Advertisement
Dosen Paksa Mahasiswa Ikut Aksi Reuni 212, Universitas Siapkan Sanksi
Aksi 212. - Okezone
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Universitas Ibn Khaldun Bogor tengah menyelidiki seorang dosen berinisial D yang memaksa mahasiswanya ikut Aksi Reuni 212 sebagai pengganti nilai Ujian Tengah Semester (UTS).
Rektor Universitas Ibn Khaldun, E. Bahruddin menjelaskan secara institusi pihaknya tidak pernah menginstruksikan kepada dosen agar mahasiswanya diajak Aksi Reuni 212.
Advertisement
Menurut Bahruddin, jika ada oknum dosen yang memerintahkan semua mahasiswanya ikut serta di Aksi Reuni 212 sebagai pengganti nilai UTS, maka hal tersebut melanggar aturan akademik dan bisa diberikan sanksi tegas.
"Kalaupun memang dosen itu menginstruksikan mahasiswanya agar ikut aksi sebagai pengganti nilai UTS, maka itu pelanggaran akademik dan kami akan berikan sanksi," tuturnya kepada Bisnis, Rabu (28/11/2018).
Bahruddin menjelaskan bahwa Universitas Ibn Khladun Bogor akan menggelar UTS mulai 5 sampai 17 Desember 2018 dan nilai UTS sudah harus masuk 1 minggu setelah UTS digelar di Universitas Ibn Khaldun Bogor.
Menurutnya, jika ada dosen yang menjanjikan akan memberikan nilai setelah mahasiswa ikut dalam Aksi Reuni 212, hal tersebut dinilai tidak benar atau palsu.
"Kalau kaitannya itu dengan UTS, UTS itu jadwalnya sudah terjadwal 5 sampai 17 Desember dan nilai sudah harus masuk seminggu setelah UTS. Jadi tidak mungkin, aksinya saja tanggal 2 Desember," katanya.
Bahruddin juga memastikan akan memanggil dan menegur dosen yang bersangkutan untuk diklarifikasi. Menurutnya, jika dosen tersebut terbukti bersalah dan menggabungkan kepentingan akademik dengan kepentingan pribadi, maka sanksi paling berat adalah pemutusan hubungan kerja dengan Universitas Ibn Khaldun.
"Dosen itu kan sebagai pegawai, sanksinya diberi peringatan, SP1 dan SP2 dan SP3. Setelah itu akan kita putus hubungan kerjanya. Itu sanksi tegasnya," ujarnya.
Sementara itu, dosen D tidak memberikan respons ketika coba dikonfirmasi melalui sambungan telepon dan pesan singkat (SMS).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Advertisement
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
Ruas JJLS Baron Ambles, Pengguna Jalan Diminta Berhati-Hati
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
