Advertisement
Pemerintah Sebut Ada Ormas yang Ingin Mengganti Ideologi Pancasila

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Pemerintah mengungkapkan ada ormas yang mengklaim berideologi Pancasila namun ternyata hendak mengganti ideologi tersebut.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan kembali bahwa ada organisasi kemasyarakatan (ormas) yang ingin mengubah ideologi Pancasila dan dasar negara, seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
Advertisement
"Ada ormas yang terdaftar berideologi Pancasila namun ada agenda lain ingin mengubah Mukadimah UUD 1945 dan Pancasila karena itu pemerintah membubarkan ormas tersebut," kata Tjahjo dalam acara Seminar Nasional "Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan dalam Meningkatkan Nilai ke-Indonesia" di Jakarta, Senin (29/10/2018).
Dalam kesempatan itu, Tjahjo memutarkan video acara HTI di Stadion Sepak Bola yang dihadiri ribuan kader ormas tersebut.
Tjahjo mengatakan bahwa Indonesia menjamin hak tiap orang untuk berkumpul dan berserikat, termasuk membentuk ormas serta partai politik (parpol).
Ia mencontohkan saat ini ada 394.837 ormas yang terdaftar di Kemendagri. Hal ini sebagai bukti negara menjamin kemerdekaan hak berkumpul dan berserikat warga negara.
Meskipun hak berserikat dan berkumpul dijamin, menurut dia, tidak boleh perorangan maupun kelompok mengubah dasar negara.
Indonesia sebagai negara hukum, semua warga negara harus taat dan tunduk pada aturan yang ada, termasuk tidak mengubah pembukaan UUD 1945, menjaga NKRI, dan menjaga Bhinneka Tunggal Ika.
"Hal-hal final yang sudah disepakati, masih banyak muncul kelompok dan perorangan yang ingin mengubah Pancasila dan NKRI dan mengacak-acak kemajemukan," ujarnya.
Tjahjo menilai masalah radikalisme dan terorisme saat ini menjadi permasalah yang sangat mengganggu bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Oleh karena itu, dia menilai tiap warga negara harus memiliki komitmen dalam menjaga Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Ia juga menilai tantangan paling serius berikutnya adalah warga negara Indonesia yang pergi ke Suriah lalu kembali ke Indonesia.
Menurut dia, pemerintah memonitor "by name by address" sehingga mereka terdata dengan baik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Israel Kembali Bangun Permukiman Ilegal di Tepi Barat, Sebanayk 2.339 Unit
- Polisi Tangkap Sejumlah Orang Mengaku Wartawan yang Memeras Warga
- Kemenag Imbau Masyarakat Cek Arah Kiblat Secara Mandiri pada 15-16 Juli 2025
- Selama 2024 LPSK Menerima 10.217 Pemohon Saksi dan Korban Pidana
- Hasil Pemeriksaan Kecelakaan Pesawat Udara Air India, Kedua Mesin Mati di Udara Setelah Lepas Landas
Advertisement

Nelayan Sadeng Gunungkidul Impor Es untuk Pembekuan Ikan dari Pacitan Jawa Timur
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Satgas Pangan Polri Tindaklanjuti Laporan Dugaan 212 Produsen Beras Nakal, Empat Orang Diperiksa
- Pentagon Akui Rudal Iran Menghantam Pangkalan Udara Al Udeid milik AS di Qatar
- Wacana Pemberangkatan Jemaah Haji Menggunakan Kapal Laut Ditolak BP Haji
- Penerima Bansos Bermain Judol, Cak Imin Tegaskan Akan Ada Sanksi Tegas
- Kecelakaan KMP Tunu Pratama, Nelayan Temukan Satu Jenazah Diduga Penumpang
- Selama 2024 LPSK Menerima 10.217 Pemohon Saksi dan Korban Pidana
- Tim SAR Temukan Bangkai Kapal Tunu dalam Posisi Terbalik di Dasar Laut Selat Bali
Advertisement
Advertisement