Advertisement
Pemerintah Sebut Ada Ormas yang Ingin Mengganti Ideologi Pancasila
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Pemerintah mengungkapkan ada ormas yang mengklaim berideologi Pancasila namun ternyata hendak mengganti ideologi tersebut.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan kembali bahwa ada organisasi kemasyarakatan (ormas) yang ingin mengubah ideologi Pancasila dan dasar negara, seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
Advertisement
"Ada ormas yang terdaftar berideologi Pancasila namun ada agenda lain ingin mengubah Mukadimah UUD 1945 dan Pancasila karena itu pemerintah membubarkan ormas tersebut," kata Tjahjo dalam acara Seminar Nasional "Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan dalam Meningkatkan Nilai ke-Indonesia" di Jakarta, Senin (29/10/2018).
Dalam kesempatan itu, Tjahjo memutarkan video acara HTI di Stadion Sepak Bola yang dihadiri ribuan kader ormas tersebut.
Tjahjo mengatakan bahwa Indonesia menjamin hak tiap orang untuk berkumpul dan berserikat, termasuk membentuk ormas serta partai politik (parpol).
Ia mencontohkan saat ini ada 394.837 ormas yang terdaftar di Kemendagri. Hal ini sebagai bukti negara menjamin kemerdekaan hak berkumpul dan berserikat warga negara.
Meskipun hak berserikat dan berkumpul dijamin, menurut dia, tidak boleh perorangan maupun kelompok mengubah dasar negara.
Indonesia sebagai negara hukum, semua warga negara harus taat dan tunduk pada aturan yang ada, termasuk tidak mengubah pembukaan UUD 1945, menjaga NKRI, dan menjaga Bhinneka Tunggal Ika.
"Hal-hal final yang sudah disepakati, masih banyak muncul kelompok dan perorangan yang ingin mengubah Pancasila dan NKRI dan mengacak-acak kemajemukan," ujarnya.
Tjahjo menilai masalah radikalisme dan terorisme saat ini menjadi permasalah yang sangat mengganggu bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Oleh karena itu, dia menilai tiap warga negara harus memiliki komitmen dalam menjaga Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Ia juga menilai tantangan paling serius berikutnya adalah warga negara Indonesia yang pergi ke Suriah lalu kembali ke Indonesia.
Menurut dia, pemerintah memonitor "by name by address" sehingga mereka terdata dengan baik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- 2 Oknum Pegawai Lion Air Jadi Sindikat Narkoba, Begini Modus Operasinya
- Indonesia Gunakan Pengaruh Agar Deeskalasi Terjadi di Timur Tengah
- Kasus Pengemudi Arogan Mengaku Adik Jenderal Kini Diusut Bareskrim
- Erupsi Gunung Ruang, Bandara Sam Ratulangi Ditutup Sementara
- Tol Jogja Solo Dilewati 109 Ribu Kendaraan Selama Libur Lebaran 2024
Advertisement
Dukung Transformasi Digital UMKM, Diskominfo DIY Gelar Pelatihan E-Business
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Gunung Ruang Meletus, Warga Pesisir Pantai Diungsikan Hindari Potensi Tsunami
- KPU Jogja Koordinasi dengan Disdukcapil untuk Susun Data Pemilih Pilkada 2024
- Tol Jogja Solo Dilewati 109 Ribu Kendaraan Selama Libur Lebaran 2024
- Firli Bahuri Disebut Minta Uang Rp50 Miliar ke SYL
- Daftar Harga BBM Pertamina, Shell, dan BP-AKR per Kamis 18 April 2024
- Tertidur 22 Tahun Gunung Ruang Erupsi, Gempa hingga 944 Kali dalam Satu Hari
- Warga Jepang Gugat Pemerintah Soal Efek Samping Vaksin Covid-19
Advertisement
Advertisement