Advertisement
UNBK 2019: Kemendikbud Kebut Pengadaan Komputer
Advertisement
Harianjogja.com, MAKASSAR--Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terus berkomitmen dalam pengadaan suprastruktur dan infrastruktur berupa komputer untuk menunjang pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer (UNBK).
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy di Makassar, Senin (1/4/2019) mengatakan pihaknya juga akan terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam pengadaan infrastruktur penunjang pelaksanaan UNBK.
Advertisement
"Anggaran pendidikan 20 persen dari APBN itu dipecah-pecah, sebagian besar sudah diturunkan di pemerintah daerah. Jadi untuk pengadaan suprastruktur dan infrastruktur termasuk komputer, harus ada sharing antara Pemerintah Pusat dan pemprov (SMA/SMK) dan pemkot untuk tingkat SMP," jelas Mendikbud.
Mendikbud mengaku datang ke Makassar untuk berdiskusi soal pembagian tugas pengadaan, mana yang akan dibantu pemprov dan dibantu Pusat.
"Kemendikbud punya komitmen yang kuat dalam pengadaan komputer sebagai salah satu sarana dalam rangka membangun digitalisasi pendidikan dan itu memang mutlak harus dipenuhi," ujar dia.
Setiap tahun, kata dia, sudah ada alokasi anggaran tetapi dilakukan secara bertahap. "Namun itu tadi, kami juga mendorong pemerintah provinsi dan kabupaten kota untuk ikut membantu pengadaan teknologi pembelajaran terutama yang berbasis komputer," jelas dia.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri mengapresiasi adanya kesadaran dari seluruh pihak terkait keterbatasan komputer yang dimiliki sekolah. Sekolah yang tidak kekurangan komputer berinisiatif meminjam baik di anak SMP, atau sesama siswa SMA yang kebetulan belum ikut ujian.
"Saya kira ini cara yang bagus untuk mengatasi persoalan keterbatasan komputer untuk digunakan dalam ujian tersebut," jelasnya.
Gunakan Kertas
Sebanyak 2.019.680 siswa SMA dan Madrasah Aliah (MA) di seluruh Indonesia mengikuti ujian nasional (UN) yang diselenggarakan pada 1,2,4, dan 8 April.
Para siswa SMA/MA tersebut mengikuti UN yakni Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan satu mata pelajaran jurusan.
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Totok Suprayitno di Jakarta, Senin, mengatakan sebanyak 97,8% melaksanakan UNBK dan 2,2% ujian nasional kertas dan pensil (UNKP). UN SMA/MA susulan akan dilakukan pada 13 April hingga 14 April 2019. "Kami berharap agar peserta UN mengikuti ujian dengan jujur," kata dia.
Terdapat tujuh provinsi yang siap menyelenggarakan UNBK secara penuh atau 100% untuk semua jenjang pendidikan baik formal dan nonformal yaitu Provinsi Aceh, Kalimantan Selatan, DKI Jakarta, Gorontalo, Jawa Timur, DIY, dan Bangka Belitung.
Pada tahun ini, terdapat angket yang diberikan pada hari terakhir ujian. Dengan angket itu diharapkan mendapatkan analisis yang lebih komperehensif mengenai kondisi siswa , melalui aspek nonkognitif dengan capaian hasil UN.
Terdapat lima jenis angket siswa. Setiap siswa hanya mengerjakan satu jenis angket. Angket tersebut dikerjakan siswa setelah selesai melaksanakan UN.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
- 66 Pegawai KPK Pelaku Pungutan Liar di Rumah Tahanan Dipecat
- Wapres Maruf Amin Sebut Tak Perlu Ada Tim Transisi ke Pemerintahan Prabowo-Gibran
Advertisement
Perkuat Empat Pilar Kalurahan Untuk Kembangkan Pariwisata Berbasis Masyarakat
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Jusuf Kalla Ingatkan Prabowo Pentingnya Oposisi
- Surya Paloh Temui Prabowo di Kartanegara
- Dipimpin Nana Sudjana, Ini Sederet Penghargaan Yang Diterima Pemprov Jateng
- BKKBN-TNI AD Kolaborasi Membangun Sumber Air Bersih Guna Turunkan Stunting
- Penetapan Caleg Terpilih di DIY Menunggu BRPK Mahkamah Konsitusi
- Surya Paloh Enggan Jadi Oposisi dan Pilih Gabung Prabowo, Ini Alasannya
- Izin Tinggal Peralihan Jembatani Proses Transisi Izin Tinggal WNA di RI
Advertisement
Advertisement