Advertisement
Ini Hasil Penelusuran tentang PPPP, Lembaga Survei yang Menyebut Elektabilitas Prabowo Melampaui Jokowi
Capres nomor urut 01 Joko Widodo dan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto. - Antara/Hafidz Mubarak A
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA -- Publik dihebohkan dengan sebuah sebuah lembaga bernama Precision Public Policy Polling (PPPP) yang mengaku dari Amerika Serikat dan mengklaim mengadakan survei kandidat capres-cawapres.
Hasilnya adalah keunggulan Prabowo Subianto atas Joko Widodo. Siapa sebenarnya Precision Public Policy Polling?
Advertisement
Di Amerika Serikat ada lembaga polling dengan nama yang mirip, yakni Public Policy Polling dengan alamat website publicpolicypolling.com.
Jaringan Informasi Bisnis Indonesia (JIBI) mencoba mengonfirmasi kepada Public Policy Polling lewat surat elektronik. Dalam balasannya, mereka menyatakan tidak mengadakan polling di Indonesia.
BACA JUGA
"No, we are an American polling company and did not do a poll in Indonesia," kata Tom Jensen dari PPP di AS dalam email balasan, Selasa (9/4/2019).
Sebuah panggilan telepon juga kami sampaikan kepada Jokovic Martinez untuk mengonfirmasi soal hasil survei yang hasilnya sangat berbeda dibandingkan dengan hasil lembaga survei pada umumnya.
Jokovic mengaku mengadakan beberapa polling di Asia terkait dengan pemilu dan pemerintahan. Dengan nada bahasa Inggris yang bukan native speaker, dia menegaskan berbeda dengan Public Policy Polling atau PPP. "I'm actually in Palembang, right now," ujarnya.
Dia malah mempertanyakan hasil polling lembaga-lembaga survei lain. Jokovic juga mengaku melihat langsung kampanye Prabowo.
Dalam penelusuran lewat Google, tidak ditemukan alamat website Precision Public Policy Polling.
Sebelumnya, dalam siaran pers yang diterima Jaringan Informasi Bisnis Indonesia, Direktur Operasi PPPP Jokovic Martinez mengatakan dari hasil survei lembaganya itu menyebutkan para responden cenderung memilih penantang petahana yakni Prabowo Subianto. "Dari 3.032 responden, 58% menyatakan bahwa Indonesia sedang dikelola oleh pemerintahan Joko Widodo memburuk. Indonesia dianggap dalam ancaman utang yang makin meningkat naik 69% menjadi Rp4.416 triliun pada 2014-2018," ujarnya dalam siaran pers yang diterima, Selasa (9/4/2019).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Satgas PKH Selamatkan Rp6 Triliun, Prabowo: Jangan Mau Dilobi
- Puncak Arus Nataru, Hampir 1 Juta Kendaraan Tinggalkan Jabodetabek
- 25 Rest Area di Jalur Tol Jateng Siap Layani Arus Nataru
- Krisis Air Melanda Iran, Presiden Akui Situasi Kritis
- BMKG Ingatkan Potensi Gelombang Tinggi di Pesisir Selatan Indonesia
Advertisement
Pemkot Jogja Imbau Warga Tak Nyalakan Kembang Api Saat Tahun Baru
Advertisement
Jogja Puncaki Urutan Destinasi Favorit Liburan Keluarga Akhir Tahun
Advertisement
Berita Populer
- Warga Kulonprogo Galang Donasi Rp465 Juta bagi Korban Bencana Sumatera
- Menteri Nusron Tegaskan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian
- Jadwal Bus Sinar Jaya ke Pantai Baron dan Parangtritis 24 Desember Ini
- Libur Nataru, Kunjungan Wisata Gua Pindul dan Pantai Gunungkidul Naik
- Libur Natal 2025, Kunjungan Kopi Klotok di Sleman Naik 20 Persen
- Top Ten News Harianjogja.com, Rabu 24 Desember 2025
- Menteri ATR/BPN Gandeng KPK Cegah Korupsi Layanan Pertanahan
Advertisement
Advertisement




