Advertisement
Komisi II DPR Usul Pemerintah Beri Dana Saksi Pemilu 2019
Seorang pemilih memasukkan surat suara setelah mencoblos di TPS - Bisnis/Arif Gunawan
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Pemilihan uUmum 2019 membutuhkan banyak saksi dari masyarakat termasuk partai politik. Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat mengusulkan dana saksi dibayarkan penuh oleh pemerintah dan masuk ke dalam Anggaran Pendapat dan Belanja Negara.
Ketua Komisi II Zainuddin Amali mengatakan bahwa ide ini berdasarkan pertimbangan tidak semua partai memiliki dana yang cukup untuk membayar semua saksi.
Advertisement
“Maka kami dari komisi II sampaikan harus pemerintah membiayai ini sehingga semua partai punya semua saksi,” katanya di gedung DPR, Jakarta, Selasa (16/10/2018).
Keputusan ini sudah bulat dari Komisi II dan telah diserahkan ke badan anggaran. Jika publik khawatir uang tersebut akan diselewengkan, Amali menyarankan jangan diberikan ke partai politik.
BACA JUGA
“Biarkan penyelenggara yang kelola itu dipayungi dengan Undang-Undang APBN sehingga aman bisa diaudit dan dipertanggungjawbakan,” ucapnya.
Sementara itu total anggaran yang akan dialokasikan tergantung kesanggupan pemerintah. Nantinya partai politik akan mengalokasikan dana tersebut ke setiap saksi di daerah.
Amali yakin bahwa anggaran yang dibutuhkan tidak akan membebani keuangan negara karena jumlah tersebut tidak sebanding dengan proses demokrasi.
Di sisi lain saksi pemilu ini tidak bisa diakali dengan menggabungkan untuk pemilihan legislatif dan presiden.
“Karena masing-masing saksi harus tanda tangan berita acara. Kan saksi capres hanya bisa untuk capres, saksi partai hanya bisa tanda tangan untuk partai,” ucap Amali.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
BMKG Imbau Waspada Bibit Siklon 91S di Samudra Hindia
Bobby Bantah Isu Pemotongan Anggaran Bencana Sumut
Polda Lampung Sebut PT Minas Punya Izin Kayu Log dari Kemenhut
UEA hingga PBB Siap Bantu Penanganan Banjir Sumatra
Advertisement
Bupati Lampung Tengah Terjaring OTT KPK di Jakarta
Pelni Beri Diskon 20 Persen Tiket Nataru, Ini Syaratnya
BNPB Bantah Isu Penimbunan Bantuan di Aceh
Komnas HAM Dalami Penyebab Bencana Ekologis Sumatera
2.500 Desa Belum Terkoneksi Jadi Prioritas Digital 2026
Advertisement
100 Ribu Warga Kamboja Mengungsi Akibat Konflik Perbatasan
Bareskrim Temukan Bukti Unsur Pidana Ilegal Logging Garoga Sumut
Malaysia Tegaskan Satu Warganya Masih Hilang dalam Bencana di Sumatera
Komisi V Desak BMKG Perkuat Peringatan Dini Bencana ke Desa
Imbas Viral, Kementan Klarifikasi Harga Beras Bantuan Sumatera
Advertisement
Gubernur Jabar Ingatkan Bandung Raya Rawan Tenggelam
Berita Pilihan
- Bareskrim Temukan Bukti Unsur Pidana Ilegal Logging Garoga Sumut
- Gubernur Jabar Ingatkan Bandung Raya Rawan Tenggelam
- PBNU: Rapat Pleno Hotel Sultan Tak Sah dan Langgar AD/ART
- Gunung Anak Krakatau Waspada, Polda Banten Minta Warga Siaga
- Bulog Pastikan Pengalihan Beras untuk Bencana Tak Ganggu Stok Nataru
Advertisement
Sultan Soroti Kemacetan, DIY Terapkan Pola Lalin Baru Nataru
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Jembatan Kewek Kritis, Pemkot Batasi Kendaraan Besar Melintas
- Kemendikdasmen Pastikan Akses Ganti Ijazah bagi Korban Banjir Sumatera
- Ketegangan KambojaThailand Memanas, Hun Manet Minta Damai
- Wisata Alam Gunungkidul Aman, Mitigasi Musim Hujan Diperketat
- 22 Korban Kebakaran Ruko Terra Drone Utuh dan Teridentifikasi
- Hiu Paus 5,2 Meter Terdampar Mati di Pantai Puncu Purworejo
- Cuaca Ekstrem, Bantul Tetap Buka Destinasi Wisata
Advertisement
Advertisement
