Mitigasi Tsunami DIY Belum Bagus

Harianjogja.com, JOGJA—Mitigasi terhadap tsunami di DIY masih buruk. Sejumlah penduduk pantai tak tahu apa yang harus mereka lakukan ketika terjadi tsunami. Sementara, pendeteksi tsunami di laut selatan masih minim, sebagian malah rusak.

Warga Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kulonprogo, mengaku tidak pernah mendapat pelatihan pengurangan dampak bencana tsunami. Mereka juga tak tahu harus melarikan diri melalui rute mana manakala tsunami datang.

Ismoyo, penduduk Dusun Glagah, merasa belum pernah diberi tahu siapa pun mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menyelamatkan diri ketika tsunami.

“Kalau ada tsunami, ya, kalang kabut. Di sini kadang-kadang ada gempa. Saat ada gempa juga kalang kabut. Bingung. Masyarakat desa kan enggak tahu masalah itu. Itu kan pelajaran orang pinter. Jadi harapannya dikasih tahu,” ucap Ismoyo, Kamis (4/10/2018).

Ida Friyani, tetangga Ismoyo satu dusun, juga mengaku belum pernah mengikuti simulasi mitigasi tsunami. Namun, ia tahu apa yang harus dilakukan jika tsunami datang. “Mencari tempat yang lebih tinggi,” katanya.

Pengetahuan itu didapatnya dari televisi, bukan dari petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat atau dari tokoh masyarakat.

Namun, Ida tak tahu jalur mana yang harus dilalui untuk menyelamatkan diri dari tsunami. Menurut dia, belum ada petunjuk jalur evakuasi yang dipasang. Seperti Ismoyo, ia mengharapkan pemerintah menggelar simulasi mitigasi tsunami dan memasang jalur evakuasi.

Menurut Kepala BPBD Kulonprogo Ariadi, simulasi tsunami di Glagah terakhir digelar pada 2013 dengan peserta sebanyak 1.200 orang dari Jangkaran, Glagah, Sindutan, Palihan dan perwakilan Kecamatan Wates.

Simulasi mitigasi tsunami berskala besar sudah dilaksanakan sebanyak tiga kali sejak 2008 silam, melibatkan tokoh masyarakat. Sementara simulasi kecil hanya melibatkan unsur desa tangguh bencana.

“Simulai kecil juga hanya diikuti satu desa. Sementara simulasi besar melibatkan beberapa desa.”

Ia mafhum akan jarangnya pelatihan menghadapi tsunami di sepanjang pesisir Kulonprogo.

“Simulasi kejadian gempa bumi dan tsunami ternyata memang harus terus disosialisasikan oleh aparatur pemerintah, ormas dan relawan yang pernah ikut simulasi. Target kami, masyarakat di sepanjang pantai dari Jangkaran sampai dengan Trisik memahami, waspada dan tangguh menghadapi potensi bencana gempa bumi maupun tsunami.”

Ariadi mengatakan jalur evakuasi sudah dibuat dan sebagian petunjuknya telah dipasang, mulai dari Trisik hingga Congot. Jalur evakuasi tsunami adalah dari Karangwuni menuju Trisik. “Di Glagah belum dipasang karena harus kerja sama dengan Angkasa Pura. Lahannya sudah dipakai [untuk pembangunan bandara baru] dari Glagah sampai Sindutan.”

Ariadi mengatakan delapan alat sistem peringatan dini tsunami atau early warning system (EWS) dipasang di Kulonprogo. Hanya satu yang tidak berfungsi pun karena bermasalah di sinyal radio.

“Kalau ada ancaman EWS akan bunyi. Nanti BMKG yang akan menginformasikan. Itu sudah disimulasikan di sepanjang daerah pantai,” kata Ariadi.

Menurut kajian Daryono, peneliti di Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), DIY sangat rawan gempa dan tsunami karena  berdekatan dengan zona tumbukan lempeng di Samudra Hindia.

Berdasarkan data sejarah kegempaan, DIY mengalami 12 kali gempa dengan efek merusak yang parah dan dua kali tsunami, yakni pada 1840 dan 1859.

