AS Cabut Visa Dubes Brasil, Sengketa Diplomatik dengan Braslia Memana
AS mencabut visa Dubes Brasil setelah Brasília menunda persetujuan calon dubes AS dan menolak visa dua pejabat senior Washington.
ilustrasi./Bisnis Indonesia
Harianjogja.com, JAKARTA- Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin sering menemukan buku nikah palsu. Ini menjadi dasar alasanpihaknya mencetuskan kartu nikah.
Maka itu, dilakukan pendataan dengan cara dibuatkan kartu nikah yang bisa dikontrol dengan mudah. Di mana diperlukan sistem informasi manajemen aplikasi yang terintegrasi dengan data data kependudukan dan Catatan Sipil di bawah Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Ini upaya mengintegrasikan data karena ada sistem aplikasi. Maka memerlukan kartu nikah, jadi jangan di balik- balik," kata Lukman di salah satu hotel di Jalan Margonda, Jumat (23/11/2018).
Lukman menegaskan, kartu nikah ini merupakan upaya Kementrian Agama membangun sistem aplikasi yang lebih terintergrasi dengan baik. Dan bukan sama sekali mengantikan buku nikah yang sudah ada.
Menurut politisi PPP ini rencana kartu nikah akan masuk dalam anggaran APBN 2019.
"Nggak ada urusannya dengan menghabiskan anggaran akhir tahun. Enggak ada hubungannya dengan ini proyek yang mengada-ada, apalagi dikaitkan dengan pil operasi kaki kanan tidak sama sekali, tidak ada urusannya dengan itu," ujar dia.
"Ya tentu kan belum dibahas kan ini kan baru, dan juga belum disahkan anggaran 2019," sambung Lukman.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
AS mencabut visa Dubes Brasil setelah Brasília menunda persetujuan calon dubes AS dan menolak visa dua pejabat senior Washington.
SIM Keliling dan Samsat Keliling malam di SSA Bantul Agustus 2026 melayani perpanjangan SIM serta pembayaran PKB tahunan. Cek jadwal dan syaratnya.
Jadwal SIM Keliling Sleman Agustus 2026 lengkap di MPP, Sleman City Hall, SIMMADE, syarat perpanjangan SIM A dan SIM C, serta layanan Satpas.
Jadwal SIM Keliling Jogja Agustus 2026 lengkap dengan lokasi, syarat, biaya perpanjangan SIM, dan layanan Drive Thru MPP Kota Jogja.
Cakupan UHC Bantul turun tipis menjadi 98,67 persen pada Juli 2026. Dinkes memastikan angka tersebut masih di atas target minimal 98 persen dengan dukungan angg
Belanja pegawai Pemkot Jogja masih 35,7 persen dari APBD 2026. BPKAD menekan anggaran melalui pembatasan rekrutmen ASN dan memanfaatkan tingginya angka pensiun