Wamen Rangkap Jabatan Komisaris BUMN Langgar Putusan MK dan Berpotensi Korupsi
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD menilai wakil menteri yang merangkap sebagai komisaris BUMN melanggar putusan MK
Mabes Polri: Dugaan Pelanggaran Polisi dalam Pilpres 2019 di Jawa Barat & NTB Sudah Ditangani
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo./Antara
Harianjogja.com, JAKARTA—Mabes Polri menyerahkan semua perkara pelanggaran kode etik anggotanya dalam Pemilu 2019 ke divisi profesi dan pengamanan (propam) di masing-masing polda. Propam di tiap polda sudah menangani dugaan pelanggaran di Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Pol. Dedi Prasetyo memastikan divisi propam di setiap polda akan professional dalam menangani anggota Polri yang melanggar arahan dari Kapolri Jenderal Pol Muhammad Tito Karnavian untuk netral selama momentum Pilpres 2019 nanti.
“Mabes Polri arahannya sudah sangat jelas terkait Pilpres 2019, yaitu netralitas yang diutamakan. Jadi kalau ada dugaan pelanggaran, akan ditangani oleh masing-masing propam di polda,” kata dia, Senin (1/4/2019).
Dedi mengatakan tuduhan mantan Kapolsek Pasirwangi tentang pengarahan Kapolres Garut kepada anggotanya untuk mendukung Joko Widodo-Ma’ruf Amin juga sudah ditangani langsung oleh Propam Polda Jawa Barat.
Dedi juga mengatakan keterlibatan Kapolres Bima pada viralnya percakapan Grup Whatsapp Polri untuk memberi dukungan kepada Jokowi-Ma’ruf juga sudah ditindaklanjuti. Hasilnya, percakapan tersebut adalah palsu atau hoaks.
BACA JUGA
“Silahkan nanti bisa ditanyakan langsung ke Polda Jawa Barat dan Polda NTB terkait hal itu,” ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Share
Budi Cahyana
Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