Kulonprogo, Bantul, dan Gunungkidul adalah wilayah di DIY yang rawan tsunami karena memiliki pantai. Dibandingkan dengan penduduk pesisir di Kulonprogo, warga di Bantul dan Gunungkidul cenderung lebih sadar bencana. Namun, mereka butuh simulasi secara kontinu.

Suharyanto, warga Dusun Depok, Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek, Bantul, mengatakan warga di dusunnya sudah memahami ancaman gempa dan tsunami setelah belajar dari lindu 2006 lalu. Penduduk setempat juga terlibat dalam membuat jalur-jalur evakuasi.

“Sebenarnya masyarakat sudah paham, tetapi perlu diingatkan terus supaya tidak lupa,” kata Suharyanto, Jumat (5/10).

Tempat berlindung dari tsunami untuk warga Dusun Depok ada di perbukitan utara balai Desa Parangtritis dan perbukitan yang masuk dilayah Gunungkidul.

Manajer Pusat Pengendalian Operasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bantul Aka Luk Luk mengatakan masyarakat Desa Parangtritis sudah banyak terlibat dalam pelatihan-pelatihan kebencanaan. Bahkan desa tersebut sudah membentuk Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) yang aktif menyosialisasikan mitigasi masyarakat.

Saat ini ada 25 dari 75 desa di Bantul yang sudah membentuk FPRB. Forum tersebut menjadi kepanjangan tangan BPBD Bantul.

“Pilar penanggulangan bencana selain pemerintah adalah masyarakat dan dunia usaha,” kata Aka.

Dari sisi peralatan, Aka menyatakan BPBD terus menyempurnakan sistem peringatan dini. Saat ini sudah ada 29 EWS tsunami yang dipasang sepanjang pesisir pantai dari Parangtritis sampai Pandansimo.

“Semua EWS selalui diuji coba secara berkala. Sampai saat ini masih dalam kondisi normal,” kata Aka.

EWS yang dikendalikan dari kantor BPBD Bantul itu akan berbunyi secara berasamaan ketika ada informasi ancaman tsunami dari BMKG. Semua warga yang ada di pesisir harus segera menuju titik kumpul evakuasi akhir di beberapa tempat yang sudah disepakati oleh masyarakat seperti Lapangan Srigading, Lapangan Sorobayan, dan Bulak Mabul Parangtritis.

Yang masih menjadi pekerjaan rumah BPBD Bantul saat ini adalah belum adanya barak permanen untuk evakuasi akhir manakala terjadi tsunami. ‎

Peralatan Rusak

Di Gunungkidul, persoalan yang dihadapi adalah rusaknya alat pengingat kemungkinan datangnya tsunami.

Kepala Pelaksana BPBD Gunungkidul Edy Basuki mengatakan terdapat tujuh EWS di pantai selatan Gununungkidul. Namun seluruhnya rusak. Tiga EWS, yakni di Pantai Siung, Drini dan Wediombo, hilang tersapu ombak besar pada 24-25 Juli 2018 lalu.

“Empat EWS di Pantai Kukup, Ngrenehan, Sepanjang, dan Sundak rusak berat karena korosi air laut,” ucap Edy, Jumat.

BPBD Gunungkidul telah melaporkan kerusakan dan hilangnya EWS ini kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Namun hingga hari ini belum ada tanggapan.”

Kerusakan itu mempersulit penyebaran informasi tsunami dalam waktu cepat. Walhasil, BPBD hanya mengandalkan komunikasi intens dengan komunitas sukarelawan bencana seperti SAR Satlinmas Gununungkidul.

Koordinator SAR Satlinmas Wilayah II Gunungkidul Marjono mengatakan ketiadaan EWS sangat merepotkan.

“Susah, jadi harus benar-benar siap,” kata dia.

Marjono mengharapkan EWS bisa segera diperbaiki dan jika bisa ditambah. Sebab Gunungkidul punya 37 pantai di sepanjang 73 kilometer.

Ihwal kesiapan masyarakat, BPBD Gunungkidul mengandalkan konsep Desa Tangguh Bencana (Destana). Destana melatih puluhan warga untuk menjadi sukarelawan. Kelompok tersebut kemudian dibagi menjadi empat tim, yaitu tim logistik, kesehatan, keamanan serta pencarian korban.

