Kuota LPG 3 Kg Turun Jadi 8 Juta Ton, Ini Energi Penggantinya
Kuota LPG 3 kg 2027 dipangkas menjadi 8 juta ton. Pemerintah menyiapkan CNG, jargas, dan kompor listrik sebagai energi alternatif.
Bupati Bekasi Neneng Hasanah./JIBI
Harianjogja.com, BANDUNG- Uang suap proyek Meikarta disebut mengalir ke anggota dewan di Bekasi, Jawa Barat.
Dalam persidangan kasus suap perizinan proyek Meikarta, eks Bupati Bekasi, Jawa Barat Neneng Hasanah Yasin mengungkap adanya pemberian uang untuk anggota DPRD Bekasi.
Pemberian uang tersebut untuk revisi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Adapun uang yang diberikan yakni pemberian sejumlah fasilitas bagi anggota dewan.
"Saya juga dilapori oleh Neneng Rahmi [Dinas PUPR Pemkab Bekasi] jika dia sudah fasilitasi Anggota DPRD Bekasi untuk jalan-jalan ke Thailand. Biayanya dari Meikarta," kata Neneng saat memberikan kesaksian di Pengadilan Negeri Bandung, Senin (14/1/2019).
Hanya saja, Nenang tidak mengetahui rincian jumlah uang yang digelontorkan untuk para wakil rakyat di Bekasi tersebut.
Selain Neneng, ada empat orang lainnya yang akan memberikan kesaksian di persidangan. Mereka adalah E Yusuf Taufik sebagai Kabiro Tata Ruang Pemda Bekasi, Bartholomeus Toto, Edi Dwi Soesanto dan Satriadi dari PT Mahkota Citra Sentosa, perusahaan pengembang Meikarta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Okezone.com
Kuota LPG 3 kg 2027 dipangkas menjadi 8 juta ton. Pemerintah menyiapkan CNG, jargas, dan kompor listrik sebagai energi alternatif.
OJK mencatat Rp811,1 miliar dana korban scam berhasil diblokir. Sebanyak Rp207,16 miliar telah dikembalikan kepada korban.
Pembangunan gedung baru DPRD DIY di Jalan Kenari, Jogja, mencapai 91,407 persen dan ditargetkan rampung 6 Desember 2026.
Presiden Prabowo berkomitmen membangun ekosistem sepak bola hingga daerah dan menggandeng klub profesional bersama FIFA.
DPRD DIY meminta pemerintah dan DPR RI menyinkronkan aturan ojol dalam RUU Ketenagakerjaan dan revisi UU LLAJ.
Pendapatan parkir Sleman baru Rp3,17 miliar hingga September 2026. DPRD menilai masih banyak potensi PAD yang bisa dioptimalkan.