Advertisement
MUI Sesalkan Sikap Tiongkok yang Tertutup Soal Penindasan Muslim Uighur
Logo MUI. - Wikipedia
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA-Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyesalkan ketertutupan pemerintah Tiongkok terhadap persoalan dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap etnis minoritas Uighur yang banyak tinggal di Provinsi Xinjiang.
"MUI menyesalkan adanya informasi tentang tindakan sewenang-wenang pihak pemerintah Tiongkok terhadap Muslim Uighur," kata Ketua MUI Pusat Abdullah Jaidi di Jakarta, Jumat (21/12/2018).
Advertisement
Dia menambahkan hingga kini Tiongkok tidak memberikan klarifikasi soal dugaan tindakan represif terhadap Uighur. Tiongkok menuding etnis Uighur melakukan tindakan separatis.
Laporan menyebutkan Tiongkok melakukan tindakan represif terhadap etnis Uighur karena dianggap melakukan aksi separatis. Tetapi, Abdullah menyayangkan Tiongkok yang tidak memberi keterangan jelas soal kebijakannya bagi Uighur.
"Uighur ini infonya melawan pemerintah, yang disayangkan Tiongkok tidak klarifikasi secara jelas kepada Kementerian Luar Negeri Indonesia. Tidak ada kejelasan itu maka berbagai pihak menyampaikan kondisi riil yang memicu kepedulian Muslim di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia," jelas dia.
Menurut dia, dari sejumlah laporan lembaga internasional kebebasan beragama Uighur juga dibatasi Tiongkok. Tindakan tersebut bertentangan dengan HAM.
Dia mengatakan "International Convenant on Social and Political Rights" menegaskan kebebasan beragama adalah hak dasar bagi segenap manusia.
"Muslim Uighur yang merupakan mayoritas penduduk di provinsi Xinjiang memiliki kebebasan yang mesti dijamin negara untuk menjalankan ajaran agamanya," terang dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Korupsi Pencairan Kredit BPR Kudus, KPK Sita Rp12,8 Milia dan Tanah
Oknum Kemenang Minta Uang Secara Berjenjang di Kasus Korupsi Kuota Haji
Ledakan di Gaza Selatan, 4 Tentara Israel Dilaporkan Tewas
Algoth: Rangkap Jabatan Tak Perlu Dipersoalkan
Advertisement
Gunakan BLT untuk Judol, 49 Rekening KPM di Tulungagung Dibekukan
Dosen FH Unissula Diskorsing Karena Diduga Jadi Pelaku Kekerasan
Perpres No.79 Tahun 2025, Tidak Hanya Soal Kenaikan Gaji
Viral Kepsek Roni Dicopot, Wali Kota Prabumulih Terancam Sanksi
Presiden Prabowo Pimpin Ratas di Hambalang, Ini yang Dibahas
Advertisement
Pejabat BPJPH Diduga Lakukan KDRT, Begini Respons Komnas Perempuan
Korban Hilang Banjir Bali Terus Dipantau Tim SAR
KPK Tahan 5 Tersangka Kasus Kredit Usaha BPR Bank Jepara Artha
DPR Soroti Asesmen Awal Program Sekolah Rakyat Kemensos
Dewan Pers: Wartawan Aman dari Jeratan UU ITE jika Patuh Kode Etik
Advertisement
Revisi Devisit APBN 2026 Disepakati Rp689,1 Triliun
Berita Pilihan
- Modus Korupsi di BPR Bank Jepara Artha, Bermula dari Kredit Macet
- Ledakan di Gaza Selatan, 4 Tentara Israel Dilaporkan Tewas
- Dosen FH Unissula Diskorsing Karena Diduga Jadi Pelaku Kekerasan
- Perpres No.79 Tahun 2025, Tidak Hanya Soal Kenaikan Gaji
- Viral Kepsek Roni Dicopot, Wali Kota Prabumulih Terancam Sanksi
Advertisement
Kemantren Pakualaman Berhasil Turunkan Volume Sampah Berkat Mas Jos
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Serangan Israel, Warga Palestina yang Tewas Tembus 65.000 Jiwa
- Ribuan Orang Unjuk Rasa di London Tolak Kunjungan Donald Trump
- BMKG Deteksi 2 Bibit Siklon Tropis, Waspada Cuaca Ekstrem
- 20 Ribu Koperasi Merah Putih Akan Peroleh Modal, Rp3 Miliar
- DPR RI Klaim Kelangaan BBM Shell BP Hanya di Jabodetabek
- DPR RI Setujui Revisi RAPBN 2026, Belanja Negara Rp3.842,7 Trilun
- PDIP Hormati Keputusan Prabowo Ganti Kepala LKPP
Advertisement
Advertisement
