Advertisement
Terkuak, 60% Kementerian dan Lembaga Negara Lakukan Dagang Jabatan
Ketum PPP Romahurmuziy mengenakan rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Sabtu (16/3/2019). - Antara Foto/ Indrianto Eko Suwarso
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menduga selama ini praktik jual beli jabatan tak hanya terjadi di Kementerian Agama (Kemenag). Jual beli jabatan itu bahkan berlangsung hampir di semua level.
"Presiden pernah bertanya kepada saya berapa banyak Kementerian yang terlibat dalam praktik transaksi. Saya tak berani menduga, ya lebih dari separuh. Tapi kami duga lebih dari 90 persen yang melakukan praktik, tinggal levelnya ada beda-beda," ujar Ketua KASN, Sofian Effendi di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu (27/3/2019).
Advertisement
Sofian menerangkan, KASN telah menganalisa praktik jual beli jabatan ini dan hasilnya sangat masif sejak 2017 silam. Hasilnya, sambung dia, kementerian yang terkait dengan pembangunan sumber daya manusia (SDM), justru banyak yang melakukan praktik jual beli jabatan tersebut.
Dia mengungkapkan, praktik jual beli jabatan paling banyak terjadi di kementerian yang menangani masalah pendidikan dan agama. "Itu yang paling marak. Cuma kami belum memiliki instrumen untuk membuktikan dan menangkap," ucap dia.
BACA JUGA
Sofian menyampaikan, pihaknya sudah mengendus adanya 'permainan' dalam seleksi pencalonan, dan pengangkatan jabatan pimpinan tinggi di Kemenag. KASN juga sempat memperingatkan Sekjen Kemenag, Nur Kholis Setiawan mengenai adanya calon yang memiliki rekam jejak buruk.
"Ada 18 jabatan pimpinan tinggi, dan kami sudah perintahkan ada dua dari 18 calon itu agar tidak dimasukkan. Namun tetap dilakukan seleksi," kata dia.
Ia menambahkan, tujuan dari peringatan tersebut diharapkan agar calon yang bermasalah tidak diloloskan dalam proses seleksi. Meski demikian, peringatan dari KASN tidak pernah didengarkan.
"Itu tanggal 1 [Maret] kami terima surat dari Kemenag. Bahwa mereka tidak bisa menerima pandangan KASN. Setelah itu beberapa hari lalu saya baca surat tanggal 1 Maret dan tanggal 15 yang bersangkutan tertangkap dalam OTT oleh KPK," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Okezone.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Skandal Suap Elite Hukum Tiongkok, Eks Menteri Dihukum Seumur Hidup
KPK Tegaskan Direksi BUMN WNA Wajib Lapor LHKPN 2025
PHK Teknologi AS 2025 Tak Murni Dipicu AI, Ini Faktanya
Laporan Dugaan Kejahatan Keuangan ke PPATK Naik 22,5 Persen di 2025
Advertisement
Mulai Februari 2026 Girik Tak Berlaku, Ini Cara Urus Sertifikat Tanah
Mentan Larang RPH Naikkan Harga Daging Sapi di Ramadan-Idulfitri
Prabowo Bahas Keanggotaan Dewan Perdamaian Gaza Bersama Ormas Islam
Kemenhub Perkuat Pengawasan Laut demi Keselamatan Pelayaran
AS Siapkan Cadangan Mineral Strategis Rp201 T, Kurangi Dominasi China
Advertisement
Menkeu Tegaskan Ketua OJK Dipilih Pansel, Tanpa Arahan Presiden
Tangis Guru Honorer Bekasi Menggema di DPR, Terancam Dirumahkan
Arab Saudi Suspensi 1.800 Agen Umrah Asing, Ini Dampaknya
Gempa M 4,1 Guncang Bener Meriah, Dipicu Sesar Aktif
Semeru Erupsi Pagi Hari, Kolom Abu Capai 700 Meter
Advertisement
Longsor Tambang Timah Pemali, Enam Pekerja Ditemukan Meninggal
Berita Pilihan
Advertisement
Disdukcapil Bantul Catat Paranormal hingga Tabib di Kolom KTP
Advertisement
Wisata ke Meksiko Dilarang Bawa Vape, Turis Terancam Penjara 8 Tahun
Advertisement
Berita Populer
- OPINI: Jangan Takut Jadi Guru
- Dinkes Bantul Tunggu Pusat soal Virus Nipah, Minta Warga Terapkan PHBS
- Natrium Tinggi, Mi Instan Berlebih Ancam Kesehatan
- Pantai Sepanjang Dipasang 42 Lampu Penerangan Sebelum Lebaran
- Prabowo Targetkan 34 Waste to Energy Beroperasi 2 Tahun
- Persiba Bantul Incar Tiket Liga 2 di Semifinal Liga Nusantara
- WHO Ungkap Detail Kasus Virus Nipah di India
Advertisement
Advertisement