“Kepala desa yang memilih warga kemudian dilatih perihal tatacara penanganan bencana,” kata Edy.

Program Destana sendiri menyisir seluruh wilayah yang masuk dalam kategori rawan bencana, yakni pantai, perbukitan serta wilayah lainnya.

Salah satu desa yang telah dikukuhkan menjadi Destana adalah Desa Purwodadi, Kecamatan Tepus. Kepala Desa Purwodadi mengatakan program ini sangat penting sebagai media pembelajaran warga untuk bisa tanggap dan paham jika bencana alam datang.

Radar Tsunami

Kepala Stasiun Geofisika Kelas I Jogja I Nyoman Sukanta menjelaskan peringatan akan adanya tsunami secara otomatis dikeluarkan oleh BMKG saat terjadi lindu di atas magnitudo 7 di laut dengan kedalaman dangkal.

Peringatan dikeluarkan oleh EWS ketika gelombang telah menyentuh alat yang dipasang di bibir pantai. “Peringatan tsunami dihasilkan melalui beberapa metode, bisa dari visual jika ada yang melihat, melalui CCTV yang terpasang di pantai atau alat pendeteksi tsunami,” kata dia, Jumat.

BMKG berencana memasang alat pendeteksi buatan Jepang bernama Radar Tsunami pada 2019 mendatang. Alat ini dapat mendeteksi tsunami dari radius 100  kilometer dari bibir pantai sehingga masih ada waktu bagi penduduk pesisir untuk menyelamatkan diri. Radar tsunami akan dipasang di Pantai Parangtritis dan Purworejo.

“Radar Tsunami justru harus dipasang di daratan radius 100 meter dari bibir pantai. Lebih canggih dan perawatannya lebih murah daripada buoy, kalau buoy kan harus dipasang di tengah laut. Kami butuh menyewa kapal dan lain-lain, kalau ini [Radar Tsunami] kan sudah di darat jadi perawatan lebih mudah,” kata dia.

Secara nasional, Indonesia seharusnya punya buoy yang mendeteksi ancaman tsunami. Namun, 22 buoy yang ditempatkan di berbagai perairan Nusantara, termasuk Laut Selatan, sudah rusak sejak 2012.

Kepala Pelaksana BPBD DIY Biwara Yuswantana mengatakan saat ini ada 11 EWS tsunami milik Pemda DIY di sepanjang pantai provinsi ini. Ia menyadari jumlah tersebut sangat kurang untuk melindungi seluruh panjang pantai.

“Sekarang sudah ada gedung evakuasi di Pantai Baru itu sebagai salah satu upaya kami mengantisipasi bencana tsunami. Simulasi tsunami beberapa waktu lalu kami lakukan untuk membandingkan metode penyampaian informasi itu secara cepat ke masyarakat seperti apa.”

Kepala Pusat Studi Bencana Alam Universitas Gadjah Mada (UGM) Djati Mardiatno mengatakan EWS yang terpasang di DIY sudah memberi waktu yang cukup untuk evakuasi saat terjadi tsunami. Yang jadi soal adalah cara masyarakat berlindung dari ancaman bencana.

Menurut dia, kawasan pantai mesti diberi banyak papan peringatan agar masyarakat dan wisatawan lebih paham. Jalur evakuasi jika terjadi tsunami juga harus sudah tersedia. Informasi itu penting karena pantai di DIY dipakai untuk lokasi pariwisata dan bukan hunian.

“Pemerintah harus bisa mengemas informasi seperti itu [ancaman tsunami] tanpa menciptakan ketakutan atau meresahkan pengunjung pantai. Demi keselamatan pengunjung,” ujar dia.

Tsunami yang dampaknya sangat merusak di DIY diperkirakan terjadi beberapa ratus tahun lalu. Itu terlihat dari endapan tsunami purba Jawa Selatan. Namun karena minimnya catatan di masa lalu, kekuatan dan dampaknya, sulit dihitung secara akurat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News