Advertisement
Sri Mulyani Akui Kebijakan 2019 Populis
Menteri Kuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan keterangan kepada wartawan terkait realisasi APBN triwulan pertama 2018 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (16/4/2018). - Antara/Sigid Kurniawan
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Banyak pihak yang menganggap struktur dana APBN 2019 atau tahun politik karena akan menghadapi pemilu serta pilpres, terlampau populistik. Sebab, dananya lebih banyak dialokasikan untuk bantuan terhadap masyarakat.
Misalnya dana desa dan dana Program Keluarga Harapan (PKH), yang pada APBN 2019 uangnya mendapat penambahan. Menteri Keungan Sri Mulyani mengakui struktur alokasi belanja APBN tahun ini cenderung populistik. Baginya, hal itu bukan persoalan.
Advertisement
"Jadi populis juga sebenarnya enggak salah. Karena kan pada akhirnya para pemimpin dipilih untuk memenuhi harapan masyarakat," ujarnya dalam diskusi di Hotel Westin, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (28/2/2019).
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menuturkan, pemimpin yang terpilih juga pastinya akan memenuhi apa yang diinginkan oleh pendukungnya. Maka dari itu, para pemimpin itu menggunakan APBN untuk merealisasikan janji-janji kampanye.
Namun, Sri Mulyani mengakui kebijakan populistik yang dilakukan pemerintahan saat ini tidak akan membuat APBN jebol. Karena, kebijakan itu bisa dikolaborasikan dengan dana swasta.
"Yang kemudian menjadi tantangan adalah, bagaimana pemerintah bisa membuat program yang terkoneksi dengan kebutuhan masyarakat. Tapi di lain sisi, program-program itu dalam APBN bisa berkelanjuta," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Catat Lokasi dan Waktu Demo Ojol 17 September 2025
Konservasi Ikan Belida, Kilang Pertamina Selamatkan Identitas Sungai Musi
Polisi Tetapkan 42 Tersangka Demo Rusuh di Bandung
Advertisement
Korban Meninggal Kasus Kecelakaan Bus RS Bina Sehat di Bromo Bertambah
Pembunuhan Kacab Bank, Dua Oknum TNI AD Dijanjikan Imbalan Rp100 Juta
Ojol Gelar Demo 17 September 2025, Ini 7 Tuntutan yang Diangkat
Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan Mesin EDC Indra Utoyo Dipanggil KPK
Mahfud MD Dikabarkan Masuk Kabinet Merah Putih, Begini Respons Bappisus
Advertisement
Polri Minta Interpol Terbitkan Red Notice Riza Chalid
Menkop Nyatakan Satu Kopdes Merah Putih Bisa Gerakkan 15 Orang
KPU Cabut Aturan Rahasiakan Dokumen Ijazah Capres-Cawapres
Ini Cara Daftar BPJS Ketenagakerjaan agar Dapat Diskon Iuran 50 Persen
Alasan Pasukan TNI Terus Jaga Gedung Parlemen
Advertisement
Besok! Ojol Geruduk Kemenhub dan DPR, Ini Tuntutan Mereka
Berita Pilihan
- Polisi Tetapkan 42 Tersangka Demo Rusuh di Bandung
- Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan Mesin EDC Indra Utoyo Dipanggil KPK
- Menkop Nyatakan Satu Kopdes Merah Putih Bisa Gerakkan 15 Orang
- Ini Cara Daftar BPJS Ketenagakerjaan agar Dapat Diskon Iuran 50 Persen
- Cak Imin Ingin Rp200 Triliun Bisa Dinikmati UMKM
Advertisement
Pemkab Bantul Gelar Gerakan Pangan Murah Antisipasi Kenaikan Harga Pokok
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Mahmoud Abbas Desak Internasional Bertanggungjawab Atas Kejahatan Israel
- Merespons Ancaman Tarif Trump, China: Ini Pemaksaan Ekonomi
- Guru Besar UMY: Dukungan Prabowo ke Qatar Bagian Diplomasi RI
- 8.018 SPPG Sudah Beroperasi, Serapan Anggaran Rp15,7 Miliar
- BNPB: Sistem Hujan Disempurnakan Jadi Peringatan Dini Banjir
- BNPB Ingatkan Banjir Bali Bisa Terulang
- DPR RI Desak Mendagri Tito Hentikan Efisiensi Dana Transfer ke Daerah
Advertisement
Advertisement
