Advertisement
BPN Sempat Tak Setuju, Metro TV Tetap Menjadi Penyelenggara Debat Pilpres
Jokowi-Prabowo, Ilustrasi. - Bisnis Indonesia/Husein P
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Debat pilpres putaran empat akan digelar pada 30 Maret 2019 mendatang. Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan Metro TV tetap menjadi stasiun televisi penyelenggara debat tersebut bersama Indosiar dan SCTV.
Sebelumnya, Metro TV sempat ditolak oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto–Sandiaga Uno karena dianggap tak netral.
Advertisement
Anggota KPU, Wahyu Setiawan, menerangkan keputusan tersebut diambil berdasarkan kesepakatan bersama TKN Jokowi–Maruf Amin maupun BPN Prabowo–Sandiaga, dalam rapat yang digelar Senin (25/3/2019).
"Hanya, BPN Prabowo–Sandiaga memberi catatan bahwa TV penyelenggara debat keempat untuk bersikap independen, netral, dan profesional," tutur Wahyu.
Direktur Relawan BPN Prabowo-Sandiaga Uno, Ferry Mursyidan Baldan mengungkapkan catatan khusus tersebut diberikan semata-mata sebagai pengingat betapa pentingnya netralitas dan profesionalitas bagi media.
"Maka dari itu, pesan kuat kita tentang independensi penyelenggara itu menjadi penting," kata Ferry.
Direktur Program TKN Jokowi–Maruf Amin, Aria Bima mengakui tak mempermasalahkan ihwal adanya protes dari kubu rival. Aria memilih untuk menyerahkan sepenuhnya kepada KPU guna menentukan terkait netralitas dan profesionalitas media tersebut.
"Mengenai penyelenggara debat keempat untuk independensi dan profesional, itu dikembalikan pada aspek-aspek yang menghormati, sebagaimana KPU," tutur Aria.
Sebelumnya, Koordinator Juru Bicara BPN Prabowo-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak meminta KPU menarik keputusannya menjadikan Metro TV sebagai media penyelenggara debat keempat Pilpres pada 30 Maret 2019. Permintaan tersebut lantaran Metro TV disebut berpihak kepada Jokowi–Maruf Amin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
Jalan Trisik Penghubung Jembatan Pandansimo di Kulonprogo Rusak Berat Akibat Truk Tambang
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
