Advertisement
Jokowi Klarifikasi Soal Isu Larangan Azan dan Pernikahan Sejenis
Presiden Joko Widodo di Banten. - Okezone
Advertisement
Harianjogja.com, SEMARANG - Presiden Jokowi menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar, Kota Banjar, Jawa Barat, Rabu (27/2/2019).
Pada kesempatan itu, ia mempertanyakan pertanyaan soal adanya isu pemerintahannya akan melarang suara azan. Jokowi merasa harus merespon isu yang beredar itu. Itu dihembuskan emak-emak di Karawang yang menyatakan Jokowi menang kawin sejenis sah.
Advertisement
"Kita harus berani respons. Misalnya pemerintah akan larang azan. Logikanya masuk atau ngga masuk? Nggak masuk tapi survei kami 9 juta lebih masyarakat percaya. Saya sudah bisik-bisik dengan Kyai Maruf Amin. Bagaimana mencegah ini? Pemerintah juga akan legalkan perkawinan sejenis. Apalagi ini, coba," kata Jokowi.
Dalam sambutannya, Jokowi mengingatkan kepada peserta Munas Alim Ulama dan Konbes NU untuk menangkal penyebaran berita hoaks dan fitnah jelang Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019.
"Saya titip ini direspons dengan baik oleh NU. Terutama kalau ada fitnah isu-isu yang dari pintu ke pintu. Sudah dari pintu ke pintu dari rumah ke rumah. Kalau yang disampaikan ajakan kebaikan silakan nggak apa-apa. Tapi kalau yang disampaikan adalah hal-hal yang meresahkan dan mengkhawatirkan masyarakat ini yang harus dicegah dan direspons," ujar Jokowi dalam sambutannya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan, jika berita-berita hoaks atau fitnah tidak ditangkal, dapat membahayakan keutuhan berbangsa dan bernegara. Pasalnya kata Jokowi, 9 juta lebih masyarakat mempercayai berita hoaks.
"Kalau hal-hal itu tidak direspons dan kita diam, masyarakat akan termakan. Sekali lagi survei 9 juta lebih masyarakat percaya sehingga kita harus bicara. Kalau yang percaya 20 - 30 kita diamkan nggak papa. Kalau sudah jutaan harus kita jelaskan. Ini kabar berbahaya bagi keutuhan berbangsa dan bernegara," tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
10 SD Tidak Dapat Murid Baru di Gunungkidul Tak Langsung Ditutup
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
