Advertisement
Sri Mulyani Akui Kebijakan 2019 Populis
Menteri Kuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan keterangan kepada wartawan terkait realisasi APBN triwulan pertama 2018 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (16/4/2018). - Antara/Sigid Kurniawan
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Banyak pihak yang menganggap struktur dana APBN 2019 atau tahun politik karena akan menghadapi pemilu serta pilpres, terlampau populistik. Sebab, dananya lebih banyak dialokasikan untuk bantuan terhadap masyarakat.
Misalnya dana desa dan dana Program Keluarga Harapan (PKH), yang pada APBN 2019 uangnya mendapat penambahan. Menteri Keungan Sri Mulyani mengakui struktur alokasi belanja APBN tahun ini cenderung populistik. Baginya, hal itu bukan persoalan.
Advertisement
"Jadi populis juga sebenarnya enggak salah. Karena kan pada akhirnya para pemimpin dipilih untuk memenuhi harapan masyarakat," ujarnya dalam diskusi di Hotel Westin, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (28/2/2019).
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menuturkan, pemimpin yang terpilih juga pastinya akan memenuhi apa yang diinginkan oleh pendukungnya. Maka dari itu, para pemimpin itu menggunakan APBN untuk merealisasikan janji-janji kampanye.
BACA JUGA
Namun, Sri Mulyani mengakui kebijakan populistik yang dilakukan pemerintahan saat ini tidak akan membuat APBN jebol. Karena, kebijakan itu bisa dikolaborasikan dengan dana swasta.
"Yang kemudian menjadi tantangan adalah, bagaimana pemerintah bisa membuat program yang terkoneksi dengan kebutuhan masyarakat. Tapi di lain sisi, program-program itu dalam APBN bisa berkelanjuta," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Indonesia Gabung Dewan Perdamaian Gaza, Prabowo Teken Piagam
Haji Alim Terdakwa Korupsi Tol Meninggal di Usia 88 Tahun
Seleksi Petugas Haji 2026: Menhaj Tekankan Integritas dan Sanksi Tegas
IUP Tambang Emas Martabe Dicabut, ESDM Tegaskan Lewat Kajian
Advertisement
Geledah Pendopo Pati, KPK Angkut Koper dan Dokumen Sudewo
BPK Soroti Proyek Kereta Cepat, WIKA Berpotensi Rugi Rp2,27 Triliun
Uji Coba Zero ODOL Dimulai 27 Januari 2026, Kemenhub Andalkan Digital
Pantau Rekening Pejabat Pajak, Menkeu Perketat Bersih-Bersih DJP
KPK Geledah Rumah Kadis PUPR Madiun Terkait Kasus Gratifikasi Proyek
Advertisement
KemenPPPA Tegaskan Kasus Kekerasan Seksual Wajib lewat Pengadilan
Laporan Warga Berujung Pemeriksaan Kajari Sampang oleh Kejagung
Prabowonomics Dibawa Prabowo ke WEF Davos Seusai Absen 10 Tahun
Indonesia Bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza Bentukan Trump
Ribuan Jemaah Gagal Haji 2026, Kemenhaj Buka Opsi Pengganti
Advertisement
Trump Tegaskan AS Tak Akan Pakai Kekuatan Ambil Greenland
Berita Pilihan
- BMKG Wanti-wanti Hujan Lebat di Jateng hingga Akhir Januari 2026
- PLN Hadirkan Tambah Daya Listrik Instan untuk Hajatan dan Proyek
- KPK Duga Modus CSR Dipakai dalam Aliran Dana Wali Kota Madiun
- OTT Madiun Seret Kepala Daerah hingga Swasta, Ini Rinciannya
- Guru dan Murid di Jambi Adu Jotos, Kasus Berujung Laporan ke Polda
Advertisement
Tangkap Ikan Pakai Getah Awali Sedekah Laut di Pantai Wediombo
Advertisement
Diawali dari Langgur, Cerita Wisata Kepulauan Kei Dimulai
Advertisement
Berita Populer
- Potongan Jenazah Korban Ketiga Pesawat ATR IAT Ditemukan
- VinFast Kenalkan Motor Listrik Mirip Honda Vario dengan Baterai Swap
- Keselamatan Terancam, KBM SDN Kokap Direlokasi ke Eks SD Kanisius
- Alwi Farhan Melaju ke 16 Besar Usai Tekuk Wakil India
- Taylor Swift Sindir Justin Baldoni di Chat Pribadi dengan Blake Lively
- PKL Alun-Alun Wonosari di Taman Kuliner, Pedagang Lama Sambut Hangat
- Krisis Demografi China, Populasi Turun 3,39 Juta Sepanjang 2025
Advertisement
Advertisement
