Advertisement
Kabar Sedih, Tak Ada THR untuk Tenaga Honorer
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Pemerintah diminta memperhatikan nasib 736 ribu guru honorer di seluruh Indonesia. Pernyataan ini juga terkait dengan tak adanya alokasi tunjangan hari raya (THR) bagi mereka pada Lebaran tahun ini.
"Di saat peraturan pemerintah tentang THR keluar, ingatlah tidak ada THR bagi ratusan ribu guru honorer di luar sana," ujar Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, dalam rilis yang diterima Parlementaria, Jakarta, Jumat (25/5/2018).
Advertisement
Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2018 tentang pemberian THR tahun 2018 kepada PNS, TNI/Polri, pensiunan, dan penerima tunjangan telah ditandatangani presiden, namun 736 ribu tenaga guru honorer (menurut data Kemendikbud) bukanlah yang termasuk skema penerima.
"Selayaknya sudah menjadi perhatian pemerintah mengenai nasib guru honorer. Ada yang sudah mengabdi puluhan tahun membantu program pencerdasan bangsa, tapi THR pun tidak ada," ujar Politisi PKS dari Dapil Jawa Tengah IX, Tegal dan Brebes.
Ia melanjutkan, masih banyak honorer guru yang masih digaji Rp200.000-300.000 per bulan. Meski demikian, ada sebagian lainnya yang sudah sertifikasi dan mendapat upah lebih baik, yaitu sebesar Rp 1,5 juta.
"Namun semuanya bernasib sama, tidak ada THR," tuturnya.
Guru honorer, terutama di daerah-daerah, merupakan ujung tombak pendidikan. Wapres Jusuf Kalla pernah menyebut, tiap tahun, lima ribu guru PNS pensiun, sementara di sisi lain, pemerintah malah moratorium pengangkatan PNS baru.
Fikri menyontohkan, di daerah pemilihannya, Kabupaten Brebes Jawa Tengah, banyak didapati SDN yang guru PNS nya hanya satu. Jatah pengangkatan Kabupaten Brebes kurang dari 300 orang.
"Bahkan ada yang semua gurunya honorer, yang PNS hanya kepala sekolahnya," imbuh dia.
Beberapa konstituen melaporkan, guru di Kabupaten Brebes mendapat honor dari pemerintah daerah sebesar Rp350.000 per bulan.
"Itupun tersendat-sendat, tidak rutin," ujarnya, menirukan keluhan para guru di Brebes.
Fikri menyayangkan kondisi tersebut.
"Ini baru satu contoh, kabupaten. Bagaimana dengan wilayah lainnya," ungkapnya.
Ia mendesak pemerintah untuk mencarikan solusi bagi kesejahteraan guru yang sebagian besarnya justru bukan ASN. Selain itu juga mengangkat para guru honorer untuk mengisi kekosongan posisi PNS di sekolah-sekolah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : suara.com
Berita Lainnya
- Studi Ungkap Wanita 40 Persen Berisiko Alami Depresi saat Perimenopause
- Tepergok di Cawas, Pelaku Pencurian Ngaku Pernah Beraksi di Kalikotes Klaten
- Melaju ke Final, BNI Apresiasi Keberhasilan Tim Thomas dan Uber Indonesia
- Pembunuhan Pengusaha Boyolali, Fakta Ini Buka Kemungkinan Pelaku Dikenal Korban
Berita Pilihan
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
- Hakim MK Ragukan Keaslian Tanda Tangan Ketum PKN Anas Urbaningrum di Kasus Sengketa Pileg 2024
- Kasus Polisi Bunuh Diri di Jaksel, Kapolresta Manado Diperiksa Polda Sulawesi Utara
- Pengadilan Kriminal Internasional Dikabarkan Mengincar Netanyahu, Israel Panik
- Indonesia-Iran Jalin Kerja Sama Teknologi Pertanian
Advertisement
Sunaryanta Minta Orang Tua Awasi Anak dari Ancaman Media Sosial
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Dukung Semangat Kolaborasi Demi Masa Depan UMKM Indonesia, Ini yang Dilakukan Astra
- LPS Gandeng DepositoBPR by Komunal Gelar Edukasi Finansial Untuk Karyawannya
- Seleksi ASN 2024 Segera Dibuka Bulan Depan, Ada 1,2 Juta Lowongan
- Respon Ajakan Prabowo, Presiden Ingin Pertemuan Presidential Club Digelar Dua Hari Sekali
- Banjir Setinggi 3 Meter di Luwu Sulsel Sebabkan 14 Warga Meninggal Dunia
- Aturan Barang dari Luar Negeri Tak Lagi Dibatasi, Mendag Zulhas Minta Jastiper Taati Hukum
- Otorita IKN Peroleh Hibah Kota Cerdas dari Amerika Serikat Senilai Rp31 Miliar
Advertisement
Advertisement