha milik daerah Jawa Timur tersebut di Kediri dan Tulungagung.
Pada April 2017, Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara berupa tahanan kota kepada mantan Menteri BUMN itu, ditambah denda Rp100 Juta subsider 2 bulan penjara.
Vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan JPU yang menuntut mantan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) itu hukuman 6 tahun penjara, denda Rp750 juta subsider 6 bulan penjara, dan membayar uang pengganti sebesar Rp4,1 miliar subsider 3 tahun penjara.
Pengadilan Tinggi Surabaya membebaskan Dahlan dari tuduhan korupsi pelepasan aset Panca Wira Usaha—BUMD Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Dahlan Iskan diketahui mengajukan upaya banding setelah dinyatakan bersalah dan divonis 2 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya pada 21 April lalu.
Sumber : Bisnis.com
