Indonesia Ajukan Utang Darurat Rp4,2 Triliun ke ADB

Presiden Joko Widodo (ketiga kanan) didampingi sejumlah menteri Kabinet Kerja mengawasi proses evakuasi korban gempa di reruntuhan Hotel Roa Roa di Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (3/10/2018). - Antara/Puspa Perwitasari
01 Mei 2019 17:27 WIB Hadijah Alaydrus News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA – Pemerintah Indonesia mengajukan pinjaman bantuan darurat kepada Asian Development Bank (ADB) senilai US$297,91 juta atau Rp4,2 triliun untuk merehabilitasi dan merekonstruksi Provinsi Sulawesi Tengah yang rusak setelah dilanda lindu tahun lalu.

Jenis pinjaman tersebut adalah Emergency Assistance Loan for Rehabilitation and Reconstruction (EARR). Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan pinjaman akan dibagi ke dalam dua proyek yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Perhubungan dengan total pinjaman senilai US$297,91 juta.

"Pinjaman senilai US$188,16 juta diajukan untuk membiayai rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur sosial dan sumber daya air di Sulteng," kata Bambang dalam siaran pers, Rabu (1/5/2019).

Sementara itu, utang untuk proyek infrastruktur transportasi pelabuhan dan bandar udara bernilai US$ 109,75 juta. Bambang mengatakan proposal sedang dalam proses internal pemerintah Indonesia dan menunggu persetujuan Kementerian Keuangan.

"Semoga dalam waktu dekat ini dapat diusulkan dan dinegosiasikan dengan pihak ADB,” kata Bambang dalam acara Bilateral Meeting with Southeast Asian Department (SERD) ADB.

Dia berharap kemitraan kemakmuran dengan ADB yang sudah terjalin dengan sangat baik selama ini dapat diperdalam dan ditingkatkan untuk mendukung pembangunan inklusif, berkelanjutan, dan inovatif Indonesia.

“Kami akan mencari pendekatan yang lebih terprogram sesuai dengan sektor inti dan prioritas pemerintah untuk memastikan kemitraan kemakmuran jangka panjang."

Pemerintah Indonesia bersama dengan perwakilan ADB di Indonesia sedang berupaya merumuskan Country Partnership Strategy (CPS) 2020-2024 dan Country Operation Business Plan (COBP) 2020-2022.

COBP terdiri dari pipeline berbagai proyek dari berbagai sektor yang mencerminkan kebutuhan pemerintah berdasarkan sektor prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

"Pipeline ini juga akan mengakomodasi kebutuhan pemerintah untuk RPJMN 2020-2024,” ujarnya.

Dalam COBP ini, sektor utama proyek adalah sektor energi (37% dari jumlah total pinjaman), diikuti sektor manajemen publik (20 %), sektor finansial (11 %), serta sektor pertanian dan sumber daya alam (11%). Sektor lainnya yang juga difokuskan dalam COBP ini adalah sektor air dan layanan perkotaan (7 %), sektor pendidikan (6 %), sektor transportasi (5 %), dan sektor perlindungan sosial (3 %).

Jalur pipeline COBP juga terdiri dari campuran sumber modal yang baik dan berimbang atau a well balanced mix of modalities.

Per periode 2020-2022, average project loans memiliki porsi sekitar 57% dari total pipeline, policy-based loans sebesar 24%, dan result-based loans senilai 18%.

"Dengan semua potensi kerja sama di masa depan, kami berharap kemitraan antara Pemerintah Indonesia dan ADB akan membawa hasil yang lebih positif dan konkret untuk pembangunan di Indonesia dan membawa dampak yang lebih sejahtera bagi masyarakat Indonesia,” kata Bambang.

 

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia