New York Dukung Jakarta Terbitkan Obligasi Rp5,6 Triliun
New York mendukung rencana Jakarta menerbitkan obligasi daerah Rp5,6 triliun pada 2027 untuk membiayai pembangunan infrastruktur.
Pembakaran bendera tauhid./Youtube
Harianjogja.com, JAKARTA- Pelaku pembakar bendera tauhid di perayaan Hari Santri di Garut, Jawa Barat disebut korban provokasi.
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menilai anggota Banser NU yang melakukan pembakaran bendera tauhid merupakan korban provokasi. Hanya saja PBNU menyesali ada anggotanya membakar bendera tahid.
Hal itu dikatakan Ketua Pengurus Besar Nahdatul Ulama Said Aqil Siraj. Said Aqil mengatakan pembakaran bendera tauhid seharusnya tidak dilakukan oleh Banser NU, melainkan harus dilaporkan ke polisi terlebih dahulu.
"PBNU menyayangkan peristiwa pembakaran bendera dimaksud. Atas dasar itu PP GP Ansor telah mengambil tindakan yang benar sesuai ketentuan dan mekanisme organisasi," ujarnya di Aula PBNU, Jalan Keramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2018).
Said Aqil berkukuh jika bendera yang dibakar oleh anak buahnya itu merupakan lambang HTI, bukan tauhid. Ia pun sangat menyesali adanya penyebaran atribut HTI di wilayah Garut, Jawa Barat, terliebih pada Hari Santri Nasional.
"Berdasarkan laporan Tim Pencari Fakta yang dibentuk PBNU, pengibaran dan pemasangan bendera HTI di tempat Apel Hari Santri Nasional 2018 terjadi di hampir seluruh Wilayah Jawa Barat, seperti Sumedang, Kuningan, Ciamis, Banjar, Bandung, Tasikmalaya, dan lain lain," pungkasnya.
Ia berharap pihak kepolisian harus lebih peka dan tegas dalam menindak atribut HTI yang mulai berkeliaran di masyarakat.
Sebelumnya, telah beredar sebuah video berdurasi kurang lebih 3 menit yang menunjukan sekelompok anggota Banser NU membakar bendera bertulisan Tauhid berwarna hitam. Kejadian pembakaran itu terjadi di alun-alun Limbangan, Garut saat perayaan hari Santri, Minggu, (21/10/2018).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
New York mendukung rencana Jakarta menerbitkan obligasi daerah Rp5,6 triliun pada 2027 untuk membiayai pembangunan infrastruktur.
Bupati Magelang Grengseng Pamuji meminta ASN meninggalkan kebiasaan lama dan memperkuat target pembangunan, termasuk kemiskinan dan pengangguran.
Dinkes Kota Jogja mencatat 41 kasus baru HIV hingga triwulan II 2026, turun dibandingkan 118 kasus pada 2024 dan 98 kasus pada 2025.
Pemkab Sleman dan Klaten menyepakati pembagian PBJT Candi Prambanan untuk mengoptimalkan PAD dan pengembangan kawasan wisata.
Lomba menyanyi Manunggal Fair Kulonprogo batal mendadak. Peserta kecewa karena sudah datang dan menyiapkan penampilan.
Biaya Haji 2027 berpotensi naik. Menteri Haji Mochamad Irfan Yusuf menyebut kenaikan harga avtur dan situasi geopolitik jadi pertimbangan.