Advertisement
4 Kepala Daerah Pendukung Jokowi Kena OTT, TKN: Artinya Tidak Ada Intervensi
Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). - Antarafoto
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Beberapa waktu terakhir, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan (OTT) sejumlah kepala daerah.
Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin menekankan operasi tangkap tangan yang dilakukan terhadap sejumlah kepala daerah pendukung Jokowi membuktikan bahwa pemerintah tidak melakukan intervensi hukum.
"Ini memperlihatkan bahwa hukum berjalan dengan baik. Artinya tidak ada intervensi pemerintah untuk masalah hukum," ujar juru bicara TKN Arya Sinulingga di Jakarta, Kamis (22/11/2018).
Advertisement
Dalam beberapa waktu terakhir, setidaknya ada empat kepala daerah pendukung Jokowi yang terkena OTT KPK antara lain Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolando Berutu (Demokrat), Wali Kota Pasuruan Setiyono (Golkar), Bupati Malang Rendra Kresna (Nasdem), dan Bupati Bekasi Neneng Hasanah (Golkar).
Arya mengatakan kasus OTT itu bersifat individual, tidak ada kaitan dengan TKN atau pemerintah. Dia menegaskan OTT yang dilakukan KPK menunjukkan bahwa siapapun pihak yang terlibat masalah hukum tetap akan diproses secara hukum.
BACA JUGA
"Walau dia dukung Jokowi atau tidak, tetap diproses hukum. Tidak ada kaitan," ujarnya.
Arya menekankan seringkali terjadi ketika ada pihak lain yang ditangkap dan diproses hukum, kemudian dikait-kaitkan dengan politik dan pemerintah.
Penangkapan yang dilakukan KPK menurut dia membuktikan komitmen pemerintahan Jokowi dalam penegakan hukum.
"OTT ini membuktikan, bahwa kepala daerah yang mendukung Jokowi kalau terjerat kasus hukum ya ditangkap, dan kita semua menghargai proses hukum yang berjalan itu," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
97 Warga Gaza Tewas Akibat Serangan Israel Saat Gencatan Senjata
Uni Eropa Belum Sepakat Beri Pinjaman ke Ukraina
Prabowo: Fasilitas Olah Sampah Jadi Listrik Dibangun di 34 Kota
Trump Minta Rusia dan Ukraina Kembali Bernegoisasi, Hentikan Perang
Advertisement
Viral Pegawai Pajak Diduga Lakukan Premanisme, Ini Respons Dirjen
Polisi Periksa 19 Saksi Terkait Kematian Mahasiswa Unud
Pecatan TNI AL Terlibat Penyekapan di Tangerang
Unud: Tak Ada Tekanan Akademik Dialami Mahasiswa TAS
Begini Kronologi Mobil Petugas Bandara Hong Kong Tertabrak Pesawat
Advertisement
Prabowo Minta Alokasikan Duit Pengembalian Korupsi CPO untuk LPDP
Prabowo Akan Tambah Jumlah Bantuan Smart TV untuk Sekolah
Kemlu: 10 Ribu Kasus Scam Libatkan Pelaku WNI
Kejar Target 19 Juta Lapangan Kerja, Pemerintah Kuatkan Investasi
DJP Targetkan 14,5 Juta SPT, WP Diminta Aktivasi Coretax
Advertisement
Polisi Klaim Tak Temukan Dugaan Perundungan di Kematian Mahasiswa Unud
Berita Pilihan
- Isi Pidato Lengkap Prabowo di Sidang Satu Tahun Prabowo-Gibran
- Kemendagri Temukan Perbedaan Data Simpanan Pemda dan BI Rp18 Triliun
- Kejagung Serahkan Uang Rp13,2 Triliun Hasil Sitaan Kasus CPO ke Negara
- Kapal Tanker Federal II Terbakar, 13 Orang Meninggal Dunia
- Unjuk Rasa Pemuda Maroko, Tuntut Pembebasan Demonstran Gerakan GenZ
Advertisement
PAD Wisata Gunungkidul 2025 Diprediksi Turun, Ini Penyebabnya
Advertisement
Desa Wisata Adat Osing Kemiren Banyuwangi Masuk Jaringan Terbaik Dunia
Advertisement
Berita Populer
- DPRD DIY Pastikan Raperda Layak Anak Tidak Tumpang Tindih
- Heboh Misbakhun Tegur Purbaya, Begini Respons Golkar
- Kulonprogo Bangun Koperasi Merah Putih di 4 Lokasi
- Duta GenRe Sleman 2025 Diharapkan Lahirkan Sosok Muda Berprestasi
- Unjuk Rasa Pemuda Maroko, Tuntut Pembebasan Demonstran Gerakan GenZ
- Port Charger HP Kemasukan Air? Ini Langkah Aman Mengatasinya
- Tim Voli Putri Indonesia Menang WO atas Kazakhstan
Advertisement
Advertisement
