Kena Tilang Anda Bisa Minta SIM Diantar ke Rumah Pakai COD, Ini Caranya
Pelanggar perlu membuka laman tilang.kejaksaan.go.id untuk meminta layanan tilang COD.
Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menghadiri aksi peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di Tenis Indoor Senayan, Jakarta, Rabu (1/5/2019)./ANTARA-Rivan Awal Lingga
Harianjogja.com, JAKARTA — Polemik pernyataan pakar hukum tata negara Mahfud MD ihwal kemenangan paslon nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga di provinsi "garis keras" dapat dijelaskan lewat pendekatan sosiologis.
Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menjelaskan moncernya suara Prabowo-Sandi di beberapa provinsi tersebut sebenarnya berkat pengaruh ulama lokal.
"Ulama, kiai, dan ustaz di daerah, merupakan salah satu instrumen signifikan yang memberikan dampak positif bagi elektabilitas capres. Tetapi penyebutan provinsi garis keras tidak tepat dan cenderung tak berdasar," kata Adi kepada Jaringan Informasi Bisnis Indonesia, Rabu (1/5/2019).
Adi menyebut dominasi Prabowo-Sandiaga di beberapa provinsi karena kuatnya peran ulama lokal dari daerah tersebut.
Misalnya, Aa Gym dari Jawa Barat, Abdul Somad yang merupakan akademisi UIN Sultan Syarif Kasim (UIN Suska) Riau, Adi Hidayat dari Banten, Tengku Zulkarnain yang lahir di Medan, Arifin Ilham di Kalimantan Selatan, serta ulama-ulama lokal Aceh dan provinsi lain yang kerap disebut Zona Hijau.
"Orang yang memilih capres karena alasan agama bukan pemilih garis keras. Dalam politik disebut sebagai pemilih sosiologis. Sebutan provinsi garis keras justru memantik kegaduhan baru," ujarpria yang juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia ini.
Adi berpendapat jangan sampai pengaruh ulama ini disalahgunakan dengan rekomendasi yang memantik emosi rakyat lewat ceramah, atau diskusi bertajuk Ijtima Ulama 3. Terlebih, pemungutan suara telah usai, tinggal menunggu pengumuman resmi dari KPU pada 22 Mei 2019.
"Ijtima Ulama 3 ini merupakan kumpulan umat islam yang menengarai pemilu curang. Tinggal laporkan saja ke Bawaslu, nantinya tak usah people power dan lain-lain, lah," tambahnya.
Sementara itu, Mahfud MD telah menyatakan klarifikasi dan meminta maaf terkait pernyataannya tersebut lewat media massa dan akun Twitter resminya.
Mahfud menjelaskan bahwa istilah ‘garis keras’ atau ‘hard liner’ yang dimaksudnya, yaitu sikap yang kokoh dan tak mau kompromi dengan pandangan yang tidak sejalan dengan prinsip.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Pelanggar perlu membuka laman tilang.kejaksaan.go.id untuk meminta layanan tilang COD.
Dugaan kelalaian medis di RSUD Prambanan dilaporkan ke Polda DIY setelah seorang balita meninggal dunia usai menjalani CT Scan dan sedasi.
Nanik S. Deyang resmi menjadi Kepala BGN menggantikan Dadan Hindayana. Simak profil, pendidikan, karier jurnalistik, bisnis, dan kiprah politiknya.
Nadiem Makarim menyebut pengadaan Chromebook menghemat Rp3,9 triliun. Pernyataan itu disampaikan dalam sidang kasus dugaan korupsi digitalisasi pendidikan.
Pemain PSIM Jogja Rahmatsho Rahmatzoda kembali dipanggil Timnas Tajikistan untuk laga melawan India dan persiapan menuju Piala Asia 2027.
Prabowo Subianto mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN dan menunjuk Nanik S. Deyang sebagai pimpinan baru Badan Gizi Nasional.