Advertisement
Ini Hasil Penelusuran tentang PPPP, Lembaga Survei yang Menyebut Elektabilitas Prabowo Melampaui Jokowi
Capres nomor urut 01 Joko Widodo dan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto. - Antara/Hafidz Mubarak A
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA -- Publik dihebohkan dengan sebuah sebuah lembaga bernama Precision Public Policy Polling (PPPP) yang mengaku dari Amerika Serikat dan mengklaim mengadakan survei kandidat capres-cawapres.
Hasilnya adalah keunggulan Prabowo Subianto atas Joko Widodo. Siapa sebenarnya Precision Public Policy Polling?
Advertisement
Di Amerika Serikat ada lembaga polling dengan nama yang mirip, yakni Public Policy Polling dengan alamat website publicpolicypolling.com.
Jaringan Informasi Bisnis Indonesia (JIBI) mencoba mengonfirmasi kepada Public Policy Polling lewat surat elektronik. Dalam balasannya, mereka menyatakan tidak mengadakan polling di Indonesia.
BACA JUGA
"No, we are an American polling company and did not do a poll in Indonesia," kata Tom Jensen dari PPP di AS dalam email balasan, Selasa (9/4/2019).
Sebuah panggilan telepon juga kami sampaikan kepada Jokovic Martinez untuk mengonfirmasi soal hasil survei yang hasilnya sangat berbeda dibandingkan dengan hasil lembaga survei pada umumnya.
Jokovic mengaku mengadakan beberapa polling di Asia terkait dengan pemilu dan pemerintahan. Dengan nada bahasa Inggris yang bukan native speaker, dia menegaskan berbeda dengan Public Policy Polling atau PPP. "I'm actually in Palembang, right now," ujarnya.
Dia malah mempertanyakan hasil polling lembaga-lembaga survei lain. Jokovic juga mengaku melihat langsung kampanye Prabowo.
Dalam penelusuran lewat Google, tidak ditemukan alamat website Precision Public Policy Polling.
Sebelumnya, dalam siaran pers yang diterima Jaringan Informasi Bisnis Indonesia, Direktur Operasi PPPP Jokovic Martinez mengatakan dari hasil survei lembaganya itu menyebutkan para responden cenderung memilih penantang petahana yakni Prabowo Subianto. "Dari 3.032 responden, 58% menyatakan bahwa Indonesia sedang dikelola oleh pemerintahan Joko Widodo memburuk. Indonesia dianggap dalam ancaman utang yang makin meningkat naik 69% menjadi Rp4.416 triliun pada 2014-2018," ujarnya dalam siaran pers yang diterima, Selasa (9/4/2019).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- BPOM Cabut Izin Edar 8 Kosmetik, Promosi Berbau Asusila
- KPK Periksa Gus Alex Terkait Korupsi Kuota Haji Seusai Penahanan Yaqut
- Ledakan Keras di Masjid Jember Saat Tarawih, 1 Jemaah Dilarikan ke RS
- Chelsea Kena Sanksi Rp225 Miliar, Ini Sebabnya
- Hujan Deras dan Angin Kencang Ganggu 15 Penerbangan di Juanda
Advertisement
UGM dan DPKP Sepakat Melatih 585 Peternak Kambing dan Domba DIY
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Pertamina Sebut Amankan Pasokan Energi Sebelum Gejolak Timur Tengah
- Lorong Bernuansa Masjid Nabawi Sambut Pemudik di Stasiun Jogja
- Camilan Malam Ini Justru Dianjurkan untuk Jaga Tekanan Darah
- Situasi Iran Tegang, Ratusan Orang Ditangkap Dianggap Mata-Mata
- Minyakita Sulit Ditemukan di Pasar Pedagang Diminta Urus NIB
- Konvoi Motor dan Petasan di Kalasan Sleman Berakhir di Kantor Polisi
- Jepang Lepas Cadangan Minyak Saat Jalur Hormuz Terganggu
Advertisement
Advertisement








