Advertisement
Komisi II DPR Usul Pemerintah Beri Dana Saksi Pemilu 2019
Seorang pemilih memasukkan surat suara setelah mencoblos di TPS - Bisnis/Arif Gunawan
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Pemilihan uUmum 2019 membutuhkan banyak saksi dari masyarakat termasuk partai politik. Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat mengusulkan dana saksi dibayarkan penuh oleh pemerintah dan masuk ke dalam Anggaran Pendapat dan Belanja Negara.
Ketua Komisi II Zainuddin Amali mengatakan bahwa ide ini berdasarkan pertimbangan tidak semua partai memiliki dana yang cukup untuk membayar semua saksi.
Advertisement
“Maka kami dari komisi II sampaikan harus pemerintah membiayai ini sehingga semua partai punya semua saksi,” katanya di gedung DPR, Jakarta, Selasa (16/10/2018).
Keputusan ini sudah bulat dari Komisi II dan telah diserahkan ke badan anggaran. Jika publik khawatir uang tersebut akan diselewengkan, Amali menyarankan jangan diberikan ke partai politik.
“Biarkan penyelenggara yang kelola itu dipayungi dengan Undang-Undang APBN sehingga aman bisa diaudit dan dipertanggungjawbakan,” ucapnya.
Sementara itu total anggaran yang akan dialokasikan tergantung kesanggupan pemerintah. Nantinya partai politik akan mengalokasikan dana tersebut ke setiap saksi di daerah.
Amali yakin bahwa anggaran yang dibutuhkan tidak akan membebani keuangan negara karena jumlah tersebut tidak sebanding dengan proses demokrasi.
Di sisi lain saksi pemilu ini tidak bisa diakali dengan menggabungkan untuk pemilihan legislatif dan presiden.
“Karena masing-masing saksi harus tanda tangan berita acara. Kan saksi capres hanya bisa untuk capres, saksi partai hanya bisa tanda tangan untuk partai,” ucap Amali.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
Ruas JJLS Baron Ambles, Pengguna Jalan Diminta Berhati-Hati
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
