Advertisement
Dengan Sistem Zonasi, Mendikbud Sebut Kecil Kemungkinan Jual Beli Kursi

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, mengatakan, kecil kemungkinan jual beli kursi masuk sekolah dengan adanya sistem zonasi.
"Dengan zonasi kecil kemungkinan jual beli kursi. Mungkin masih ada, tapi bisa kami minimalisir," ujarnya, di Jakarta, Rabu (9/1/2019).
Advertisement
Mulai 2019, kata Mendikbud, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tidak lagi menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) untuk keluarga tidak mampu. Melainkan hanya dengan menunjukkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk siswa yang melanjutkan sekolah ke tingkat lanjutan, dan kartu Program Keluarga Harapan (PKH) untuk siswa yang baru masuk sekolah atau yang belum mempunyai KIP.
Dia menjelaskan dengan zonasi kecil kemungkinan jual beli kursi karena yang diutamakan adalah siswa yang tinggal dekat dengan sekolah.
"Keluarga miskin tidak lagi pakai SKTM, tapi dengan data dari yang mendapatkan jaminan keluarga kurang mampu, baik dalam bentuk PKH maupun yang lain," kata Mendikbud.
Sekolah pun, menurut dia, harus memiliki data siswa maupun calon siswa yang termasuk kategori tidak mampu.
Mendikbud menjelaskan pihaknya sudah menandatangani Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) mengenai PPDB tanpa SKTM untuk siswa tidak mampu.
Mendikbud menjelaskan pihaknya tidak lagi menggunakan SKTM, karena banyak kasus yang melakukan penyalahgunaan SKTM untuk PPDB. Peniadaan SKTM tersebut juga upaya pemerintah untuk memastikan keberlanjutan sekolah penerima KIP.
Sebelumnya pengamat pendidikan Indra Charismiadji mengatakan SKTM memang tidak diperlukan lagi dalam PPDB.
"Sebetulnya jika data dari dinas kependudukan dan catatan sipil akurat, memang tidak diperlukan lagi SKTM karena pemerintah daerah mengetahui persis penduduk mana yang miskin dan mana yang tidak," katanya. Dalam penerapan peraturan ini, kata Indra, yang ditantang adalah data yang akurat. Dalam hal ini, yang paling gampang adalah penerima KIP tidak boleh ditolak di sekolah negeri.
Selama ini permasalahan SKTM yang terjadi adalah banyaknya pemalsuan SKTM, menurut Indra, jika hal itu terjadi berarti ada permainan pemerintah karena data yang dipunyai tidak akurat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Top Ten News Harianjogja.com, Jumat 11 Juli 2025: Dari Polda Jateng Grebek Pabrik Pupuk Palsu sampai Penemuan Mayat Pegawai Kemendagri
Advertisement
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Sertipikat Elektronik Diterapkan Bertahap, Sertipikat Tanah Lama Tetap Berlaku
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
Advertisement
Advertisement