China Bersiap Pimpin BRICS 2027, Xi Jinping Ajukan 4 Usulan
China siap mengambil alih keketuaan BRICS pada 2027. Xi Jinping mengajukan empat usulan untuk memperkuat kerja sama Selatan Global.
Pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) dan Ma\'ruf Amin mengikuti debat pertama Pilpres 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019)./ANTARA-Sigid Kurniawan
Harianjogja.com, JAKARTA—Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mempertanyakan soal janji Presiden Joko Widodo atau Jokowi kepada petani tebu untuk menaikan harga gula. Pasalnya, apabila janji Jokowi itu baru diungkapkan sekarang, kemungkinan besar Jokowi telah menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye.
Ferdinand mempertanyakan terkait dengan posisi Jokowi saat menyampaikan janjinya di depan ratusan petani tebu dari berbagai daerah di Istana Negara, Jakarta, Rabu (6/2/2019). Apabila posisi Jokowi saat itu sedang bekerja sebagai kepala negara, harusnya para petani tebu itu menuntut Jokowi menaikkannya saat ini juga.
"Janji menaikkan harga ini apakah sebagai seorang presiden atau janji seorang calon presiden? Jika janji sebagai presiden, petani tebu harus MENUNTUT SEKARANG DINAIKKAN bukan tahun depan," kata Ferdinand dalam akun Twitter pribadinya @ferdinand_haean pada Kamis (7/2/2019).
Soal janji yang disampaikan Jokowi saat bertemu petani tebu di Istana, Ferdinand menduga Jokowi terindikasi menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politiknya.
"Jika sebagai Capres, maka @jokowi telah MENGGUNAKAN ISTANA UNTUK KAMPANYE. @bawaslu_RI," imbuhnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi berjanji akan menaikkan Harga Pokok Petani (HPP) gula dari angka Rp Rp 9.700 per kilogram menjadi Rp 10.500. Hal itu diungkapkan Jokowi usai mendengar curhatan para petani tebu yang mengeluhkan kesulitan menjual hasil panennya gara-gara ulah pemerintah mengimpor gula.
"Harga minta naik ke Rp 10.500, tolong diberi waktu seminggu saya akan undang Pak Mitro [Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia Soemitro Samadikoen] dan mungkin dari DPD nanti saya undang dari APTRI bicara soal ini. Jangan saya baru tahu terus minta diputuskan. Intinya, semangatnya kita naikkan. Berapanya belum diputuskan," kata Jokowi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
China siap mengambil alih keketuaan BRICS pada 2027. Xi Jinping mengajukan empat usulan untuk memperkuat kerja sama Selatan Global.
Debit Sungai Tinalah Kulonprogo surut saat kemarau. Kondisi ini membuat wisata keceh diminati, tetapi wisatawan diminta tetap waspada.
Kejagung mengungkap Ferry Boboho mengembalikan Rp5 miliar pada Agustus 2026. Uang itu bagian dari Rp40 miliar Tan Kian.
DKP DIY menggelar Gita Laut 2026 di Pantai Congot untuk menjaga sumber daya pesisir dan melibatkan generasi muda dalam sektor kelautan.
Warga Wirobrajan didorong mengolah sampah plastik menjadi kerajinan bernilai ekonomi. Bank Sampah Wira Peni kini memiliki 90 anggota.
Tiga ASN Jayawijaya tewas ditembak KKB. Jusuf Kalla mendorong operasi aparat diiringi pendekatan persuasif dan damai.