Advertisement
PKS Desak Pemerintah Pastikan Sistem Peringatan Dini Tsunami Benar-Benar Berfungsi
Early Warning System - Ist/OPI
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menginginkan Pemerintah Pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), serta BPPT memastikan sistem peringatan dini tsunami berfungsi.
"Salah satu masalah bencana yang terjadi kemarin [tragedi tsunami di kawasan Selat Sunda] adalah tidak berfungsinya alat sistem peringatan dini," kata Jazuli Juwaini dalam rilis yang diterima di Jakarta, Rabu.
Advertisement
Menurut dia, kepastian sistem peringatan dini tsunami agar dapat berfungsi dengan baik seperti di Selat Sunda adalah karena aktivitas Gunung Anak Krakatau yang terus aktif dan cuaca yang dinamis.
Sehingga, lanjutnya, kepastian itu juga harus benar-benar diwujudkan dengan benar, baik dalam rangka operasional alat tersebut hingga memastikan adanya anggaran yang memadai untuk itu.
Ia juga mengemukakan bahwa kewaspadaan merupakan hal yang esensial antara lain agar berbagai kalangan masyarakat juga dapat siaga dan berpotensi meminimalkan korban jiwa.
Sementara itu, pengamat sektor kelautan dan perikanan, Abdul Halim menginginkan pemerintah dapat benar-benar mengawasi agar alat deteksi dini tsunami tidak mengalami kerusakan ke depannya.
"Terkait kerusakan alat, banyak faktornya, di antaranya disebabkan oleh dinamika alam," kata Abdul Halim.
Menurut dia, pengawasan dapat dilakukan sejak awal, yaitu kepada tahap penganggaran pembelian alat spesifikasi yang diperlukan.
Abdul Halim yang menjabat Direktur Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan itu juga mencontohkan, pengawasan tersebut jangan sampai misalnya terjadi "mark up" yang ujung-ujungnya juga berpotensi terkait dengan tindak pidana seperti korupsi.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memberi arahan kepada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk melengkapi dirinya dengan alat pendeteksi dini gelombang tsunami.
"Ke depan saya perintahkan BMKG untuk membeli alat-alat deteksi 'early warning system' yang bisa memberikan peringatan-peringatan dini kepada kita semua, kepada masyarakat," kata Presiden dalam jumpa pers saat meninjau fasilitas pariwisata di Hotel Mutiara Carita, Pandeglang, Banten, Senin (24/12/2018).
Presiden Jokowi juga meminta tim evakuasi dan bantuan untuk segera memantau daerah-daerah yang berpotensi terkena dampak tsunami.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Batas Lapor SPT 30 April, Telat Kena Denda Rp100.000
- Terjebak di Lantai 23, Ini Pesan di Baju Selamatkan Penghuni Kebakaran
- KUR Perumahan Tembus Rp14 Triliun, Pemerintah Genjot Kota Satelit
- Kasus Penganiayaan Balita di Daycare Aceh, Pemkot: Hanya 6 TPA Berizin
- Usulan Kurikulum Keselamatan Transportasi Muncul Usai Tragedi Bekasi
Advertisement
Massa Aksi Dipukul, LBH Jogja Siapkan Laporan Dugaan Kekerasan May Day
Advertisement
Thailand Bakal Hapus Bebas Visa, Turis Wajib Verifikasi Saldo Keuangan
Advertisement
Berita Populer
- IKA FK Unsri Kawal Kasus Dokter Internship Meninggal, Ini Alasannya
- Aksi May Day di Jogja Dibatasi, Massa Tak Bisa ke Titik Nol
- DPR Usul SPT Pribadi Diperpanjang hingga Mei 2026
- May Day Sleman Meriah, Ada Cukur Gratis untuk Pekerja
- Kericuhan May Day Bandung, Sejumlah Pelaku Diamankan
- Kebijakan Baru Prabowo di Hari Buruh, Dari Desa hingga Driver Online
- Perlintasan KA Tanpa Palang di Kulonprogo Disorot, Ini Masalahnya
Advertisement
Advertisement







