Advertisement
Komisi I Desak Penundaan Pemeriksaan Biometrik Bagi Jemaah Calon Haji dan Umroh

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Komisi I DPR RI mendorong Pemerintah Indonesia untuk segera mendesak Pemerintah Rab Saudi guna melakukan penundaan kebijakan pemeriksaan biometrik bagi jemaah calon haji dan umroh. Selain sangat memberatkan jemaah, kebijakan itu dikhawatirkan terjadi kebocoran keamanan data.
Terkait persoalan ini Komisi I DPR RI telah melakukan rapat dengar pendapat bersama Kementerian Agama, Kementerian Luar Negeri, Ditjen Imigrasi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Senin (21/1/2019).
Advertisement
Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menyatakan, pihaknya menghargai niat baik Pemerintah Rab Saudi, karena melalui biometrik agar terjadi digitalisasi data sekaligus mempermudah jemaah calon haji dan umroh. Namun faktanya saat ini belum sepenuhnya semua siap, karena itu pihaknya meminta kepada pemerintah Indonesia untuk mendesak Arab Saudi menunda kebijakan tersebut.
"Karena kondisi yang belum siap dan memadai, kami mendorong pemerintah RI agar meminta dan mendesak Kedubes Saudi Arabia untuk menunda pelaksanaannya sampai semuanya siap," kataya dalam rilis yang diterima Harian Jogja, Senin (21/1/2019). Kebijakan ini mengharuskan calon jemaah haji dan umroh melakukan perekaman di Kantor VFS Tasheel yang jumlahnya hanta 34 titik di seluruh Indonesia. Kenyataan ini sangat memberatkan jemaah.
Sekretaris Fraksi PKS ini menambahkan belum sepenuhnya infrastruktur siap dan begitu sistem yang ada dari pihak kedutaan Arab Saudi. Faktnya semakin mempersulit calon pemohon visa karena harus datang sendiri ke tempat pengambilan data yang lokasinya jauh dan jumlahnya masih sedikit.
Di sisi lain, Sukamta juga menyorot terkait jaminan keamanan data. Pemerintah Indonesia harus meminta jaminan keamanan data kepada Pemerintah Arab Saudi melalui perjanjian yang mengikat dengan pihak ketiga selaku pengeloa data. Ia menegaskan, perjanjian itu sangat penting dengan mengacu pada kasus facebook belum lama ini, menurutnya jangan sampai kebocoran data jemaah calon haji dan umroh tersebut terjadi seperti halnya kebocoran pengguna facebook.
"Termasuk kesiapan sangat penting, yang kami soroti adalah kepastian jaminan keamanan dan perlindungan data pribadi jemaah yang harus melewati pemeriksaan biometrik ini. Kita harus bisa memastikan agarĀ Kedubes Arab Saudi memiliki perjanjian mengikat dengan pihak ketiga yang mengelola data. Mengingat kasus kebocoran data pengguna facebook adalah tindakan pihak ketiga. Ini demi mempermudah dan melindungi hak calon jemaah, khususnya terkait perlindungan data pribadi," ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Top Ten News Harianjogja.com, Jumat 11 Juli 2025: Dari Polda Jateng Grebek Pabrik Pupuk Palsu sampai Penemuan Mayat Pegawai Kemendagri
Advertisement
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Sertipikat Elektronik Diterapkan Bertahap, Sertipikat Tanah Lama Tetap Berlaku
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
Advertisement
Advertisement