Advertisement
Ini Hasil Penelusuran tentang PPPP, Lembaga Survei yang Menyebut Elektabilitas Prabowo Melampaui Jokowi
Capres nomor urut 01 Joko Widodo dan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto. - Antara/Hafidz Mubarak A
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA -- Publik dihebohkan dengan sebuah sebuah lembaga bernama Precision Public Policy Polling (PPPP) yang mengaku dari Amerika Serikat dan mengklaim mengadakan survei kandidat capres-cawapres.
Hasilnya adalah keunggulan Prabowo Subianto atas Joko Widodo. Siapa sebenarnya Precision Public Policy Polling?
Advertisement
Di Amerika Serikat ada lembaga polling dengan nama yang mirip, yakni Public Policy Polling dengan alamat website publicpolicypolling.com.
Jaringan Informasi Bisnis Indonesia (JIBI) mencoba mengonfirmasi kepada Public Policy Polling lewat surat elektronik. Dalam balasannya, mereka menyatakan tidak mengadakan polling di Indonesia.
BACA JUGA
"No, we are an American polling company and did not do a poll in Indonesia," kata Tom Jensen dari PPP di AS dalam email balasan, Selasa (9/4/2019).
Sebuah panggilan telepon juga kami sampaikan kepada Jokovic Martinez untuk mengonfirmasi soal hasil survei yang hasilnya sangat berbeda dibandingkan dengan hasil lembaga survei pada umumnya.
Jokovic mengaku mengadakan beberapa polling di Asia terkait dengan pemilu dan pemerintahan. Dengan nada bahasa Inggris yang bukan native speaker, dia menegaskan berbeda dengan Public Policy Polling atau PPP. "I'm actually in Palembang, right now," ujarnya.
Dia malah mempertanyakan hasil polling lembaga-lembaga survei lain. Jokovic juga mengaku melihat langsung kampanye Prabowo.
Dalam penelusuran lewat Google, tidak ditemukan alamat website Precision Public Policy Polling.
Sebelumnya, dalam siaran pers yang diterima Jaringan Informasi Bisnis Indonesia, Direktur Operasi PPPP Jokovic Martinez mengatakan dari hasil survei lembaganya itu menyebutkan para responden cenderung memilih penantang petahana yakni Prabowo Subianto. "Dari 3.032 responden, 58% menyatakan bahwa Indonesia sedang dikelola oleh pemerintahan Joko Widodo memburuk. Indonesia dianggap dalam ancaman utang yang makin meningkat naik 69% menjadi Rp4.416 triliun pada 2014-2018," ujarnya dalam siaran pers yang diterima, Selasa (9/4/2019).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- DPR Desak SKB Tiga Menteri Atasi 11 Juta PBI BPJS Nonaktif
- Gempa Donggala M4,1 Guncang Sulteng, BMKG Ungkap Penyebabnya
- Pendaftaran Calon Pimpinan OJK Dibuka, Begini Tahapan dan Syaratnya
- DKPP Pecat Tiga Anggota KPU karena Pelanggaran Kode Etik
- KPK Ungkap Alasan Negara Bisa Menyuap Negara di Kasus PN Depok
Advertisement
Bus KSPN Malioboro-Parangtritis Beroperasi Sabtu 14 Februari 2026
Advertisement
Festival Sakura 2026 di Arakurayama Batal, Turis Jadi Sorotan
Advertisement
Berita Populer
- Tiket Kereta Lebaran 2026 Sudah Terjual 147.501 di Jogja
- Paket Buka Puasa Selera Ramadhan di GRAMM HOTEL by Ambarrukmo Jogja
- Gempa Donggala M4,1 Guncang Sulteng, BMKG Ungkap Penyebabnya
- Harga Emas UBS dan Galeri24 Hari Ini 3 Juta per Gram
- Strategi Pemkab Sleman Jaga Harga Pangan Ramadan
- Jadwal KA Prameks Jogja-Kutoarjo 13 Februari 2026
- Pembebasan Tol Jogja-YIA 2026: 613 Lahan Bantul Sudah Dibayar
Advertisement
Advertisement







