ETLE Hub Awasi Truk ODOL, Penegakan Hukum Dimulai 2027
Kemenhub memperkuat pengawasan truk melalui ETLE Hub jelang Nataru 2026/2027. Penegakan hukum zero ODOL dimulai 1 Januari 2027.
Ilustrasi terorisme/JIBI
Harianjogja.com, PEKANBARU--Seorang narapidana kasus terorisme bernama Rio Adi Putra menghirup udara segar. Pria asal Bima ini sudah menjalani masa hukuman selama empat tahun penjara.
Rio keluar dari Lembaga Permasyaratan Kelas IIA Pekanbaru, pada Selasa 12 Februari 2019 pukul 10.00 WIB. Namun proses pembebesan kasus radikalisme mendapat pengawalan ketat dari aparat. Kepala Kepala Lapas Kelas II A Pekanbaru, Yulius Sahruza mengatakan setelah melakukan proses admistrasi, pihaknya langsung menyerahkan Rio ke pihak berwenang.
"Prosedurnya, saat akan dilakukan pembebasan kita harus berkordinasi dengan pihak Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Hari ini perwakilan memjemputnya. Rio ini bebas murni," kata Yulius kepada wartawan, Rabu (13/2/2019).
Selain dari BNPT, sejumlah aparat lain juga ikut mengawal pembebasan Rio yang sudah ditahan sejak tahun 2015. "Dari pihak Polda Riau dan TNI juga datang menjemput Rio," imbuhnya.
Usai keluar dari Lapas Kelas IIA yang berada di Jalan Kapling, Pekanbaru, Rio dibawa pakai menggunakan mobil menuju Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru. Selanjutnya Rio diterbangkan menuju Jakarta.
Yulius menegaskan, bahwa Julius memang harus dikawal dan mendapatkan pemahaman lebih lanjut agar tidak terlibat lagi radikalisme. Sekeluarnya dari Lapas Rio diharapkan bisa berbaur dengan warga dan tidak menyebarkan pemahaman agama yang menyesatkan.
"Rio sudah menjalani masa penahananya. Dia tidak terlibat kasus radikalisme di Pekanbaru, tapi di tempat lain. Sebelum di Pekanbaru, Rio pernah ditahan di Brimob Kelapa 2. Usai sampai Jakarta dia akan dibawa ke Bima," ujarnya.
Dengan bebasnya Rio, Yulius menegaskan bahwa Lapas Pekanbaru tidak ada melakukan warga binaan kasus radikalisme. "Sudah tidak ada lagi terpidana terorisme lagi. Rio yang terakhir," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Okezone.com
Kemenhub memperkuat pengawasan truk melalui ETLE Hub jelang Nataru 2026/2027. Penegakan hukum zero ODOL dimulai 1 Januari 2027.
Sebanyak 27 provinsi telah menetapkan UMP 2027. DIY naik 12,72% menjadi Rp2,725 juta, sementara 11 provinsi belum mengumumkan besaran upah
IGTKI memperjuangkan wajib belajar 13 tahun mulai TK, termasuk batas usia 4-6 tahun, pengaturan rombel, dan kepastian status guru.
Laporan GASA 2026 mencatat 83% warga Indonesia berinteraksi dengan scam. Sebanyak 30% di antaranya kehilangan uang.
BPBD Kota Jogja memperbarui data keluarga rawan banjir di bantaran Sungai Code, Winongo, dan Gajahwong untuk memperkuat evakuasi.
KKP menggandeng swasta merestorasi 13.500 hektare mangrove dan lamun di Jawa, Lombok Timur, dan Sumatera untuk mengembangkan karbon biru.