Saatnya Mengeksekusi Kesepakatan yang Didapat dari Pertemuan IMF-Grup Bank Dunia

Harianjogja.com, BADUNG—Eksekusi sejumlah kesepakatan investasi dan kreasi penggalangan dana yang diteken selama penyelanggaraan Annual Meetings IMF-World Bank Group 2018 telah menanti. Realisasi pelbagai kerja sama itu menjadi pekerjaan rumah bagi para pemangku kepentingan di dalam negeri.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan mengatakan sejumlah komitmen investasi baik dalam bentuk nota kesepahaman maupun head of agreement diteken selama acara yang berlangsung di Bali, pada 8 Oktober 2018—14 Oktober 2018. Pemerintah dan investor sedang memilih apa saja yang harus segera dikerjakan.

“Bagaimana mengeksekusi, mengawasi, dan mengoordinasikan itu semua yang paling sulit. Bukan soal puja-puji, tetapi eksekusi,” ujar Luhut di Nusa Dua, Badung, Bali, Sabtu (13/10/2018).

Luhut menyatakan pemerintah akan memangkas regulasi yang menghambat investasi tersebut.

Berdasarkan data yang dihimpun Jaringan Informasi Bisnis Indonesia (JIBI), setumpuk kerja sama investasi diteken selama Annual Meeting IMF-World Bank Group 2018. Perikatan itu dimulai dari penandatangan delapan kerja sama pendanaan proyek yang diteken Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah Kementerian Keuangan dengan sejumlah badan usaha dan instansi.

Dalam kesempatan tersebut, berbagai proyek mulai dari sistem penyediaan air minum (SPAM) hingga jalan tol ditandatangani. Skema kerja sama yang disepakati cukup beragam.

Salah satu proyek yakni head of agreement proyek kerja sama pemerintah dengan Badan Usaha Sistem Penyediaan Air Minum, Semarang. PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) akan bertindak sebagai pelaksana project development facility.

Perusahaan itu akan membantu dalam menyusun kajian prastudi kelayakan, dokumen lelang, mendampingi dalam transaksi proyek, hingga mencapai financial close.

Perseroan pelat merah yang berada di bawah Kementerian BUMN juga tidak mau ketinggalan. Di tengah pertemuan tahunan tersebut, investasi dan pembiayaan antara 14 BUMN dengan investor dan lembaga keuangan untuk 19 transaksi dengan nilai kesepakatan mencapai US$13,5 miliar.

Dari keseluruhan transaksi yang diteken, 80% merupakan kemitraan strategis. Sisanya, berbagai skema pembiayaan proyek dan pembiayaan dari pasar modal yang mencakup sektor minyak dan gas, hilirisasi pertambangan, pariwisata, bandar udara, kelistrikan, pertahanan, jalan tol, dan manufaktur.

Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini M. Soemarno mengklaim investasi tersebut erat kaitannya dengan upaya perseroan pelat merah menghemat pengeluaran devisa. Kerja sama yang diteken PT Pertamina (Persero) misalnya, diproyeksikan menghemat pengeluaran devisa hingga US$2,4 miliar per tahun.

Di sektor pertambangan, menurut dia, kerja sama yang dilakukan bertujuan untuk hilirisasi sektor tersebut. Dengan demikian, diharapkan devisa US$600 juta dapat dihemat.

Dana Pensiun Global

Di sisi lain, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) Center memfasilitasi kerja sama pembiayaan proyek sektor prioritas dengan perkiraan total nilai Rp47 triliun. Secara detail, perjanjian tersebut terdiri atas dua kesepakatan kerja sama di bidang energi terbarukan senilai Rp590 miliar, satu kerja sama di bidang perkebunan senilai Rp2 triliun, serta pengembangan di jalan tol senilai Rp44,5 triliun.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengatakan penandatangan yang dilakukan bukan sebatas wacana. Beberapa proyek akan dimulai pada tahun depan.

“Pembiayaan alternatif non anggaran pendapatan dan belanja negara sangat elementer menjadi efek pengungkit dalam pembangunan sektor prioritas,” paparnya.

Selain itu, Bambang mengatakan dana pensiun global saat ini jumlahnya sangat besar. Potensi investasi dapat menembus ratusan triliun dolar Amerika Serikat.

Dana tersebut, kata dia, sudah banyak dialirkan untuk investasi di berbagai negara. Akan tetapi, belum ada yang mampir ke Indonesia.

Oleh karena itu, dia menyebut sudah saatnya bagi Indonesia untuk melirik dana pensiun global. Saat ini, langkah yang dipikirkan adalah bagaimana mambawa kucuran dana segar tersebut masuk ke Tanah Air.

“Pasti sudah berkali-kali kita untuk investasi dana pensiun di proyek infrastruktur dari Kanada dan Jepang, belakangan Australia.”

Bambang mengatakan terdapat dua cara untuk menarik dana pensiun global masuk ke Indonesia yakni dengan mencari mitra di dalam negeri baik perusahaan pelat merah maupun swasta dan melalui multilateral development bank seperti Bank Dunia.

Pekan lalu, International Finance Corporation (IFC), anggota dari World Bank Group, menerbitkan Green Komodo Bond dengan jumlah pokok Rp2 triliun atau setara US$134 juta. Surat utang tersebut mendapat peringkat AAA dari S&P dan Aaa dari Moody’s.

Emisi dilakukan oleh IFC untuk mendanai kliennya, Bank OCBC NISP. Dana segar tersebut akan dialirkan untuk mendanai proyek berwawasan lingkungan di Indonesia.

Sementara itu, Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Mirza Adityaswara menyatakan akan mendorong pendalaman pasar keuangan serta pembiayan infrastruktur. Pasalnya, sektor tersebut memiliki peran penting untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Tetapi tantangannya juga bagaimana ini harus memenuhi sustanaible development goals,” tutur dia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan insentif akan diberikan kepada investor tertentu. Artinya, kebijakan baru tersebut tidak akan berlaku di semua bidang.

“Dalam waktu dekat, mungkin dalam beberapa pekan kami sudah akan selesai dengan beberapa kebijakan lagi. Ada tiga [kebijakan baru] barangkali,” ujarnya.

Darmin mengatakan pemerintah memang telah mengumumkan kebijakan untuk menjawab gejolak ekonomi yang terjadi beberapa waktu terakhir. Pihaknya bertekad meneruskan pembangunan yang telah berlangsung baik dalam bentuk infrastruktur maupun proyek strategis lainnya.

“Karena pembangunan infrastruktur terbukti menghasilkan pertumbuhan walaupun tidak terlalu tinggi tetapi kualitasnya bagus. Rakyat dapat menikmati dan memanfaatkan apa yang kita bangun dan itu tidak mudah sehingga masih perlu waktu untuk dicatat oleh statistik,” kata dia.

Selain fokus membangun infrastruktur yang bersifat perangkat keras, pemerintah juga fokus ke aspek lain yakni peningkatan sumber daya manusia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia