Advertisement
Politikus PKS Sebut BIN Bikin Gaduh karena Ungkap 41 Masjid Terpapar Radikalisme
Hidayat Nur Wahid-JIBI - Samdysara Saragih
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA— Politikus PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) menyalahkan Badan Intelijen Negara (BIN) karena memaparkan temuan 41 masjid terpaapr radikalisme ke publik.
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) menilai temuan Badan Intelijen Negara (BIN) soal 41 masjid yang terindikasi terpapar radikalisme seharusnya tidak menjadi konsumsi publik, tapi diinformasikan ke presiden.
Advertisement
Menurutnya, BIN telah membuat gaduh di tengah politik yang sedang memanas dengan mengumumkan adanya 41 dari 100 masjid yang terpapar radikalisme. Mesjid tersebut berada di lingkungan kementerian, lembaga, serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terindikasi terpapar radikalisme.
"Jadi jangan BIN nambah kekeruhan," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Rabu (21/11/2018).
Hidayat menyarankan selain tidak harus diumbar ke publik, masalah radikalisme tersebut dibuktikan saja dan hadirkan bukti serius dan ajak bicara pihak-pihak yang punya kewenangan masalah tersebut.
"BIN itu tidak umbar informasi yang tidak jelas, tapi untuk selesaikan dengan hal yang bisa diselesaikan," kata Hidayat.
BIN sebelumnya membagi kelompok radikal atas tuga klasifikasi, yakni level rendah, sedang, dan tinggi.
"Yaitu, 11 masjid kementerian, 11 lembaga, dan 21 masjid BUMN," ujar Staf Khusus Kepala BIN, Arief Tugiman, dalam diskusi Peran Ormas Islam dalam NKRI di Kantor Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI), Sabtu 17 November lalu.
Selain itu, Arief menjelaskan secara keseluruhan dari hasil pendataan BIN, ada sekitar 500 masjid di seluruh Indonesia yang terindikasi terpapar paham radikal.
"Dai-dai kita mohon bisa diberdayakan, untuk bisa memberikan dakwah yang menyejukkan, sekaligus mengkonter paham-paham radikal yang sekarang beredar," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
Jalan Trisik Penghubung Jembatan Pandansimo di Kulonprogo Rusak Berat Akibat Truk Tambang
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
