Advertisement
Duh, Ketua MPR Belum Laporkan Harta Kekayaan
Zulkifli Hasan. - Antara/ Dhemas Reviyanto
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan diketahui belum menyetorkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan ada satu pimpinan MPR tersebut yakni Zulkifli Hasan (Zulhas) belum menyetorkan LHKPN. Sebenarnya, ada satu lagi yang wajib lapor yakni, Wakil Ketua MPR, EE Mangindaan. Namun dia telah melaporkan harta kekayaannya pada 2018.
Advertisement
"Ada dua, di MPR itu ada Pak Zulkifli Hasan dan EE Mangindaan. Hanya pimpinan tertinggi saja (yang belum lapor)," kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur LHKPN KPK, Kunto Ariawan saat menggelar konpers di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (14/1/2019).
Berdasarkan data kepatuhan LHKPN para pejabat negara di tingkat legislatif pada 2018, dari unsur MPR ada dua pejabat negara yang wajib lapor. namun, baru satu orang yang melaporkan harta kekayaannya.
Sedangkan di DPR, terdapat 536 pejabat yang wajib lapor dan baru 21,42% yang menyerahkan LHKPN ke KPK pada 2018. Di tingkat DPD ada 57,5% dari 80 wajib lapor yang patuh menyetorkan LHKPN dan di DPRD baru 28,77% dari 15.229 yang lapor harta kekayaan.
Menurut Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, ada penurunan kepatuhan anggota DPR dibanding tahun sebelumnya. Kata Pahala, pada tahun 2017, 98 persen anggota DPR patuh melaporkan harta kekayaan.
"DPR agak mengejutkan kita, karena dulunya baik, udah 98% kalau enggak salah dulu, dan kita bongkar di LHKPN elektronik di DPR baru 21% saat ini. Ini dugaan kita, apa udah mau selesai, atau mereka nunggu pas nyaleg lewat KPU," kata Pahala.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Okezone.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
Ruas JJLS Baron Ambles, Pengguna Jalan Diminta Berhati-Hati
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
