Advertisement
Indonesia Ajukan Utang Darurat Rp4,2 Triliun ke ADB

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Pemerintah Indonesia mengajukan pinjaman bantuan darurat kepada Asian Development Bank (ADB) senilai US$297,91 juta atau Rp4,2 triliun untuk merehabilitasi dan merekonstruksi Provinsi Sulawesi Tengah yang rusak setelah dilanda lindu tahun lalu.
Jenis pinjaman tersebut adalah Emergency Assistance Loan for Rehabilitation and Reconstruction (EARR). Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan pinjaman akan dibagi ke dalam dua proyek yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Perhubungan dengan total pinjaman senilai US$297,91 juta.
Advertisement
"Pinjaman senilai US$188,16 juta diajukan untuk membiayai rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur sosial dan sumber daya air di Sulteng," kata Bambang dalam siaran pers, Rabu (1/5/2019).
Sementara itu, utang untuk proyek infrastruktur transportasi pelabuhan dan bandar udara bernilai US$ 109,75 juta. Bambang mengatakan proposal sedang dalam proses internal pemerintah Indonesia dan menunggu persetujuan Kementerian Keuangan.
"Semoga dalam waktu dekat ini dapat diusulkan dan dinegosiasikan dengan pihak ADB,” kata Bambang dalam acara Bilateral Meeting with Southeast Asian Department (SERD) ADB.
Dia berharap kemitraan kemakmuran dengan ADB yang sudah terjalin dengan sangat baik selama ini dapat diperdalam dan ditingkatkan untuk mendukung pembangunan inklusif, berkelanjutan, dan inovatif Indonesia.
“Kami akan mencari pendekatan yang lebih terprogram sesuai dengan sektor inti dan prioritas pemerintah untuk memastikan kemitraan kemakmuran jangka panjang."
Pemerintah Indonesia bersama dengan perwakilan ADB di Indonesia sedang berupaya merumuskan Country Partnership Strategy (CPS) 2020-2024 dan Country Operation Business Plan (COBP) 2020-2022.
COBP terdiri dari pipeline berbagai proyek dari berbagai sektor yang mencerminkan kebutuhan pemerintah berdasarkan sektor prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
"Pipeline ini juga akan mengakomodasi kebutuhan pemerintah untuk RPJMN 2020-2024,” ujarnya.
Dalam COBP ini, sektor utama proyek adalah sektor energi (37% dari jumlah total pinjaman), diikuti sektor manajemen publik (20 %), sektor finansial (11 %), serta sektor pertanian dan sumber daya alam (11%). Sektor lainnya yang juga difokuskan dalam COBP ini adalah sektor air dan layanan perkotaan (7 %), sektor pendidikan (6 %), sektor transportasi (5 %), dan sektor perlindungan sosial (3 %).
Jalur pipeline COBP juga terdiri dari campuran sumber modal yang baik dan berimbang atau a well balanced mix of modalities.
Per periode 2020-2022, average project loans memiliki porsi sekitar 57% dari total pipeline, policy-based loans sebesar 24%, dan result-based loans senilai 18%.
"Dengan semua potensi kerja sama di masa depan, kami berharap kemitraan antara Pemerintah Indonesia dan ADB akan membawa hasil yang lebih positif dan konkret untuk pembangunan di Indonesia dan membawa dampak yang lebih sejahtera bagi masyarakat Indonesia,” kata Bambang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Ulang Tahun ke-90, Dalai Lama Ingin Hidup hingga 130 Tahun
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
Advertisement

Jadwal KRL Solo Jogja Hari Ini, Senin (7/7/2025), Naik dari Stasiun Palur, Jebres, Purwosari dan Solo Balapan
Advertisement

Jalur Hiking Merapi di Argobelah Klaten Kian Beragam dengan Panorama Menarik
Advertisement
Berita Populer
- Nurmala Kartini Sjahrir, Adik Luhut yang Diunggulkan jadi Dubes Indonesia di Jepang, Berikut Profilnya
- Sekolah Rakyat Dibangun Mulai September 2025, Dilengkapi Dapur dan Asrama
- 29 Penumpang Belum Ditemukan, Manajemen KMP Tunu Pratama Jaya Minta Maaf
- DPR RI Bentuk Tim Supervisi Penulisan Ulang Sejarah
- Kemensos: Anak Jalanan Jadi Target Utama Ikuti Sekolah Rakyat
- Banjir di DKI Jakarta Rendam 51 RT
- Kementerian PKP Siapkan Rp43,6 Trilun untuk Merenovasi 2 Juta Rumah Tak Layak Huni
Advertisement
Advertisement