Ini Hasil Penelusuran tentang PPPP, Lembaga Survei yang Menyebut Elektabilitas Prabowo Melampaui Jokowi

Capres nomor urut 01 Joko Widodo dan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto. - Antara/Hafidz Mubarak A
09 April 2019 19:47 WIB M. Taufikul Basari News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA -- Publik dihebohkan dengan sebuah sebuah lembaga bernama Precision Public Policy Polling (PPPP) yang mengaku dari Amerika Serikat dan mengklaim mengadakan survei kandidat capres-cawapres.

Hasilnya adalah keunggulan Prabowo Subianto atas Joko Widodo. Siapa sebenarnya Precision Public Policy Polling?

Di Amerika Serikat ada lembaga polling dengan nama yang mirip, yakni Public Policy Polling dengan alamat website publicpolicypolling.com.

Jaringan Informasi Bisnis Indonesia (JIBI) mencoba mengonfirmasi kepada Public Policy Polling lewat surat elektronik. Dalam balasannya, mereka menyatakan tidak mengadakan polling di Indonesia.

"No, we are an American polling company and did not do a poll in Indonesia," kata Tom Jensen dari PPP di AS dalam email balasan, Selasa (9/4/2019).

Sebuah panggilan telepon juga kami sampaikan kepada Jokovic Martinez untuk mengonfirmasi soal hasil survei yang hasilnya sangat berbeda dibandingkan dengan hasil lembaga survei pada umumnya.

Jokovic mengaku mengadakan beberapa polling di Asia terkait dengan pemilu dan pemerintahan. Dengan nada bahasa Inggris yang bukan native speaker, dia menegaskan berbeda dengan Public Policy Polling atau PPP.  "I'm actually in Palembang, right now," ujarnya.

Dia malah mempertanyakan hasil polling lembaga-lembaga survei lain. Jokovic  juga mengaku melihat langsung kampanye Prabowo.

Dalam penelusuran lewat Google, tidak ditemukan alamat website Precision Public Policy Polling.

Sebelumnya, dalam siaran pers yang diterima Jaringan Informasi Bisnis Indonesia, Direktur Operasi PPPP Jokovic Martinez mengatakan dari hasil survei lembaganya itu menyebutkan para responden cenderung memilih penantang petahana yakni Prabowo Subianto. "Dari 3.032 responden, 58% menyatakan bahwa Indonesia sedang dikelola oleh pemerintahan Joko Widodo memburuk. Indonesia dianggap dalam ancaman utang yang makin meningkat naik 69% menjadi Rp4.416 triliun pada 2014-2018," ujarnya dalam siaran pers yang diterima, Selasa (9/4/2019).

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia